Pertemuan Jokowi-Surya demi Kebangsaan

KENEGARAWANAN seseorang bisa dinilai dari seberapa teguh sikapnya untuk memegang komitmen kebangsaan. Bersikap atas kepentingan kolektif bangsa dan negara bukan sekadar untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya.

Dalam konteks demokrasi, seorang negarawan tidak akan terjebak sekadar urusan pilihan-pilihan politik praktis. Itulah perbedaan di antara seorang negarawan dari sekadar politikus partisan. Negarawan memandang politik praktis sekadar sarana untuk mencapai kepentingan kolektif bangsa.

Sikap itulah yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh melalui pertemuan 1 jam yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta.

Meski berbeda pilihan politik, Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan mendukung pencapresan Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024 dan belakangan memberikan kode-kode dukungan untuk Prabowo Subianto, bacapres dari Partai Gerindra. Sementara itu, Surya dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan mendukung pencapresan Anies Baswedan. Kedua sahabat lama itu, Jokowi dan Surya, tak menjauhkan silaturahim.

Pertemuan tersebut digambarkan penuh dengan suasana kekeluargaan oleh Surya yang mengaku sudah lama tak bertemu Jokowi. Pertemuan itu bukan sekadar pertemuan antara ketua umum parpol dan presiden, melainkan sebuah kedekatan personal dengan Jokowi.

Pembicaraannya pun beragam, Jokowi sempat menanyakan soal cawapres Anies hingga menyinggung kritiknya soal revolusi mental yang dialamatkan pada sang Presiden.

Sebuah keharmonisan yang ditunjukkan dalam pertemuan tersebut jelas menyemburkan harapan bagi rakyat bahwa Pemilu 2024 akan diwarnai kedewasaan politik para elite. Pilihan politik praktis merupakan hal biasa, bukan untuk dipertentangkan mati-matian.

Apalagi dalam periode pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, komitmen NasDem untuk mengawal dan mendukung Jokowi sampai akhir masa pemerintahan pada 2024 tidak pernah luntur. Jokowi pun saat ini tidak mendepak habis kader NasDem di kabinet.

NasDem mengusung Anies sebagai calon presiden diperuntukkan kepentingan di Pemilu 2024. Sebuah pilihan politik yang semestinya tidak ada lagi hubungannya dengan periode kepemimpinan Jokowi.

Kini, publik pun bisa melihat jalannya kontestasi politik dalam harmoni di Pemilihan Umum Legislatif ataupun Pemilihan Presiden 2024. Artinya, ketika elite sudah memberikan teladan, itu tentu akan mendorong terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis dan bermutu dengan banyak pilihan kandidat calon pemimpin yang merupakan representasi dari aspirasi rakyat.

Sebuah harapan publik yang kini dituntut dari Jokowi untuk menjadi seorang presiden yang paripurna menuntaskan dua periode masa jabatannya akan berada di atas semua kandidat calon presiden/calon wakil presiden di Pemilu 2024.

Tidak miring dan berpihak. Bersama-sama seluruh elemen bangsa memperjuangkan ikhtiar kebangsaan meskipun pilihan politik mereka berbeda untuk membawa Indonesia menjadi lebih maju.