Wacana Miring Mandor Asing

BANGUNAN dan infrastruktur monumental yang muncul di seluruh dunia merupakan cerminan dari kemajuan peradaban sebuah bangsa dan negara yang menciptakannya. Monumen yang jadi penanda peradaban sebuah bangsa itu telah memiliki kapasitas untuk menciptakan kemegahan yang diakui dunia.

Sangat mengherankan ketika pemerintah mewacanakan penggunaan tenaga kerja asing dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di pos pengawasan proyek. Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Maritim Luhut Binsar Pandjaitan yang mendengungkannya ke publik. Alasannya, Luhut tidak mau gedung dan infrastruktur di IKN hasilnya miring-miring karena ketidakmampuan insinyur bangsa sendiri.

Secara implisit Luhut menyebut bahwa bangsa ini belum mampu memastikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan fasilitas IKN yang baik dan layak sesuai perencanaan. Wacana yang dilempar Luhut menunjukkan pemerintah seakan tidak percaya dengan kemampuan warganya sendiri.

Apalagi ini merupakan pembangunan IKN Nusantara, ibu kota baru negara, yang menurut Presiden Joko Widodo cerminan dari awal peradaban baru Indonesia.

Seluruh program pembangunan di IKN sudah semestinya mencerminkan peradaban Indonesia maju, termasuk dengan sumber daya manusia yang membangunnya. Apalagi ini IKN, yang juga menjadi cermin kekuatan bangsa, khususnya kemampuan keahlian dalam pembangunan.

Akan lebih baik pemerintah mempekerjakan gabungan antara pakar dari dalam negeri dan asing sebagai pengawas dalam proyek IKN. Posisi utama tetap dipegang oleh orang Indonesia. Para pekerja asing hanya sebagai konsultan, sedangkan para pengawasnya dari Indonesia.

Negeri ini memiliki banyak guru besar bidang teknik sipil di kampus-kampus ternama yang kemampuan dan kapasitasnya tidak kalah dengan insinyur asing. Tak sedikit dari para begawan ini lulusan dari kampus-kampus ternama di dunia.

Jumlahnya puluhan, bahkan mungkin ratusan. Mereka tentunya siap mengabdi jika pemerintah serius untuk melibatkan mereka dalam pembangunan IKN Nusantara. Panggil mereka untuk mengabdi, kecuali ada keengganan pemerintah sendiri demi kepentingan di luar pembangunan.

Selain itu, soal keamanan dan rahasia negara, IKN membutuhkan faktor keamanan. Tentu tidak tepat menggunakan pengawas asing yang akan memicu kerentanan.

Banyak faktor yang harus dipertimbangkan matang oleh pemerintah sebelum memutuskan penggunaan mandor asing. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa wacana yang dilontarkan Luhut akan dipertimbangkan matang.

Sekali lagi, jika visi Presiden Jokowi untuk menjadikan IKN sebagai simbol peradaban maju Indonesia, singkirkanlah wacana miring untuk menggunakan mandor asing. Simbol peradaban mestinya dibangun dengan tangan anak bangsa sendiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasannya.