Jurus Mepet Cawapres Abaikan Publik

KURANG dari tiga bulan lagi pendaftaran pasangan bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) akan dibuka. Ketika pendaftaran dimulai pada 19 Oktober mendatang, hanya ada waktu sekitar satu bulan bagi pengusung untuk merampungkan pendaftaran.

Meski sudah ada tiga bakal capres yang resmi dideklarasikan partai atau koalisi parpol pemilik tiket pencalonan presiden, belum ada satu pun calon yang definitif. Apalagi cawapres, proyeksinya masih sangat buram.

Sudah merupakan kebiasaan di kalangan partai politik untuk menunda-nunda pengumuman pasangan calon (paslon) hingga batas waktu akhir pendaftaran.

Parpol atau koalisi gemar berlama-lama melakukan penjajakan. Berkali-kali saling mengunjungi dan sibuk saling menggoda, sambil sesekali melempar daftar kandidat cawapres ke masyarakat. Itulah yang dilakukan.

Bahkan, capres pun diutak-utik oleh wacana-wacana memasangkan kandidat capres. Belakangan muncul kehebohan dengan postingan Ganjar Pranowo di akun Instragram-nya bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ini seolah mengisyaratkan duet Prabowo-Ganjar, kendati kemudian dibantah oleh kedua partai yang menganggap pasangan Prabowo-Ganjar atau Ganjar-Prabowo adalah 'hil yang mustahal'.

Ganjar merupakan capres yang telah dideklarasikan PDI Perjuangan, satu-satunya parpol yang memiliki cukup kursi di parlemen untuk bisa sendirian mengusung paslon capres dan cawapres. Adapun Prabowo telah diumumkan sebagai capres oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang beranggotakan Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Manuver-manuver untuk mendongkel soliditas rival pun dilancarkan secara halus. PDIP melalui ketua DPP-nya, Puan Maharani, membeberkan lima cawapres yang disebutnya tengah dipertimbangkan untuk mendampingi Ganjar. Dua di antaranya merupakan milik koalisi lain.

Dalam daftar tersebut, ada nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Gus Muhaimin dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. PKB terang-terangan mengaku merasa tergoda disebut oleh PDIP. Barangkali ketidakpastian hasil kemitraan dengan Gerindra, karena Gus Muhaimin tidak kunjung dideklarasikan sebagai cawapres bagi Prabowo, membuat PKB mulai lirik sana, lirik sini.

Di sisi lain, Demokrat menyatakan masih setia mendukung Anies Baswedan sebagai capres bersama Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera. Setidaknya sampai saat ini. Tidak ada juga yang bisa memastikan kesetiaan Demokrat atau anggota lain dalam koalisi akan langgeng hingga pencapresan.

Itu baru manuver dari sisi prosesi politik. Masih ada manuver-manuver lain yang dikira tidak kentara karena diselubungi proses hukum. Tentu saja, siapa yang melanggar hukum harus ditindak sesuai ketentuan perundang-perundangan yang berlaku. Namun, penindakan yang tebang pilih pasti akan memancing pertanyaan, terutama di tahun-tahun politik.

Parpol sangat mungkin kembali mempraktikkan sistem kebut semalam dalam menetapkan paslon. Kesibukan parpol berlama-berlama dalam menetapkan pasangan capres dan cawapres memang tidak menyalahi aturan pemilu.

Meski begitu, partai-partai seharusnya tidak mepet-mepet mendeklarasikan pasangan capres dan cawapres agar tidak malah kepepet asal comot kandidat. Kebiasaan itu bisa dibilang mengabaikan kemanfaatan bagi publik.

Kita lagi-lagi perlu pula mengingatkan bahwa pemilih akan lebih diuntungkan bila lebih dini mengetahui siapa-siapa capres dan cawapres yang bisa mereka pilih dalam Pemilu 14 Februari 2024. Publik bakal punya lebih banyak waktu untuk menimbang-menimbang pilihan dengan matang.