Dukacita Netralitas Kepala Negara

HAJATAN besar bangsa Indonesia yang digulirkan setiap lima tahunan kian dekat, tinggal tujuh bulan lagi. Rakyat akan berbondong-bondong ke bilik suara mencari pemimpin baru untuk Indonesia. Pemimpin yang membawa harapan dan segudang kebaikan.

Sudah barang tentu partisipasi aktif masyarakat sangatlah penting di pemilu. Dari tangan mereka lahir sosok yang akan membentuk masa depan Indonesia. Celakanya, masyarakat seperti sedang digiring untuk memilih satu atau dua figur tertentu lewat cawe-cawe penguasa.

Ini bacaan di ruang publik yang suka tidak suka harus kita sampaikan dengan terus terang. Presiden Joko Widodo sempat membantah ingin cawe-cawe di pemilu, tapi belakangan malah ia akui sendiri. Inilah yang namanya tidak konsisten, mencla-mencle, pagi kedele sore tempe.

Ikut campurnya Jokowi di Pemilu Presiden 2024 dilatarbelakangi hasrat mencari penerus demi menjaga keberlanjutan pembangunan. Boleh-boleh saja Jokowi berharap. Yang tidak boleh ialah mendikte demokrasi dan mengebiri hak rakyat.

Rakyat tidak harus tegak lurus dengan pilihan Kepala Negara. Toh, apa yang baik menurut Jokowi belum tentu baik di mata rakyat. Berbeda pendapat sejatinya adalah esensi berdemokrasi. Karena itu, kita ingin memastikan agar tidak ada lagi cawe-cawe dari Istana.

Tanpa kepastian itu, apa pun yang disampaikan Jokowi hanyalah bunyi-bunyian yang memekakkan telinga rakyat. Dalam pidato Hari Lahir Pancasila, Kamis (1/6), Jokowi menyinggung perlunya menyambut Pemilu 2024 dengan kedewasaan dan sukacita.

Bagaimana rakyat bisa bersukacita di pesta demokrasi kalau pilihan saja terkesan dibatasi? Kalau ingin rakyat menyambut pemilu dengan sukacita, jangan kebiri peserta kontestasi. Jangan biarkan harapan itu layu sebelum berkembang, dibunuh ketika hari masih pagi.

Oleh karena itu, kita mendorong Presiden Jokowi bertindak sebagai jangkar bagi kapal besar bernama Indonesia. Ia punya peran penting dalam menjaga posisi kapal tetap stabil dan tidak terombang-ambing selama tahapan pesta demokrasi berlangsung.

Penumpang yang tidak lain ialah rakyat akan menjadi tenang. Tenang karena tahu persis bahwa Kepala Negara tidak akan cawe-cawe ketika rakyat hendak menunaikan hak demokrasi mereka. Tenang karena yakin tidak ada wasit yang turun ke lapangan sekaligus berkostum pemain.

Ketenangan ini juga seharusnya dimiliki Jokowi. Bukankah berbagai survei menyebutkan masyarakat puas terhadap kinerjanya. Salah satu lembaga malah menyebut kepuasan terhadap Jokowi mencapai angka 82%, tertinggi selama menjadi presiden.

Seharusnya ia tidak perlu khawatir tentang siapa yang kelak akan menggantikannya di kursi Istana. Kalau Jokowi resah, publik justru jadi bertanya-tanya. Apakah tingkat kepuasan tersebut valid atau sebenarnya angka jadi-jadian?

Terlepas dari apa pun hasil survei, kita tidak jemu-jemu mengingatkan Jokowi untuk tetap menjadi negarawan. Ia harus konsisten di jalur itu. Publik nanti akan mengenangnya sebagai pemimpin demokratis, bukan pemimpin yang dikejar bayang-bayang ketakutannya sendiri.

Kalau ingin rakyat menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasan, dengan sukacita, dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila, janganlah cawe-cawe. Ketika Jokowi tak netral, justru yang terjadi ialah petaka dan kemunduran demokrasi.

Percayalah kepada siapa pun yang nantinya terpilih. Toh ketika nanti tidak lagi menjabat, Jokowi tetap bisa mengontrol jalannya roda pemerintahan lewat para wakil rakyat hasil Pemilu 2024. Di situ sudah disediakan mekanisme pengawasan agar Indonesia tidak kehilangan momentum pembangunan seperti yang tengah ia cita-citakan.