Gimik Politik Suka-Suka Gas Melon Langka

PERTEMUAN antara Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ercik Thohir semakin intensif akhir-akhir ini. Pertemuan itu dimaknai sebagian kalangan sebagai sinyal dukungan Jokowi ke duet bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo-Erick pada Pemilu 2024.

Di tengah pertemuan secara khusus di Istana Bogor dan sejumlah kunjungan kerja ketiganya tersebut, kelangkaan gas elpiji bersubsidi 3 kg menyeruak sejak Juni lalu. Antrean warga tengah menunggu gas elpiji menjadi pemandangan jamak terlihat di banyak daerah. Kelangkaan itu tentu meresahkan dan menyusahkan warga pengguna gas yang diembel-embeli tulisan ‘hanya untuk masyarakat miskin’ itu.

Sejauh ini belum terlihat upaya yang tepat dari pemerintah menata ulang distribusi gas subsidi sehingga kerap terjadi kelangkaan. Padahal, skema distribusi gas elpiji yang tepat sasaran sangat dibutuhkan karena melibatkan jutaan rumah tangga.

Yang ada justru kebijakan yang merepotkan dan bisa memicu pertikaian di tingkat bawah meski tujuannya baik. Pembelian gas elpiji dengan KTP dan kartu keluarga (KK) misalnya. Banyak agen bertikai dengan warga karena kebijakan itu.

Kekarut-marutan tata niaga gas bersubsidi harus segera diselesaikan. Rakyat miskin sudah menjerit karena jatah mereka sudah diserobot konsumen elpiji nonsubsidi. Belum lagi pelaku usaha nakal yang mengoplos gas 3 kg ke tabung gas 12 kg. Jadilah gas melon tersebut seperti bunga yang dinantikan kumbang-kumbang.

Seyogianya Presiden Jokowi di sisa akhir jabatannya fokus mengatasi berbagai masalah yang dihadapi rakyatnya. Jangan sibuk menebar kode-kode dukungan terhadap bacapres/bacawapres tertentu. Ibarat pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Para pembantunya yang siap berkontestasi dalam pilpres tentu akan lebih agresif lagi memasarkan diri mereka kepada masyarakat.

Jika hal itu terjadi, rakyat yang seharusnya menikmati kue pembangunan menjadi terabaikan. Contohnya, kelangkaan gas epiji 3 kg sulit teratasi. Pemerintah tidak terlihat menyelesaikan masalah itu secara fundamental. Jurus andalan pemerintah hanya bersifat ad hoc, yakni operasi pasar.

Bila melihat curhat konsumen di lapangan, Presiden Jokowi menunjuk ke Erick sebagai induk dari Pertamina untuk menjawabnya. Yang ditunjuk pun hanya bisa mengangguk tanpa berucap sepatah kata pun. Erick seharusnya fokus bekerja untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, seperti membuat jurus cespleng menuntaskan kelangkaan elpiji bersubsidi. Repotnya, menteri yang pengusaha itu banyak urusannya, seperti mengurus rumput Jakarta International Stadium (JIS) karena memiliki makna politis. Dia memang menjabat Ketua Umum PSSI. Urusan di BUMN saja bejibun, termasuk tata kelola gas bersubsidi, malah mengurus PSSI, dan kini siap berkontestasi sebagai bacawapres Pemilu 2024.

Presiden Jokowi harus berkomitmen menyelesaikan tugas sebaik-baiknya. Begitu pula para menterinya. Fokus pada pekerjaan masing-masing. Jangan sibuk memoles diri menuju kontestasi. Amanah harus ditunaikan, jangan diabaikan, apalagi dikhianati.