Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo tak menyia-nyiakan momen sangat penting nan spesial, yakni pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-78 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/08).
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan curhat alias curahan hati tentang berbagai sebutan dan tudingan kepadanya yang selama ini beredar di masyarakat. Curhat Presiden Jokowi dalam forum terhormat itu sangat mengagetkan karena Jokowi seharusnya fokus kepada penyampaian laporan kemajuan yang dicapai pemerintah dan tantangan negeri ini menyongsong Indonesia Emas 2045. Selain itu, laporan kinerja lembaga-lembaga negara.
Curhat Jokowi itu terkesan mendegradasi pidato kenegaraan. Salah satunya adalah mantan Wali Kota Solo itu menepis sebutan pak lurah yang di kalangan partai politik merupakan hal yang lazim disampaikan dalam pembicaraan informal. Sebutan pak Lurah memang ditujukan kepada Jokowi sebagai sindiran. Tak heran, jika berkembang narasi "menunggu arahan pak lurah".
Dalam curhatnya Jokowi membantah cawe-cawe dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. Pasalnya, mantan Gubernur DKI ini menyatakan bukan ketua umum partai politik. Menurutnya, pencapresan dan pencawapresan itu adalah ranah ketum parpol. "Saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia," tandasnya.
Jokowi tampaknya sulit menghapus sebutan pak lurah dan tudingan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Awalnya dalam berbagai kesempatan Jokowi blak- blakan menyatakan akan cawe-cawe dalam suksesi kepemimpinan nasional. Hal itu, kata Jokowi, dilakukan agar tidak ada riak-riak yang membahayakan kepentingan bangsa dan negara. Selain itu, lanjutnya, cawe-cawe dilakukan agar kandidat presiden dan wakil presiden yang terpilih bisa melanjutkan program kerjanya.
Seiring dengan pernyataan cawe-cawe itu, Jokowi juga diduga melakukan
endorsement kepada bacapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dalam berbagai momen. Belakangan kode-kode untuk Prabowo lebih intensif, baik dalam pertemuan empat di Istana Negara dan berbagai kegiatan kenegaraan. Tak hanya itu, relawan pro Jokowi (Projo) juga terang-terangan mendukung mantan Danjen Kopassus itu sebagai capres 2024. Tak heran, bila elektabilitas Prabowo melesat belakangan ini.
Presiden Jokowi harus kembali ke jati dirinya sebagai negarawan. Belum terlambat Jokowi untuk mengayomi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang kelompok politik manapun. Bangsa Indonesia merindukan hadirnya sosok pengayom di tengah defisit kenegarawanan di republik ini. Karena itu, Jokowi perlu tampil di depan sebagai sosok yang memberikan keteladanan dalam berbangsa dan bernegara.
Presiden Jokowi tak perlu merisaukan siapapun yang terpilih dalam kontestasi Pilpres 2024. Rakyat sudah cerdas, mereka tahu siapa calon pemimpin yang harus mereka pilih guna membawa Indonesia maju, sejahtera, berkeadilan, dan disegani di tingkat global. Tenang saja pak lurah, oh maaf, pak Presiden.
BERHEMAT adalah hal mutlak dalam menghadapi krisis global saat ini. Berhemat, khususnya BBM, merupakan adaptasi pertama dan minimal ketika Selat Hormuz belum juga aman.
PEMBERANTASAN korupsi di Indonesia kembali diuji. Di tengah persepsi publik bahwa praktik korupsi kian mengakar, langkah penegakan hukum justru dinilai melemah.
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, atau yang akrab disapa Gus Yaqut, dilaporkan mendapatkan status tahanan rumah.
RAMADAN telah berlalu dan kini seluruh umat Islam di dunia merayakan Hari Raya Idul Fitri.
PENGUNGKAPAN identitas terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie Yunus menjadi angin segar.
Ramadan dengan puasanya dan Nyepi dengan catur brata penyepiannya adalah dua jalan berbeda yang sama-sama menuju pada penguatan sikap pengendalian diri.
DALAM minggu ini, ada dua momentum besar ujian kematangan toleransi bangsa kita, yaitu Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
TAK salah kiranya jika Transparency International menempatkan Indonesia di level rendah dalam pemberantasan korupsi sepanjang 2025.
Peristiwa itu merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indone
GELOMBANG mudik Lebaran selalu menjadi ujian besar bagi kapasitas negara dalam mengelola mobilitas manusia berskala besar.
BAGAIMANAPUN dampak situasi global saat ini, pemerintah harus bisa memastikan mudik Lebaran berlangsung aman dan lancar.
PEMERINTAH sejatinya lahir untuk melindungi, memberi kepastian, dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Stok BBM untuk 21 hari yang selama ini disebut sebagai standar buffer operasional semestinya tidak dipandang sebagai zona aman.
LAILA Fathiah, dengan nama panggung Fadia Arafiq, menjadi kepala daerah kedelapan hasil pilkada serentak pada 2024 lalu yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
NEGARA akhirnya menunjukkan taringnya di jagat digital yang kian sulit dikendalikan.
TEPAT sepekan lalu, negara superpower Amerika Serikat (AS) bersama sekondannya, Israel, membombardir Iran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved