Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
SUDAH 3 tahun 7 bulan Harun Masiku menjadi buron. Seperti punya mantra menghilang, ia selalu bisa meloloskan diri dari perburuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa kali keberadaaannya terdeteksi, tapi penangkapannya tak pernah terealisasi. Sampai hari ini Masiku masih melenggang bebas. Tanpa borgol, tanpa baju oranye KPK.
Sekadar mengingatkan, hingga kini KPK masih memiliki tiga tersangka korupsi yang belum tertangkap. Salah satunya yang mungkin paling fenomenal ialah Harun Masiku. Dia merupakan eks calon anggota legislatif PDIP yang menyuap mantan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Masiku masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.
Namun, sampai hari ini pengejaran Masiku seperti main-main, tak betul-betul serius. Jangankan menangkap, untuk sekadar mengetahui keberadaannya saja KPK beberapa kali meleset. Satu ketika, konon Masiku ada di Kamboja, tetapi di lain waktu sudah di Malaysia. Di negara tetangga itu, ia katanya pernah terlihat di masjid, tapi ada pula informasi yang menyebut Masiku muncul di gereja.
Tidak jelas dan sepertinya memang tidak pernah dibikin jelas. Belakangan, Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri mengungkap lagi bahwa lokasi persembunyian Masiku bukan lagi di luar negeri, tetapi di Indonesia. Menurut Kadiv Hubinter Polri Krishna Murti, Masiku memang pernah ke luar negeri saat menjadi buron, tetapi sudah balik ke Tanah Air lagi. Setelah itu, ia terus bersembunyi di dalam negeri.
Bayangkan, sesakti itulah Harun Masiku. KPK, sebuah lembaga yang punya kewenangan dan kekuatan besar dalam konteks pemberantasan rasuah, bahkan dibantu Polri sekalipun, seperti mati kutu dibuatnya. Kehebatan KPK selama ini dalam menangkap terduga koruptor tiba-tiba majal. KPK dengan mudahnya ditipu dengan rumor bahwa Masiku melarikan diri ke luar negeri. Padahal sesungguhnya, seperti dikatakan Krishna Murti, Masiku mungkin sedang bersantai-santai di Indonesia.
Absurd, bukan? Karena itu, wajar bila muncul pertanyaan, sebetulnya selama ini Masiku yang sakti dan licin bagai belut atau sesungguhnya KPK yang kehilangan niat dan nyali menangkapnya karena ada tekanan dan intervensi? Perkara ini sudah bukan rahasia lagi. Fakta bahwa Masiku adalah politikus dari partai politik yang saat ini berkuasa kerap dikait-kaitkan dengan ketidakmampuan (atau ketidakmauan) KPK menangkapnya.
Namun, waktu 3 tahun 7 bulan kiranya sudah cukup. Apa pun alasannya, jangan sampai Masiku menjadi buron sepanjang zaman. Ia harus segera ditangkap, diadili, sehingga semua yang terkait dengan kasusnya terungkap dengan jelas dan terang benderang. Begitu pula dengan dua buron korupsi lain yang hingga kini masih menjadi utang KPK, yaitu Kirana Kotama dan Paulus Tannos.
Dalam kasus Masiku, informasi yang disampaikan dari Hubinter Polri kiranya wajib untuk diseriusi KPK. Asumsi kita, tak mungkin Polri memberi informasi abal-abal, apalagi informasi bohong kepada lembaga kolega mereka. KPK pun semestinya berasumsi seperti itu sehingga mereka tidak menyia-nyiakan informasi berharga tersebut, apalagi hanya dijadikan bumbu drama perburuan Masiku.
Teramat sering kita tegaskan bahwa perang melawan korupsi adalah perang panjang yang melelahkan dan menguras energi. Agar menjadi pemenang, kita, terutama KPK, tidak boleh kehabisan energi untuk memerangi koruptor, calon koruptor, dan para sekondan mereka, di mana pun mereka berada, di tempat mana pun mereka bersembunyi.
Keberhasilan menangkap Masiku akan menjadi kemenangan kecil bagi KPK dan mestinya bisa menjadi modal untuk meraih kemenangan-kemenangan berikutnya. Itu sekaligus akan menjadi penegasan bahwa tidak ada sejengkal pun tanah di kolong langit ini yang aman bagi koruptor.
Namun, kalau KPK masih saja sulit meringkus Masiku, itu pertanda bahwa lembaga tersebut sudah kehabisan energi. Mungkin ini saatnya KPK diisi tenaga-tenaga baru yang masih berlimpah energi untuk menggeber pemberantasan korupsi, sekaligus membuang tenaga lama yang mulai defisit energi karena lebih sibuk mengurusi permasalahan sendiri.
PERANG di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari tiga hari. Dampaknya mulai dirasakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.
SETELAH menjadi polemik, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar ke kas daerah.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
PROGRAM Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia adalah oase bagi jutaan rakyat untuk mengakses layanan kesehatan.
PEMBAHASAN revisi Undang-Undang Pemilu kembali menghadirkan satu isu strategis, yakni ambang batas parlemen.
RUANG digital yang semula digadang-gadang sebagai wahana belajar dan berkreasi bagi generasi muda kini berubah menjadi medan yang semakin berbahaya bagi anak-anak.
FANDI Ramadhan adalah potret dari petaka yang disebabkan oleh narkoba.
Para awardee ini dibiayai miliaran rupiah untuk mendapatkan kemewahan bersekolah ke luar negeri agar mereka pulang sebagai agen perubahan yang ikut membereskan ketidakidealan tersebut.
DUNIA sedang menyaksikan titik balik luar biasa dalam lanskap perdagangan internasional.
Pemerintah perlu memastikan harmonisasi regulasi, mempercepat layanan perizinan, serta memperkuat lembaga pengawas mutu agar tidak terjadi kasus penolakan produk di pelabuhan tujuan.
IRAN menutup sementara Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan dengan negara adidaya Amerika Serikat.
SEPERTI pada 2022 dan 2024, juga pada banyak tahun sebelumnya, perbedaan jatuhnya 1 Ramadan kembali terjadi di Indonesia dan sejumlah negara lain.
KENAIKAN harga bahan pokok menjelang Ramadan kembali terulang. Polanya nyaris seragam dari tahun ke tahun.
SUDAH lebih dari dumedia a dekade, Hari Raya Imlek berdiri tegak sebagai simbol kematangan Republik dalam merawat keberagaman.
BADAN Pusat Statistik (BPS), awal Februari lalu, baru saja merilis angka pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai Indonesia sepanjang 2025, yakni 5,11% secara tahunan.
DI antara puing-puing yang perlahan berganti struktur permanen, tersimpan doa ribuan warga terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved