Tangar atas Pembonceng Buruh

INDONESIA adalah negeri yang sangat beruntung. Di tengah hantaman covid-19 selama hampir tiga tahun dan krisis global sebagai dampak geopolitik perang Rusia-Ukraina, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu di atas 5%. Angka yang mematahkan prediksi sebagian besar ekonom dan sejumlah lembaga ekonomi dunia bahwa Indonesia tidak mampu menahan dua gelombang badai tersebut.

Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 5,3%, tertinggi sejak 2014. Pertumbuhan yang impresif itu tak hanya didukung oleh strategi kebijakan pemerintah yang efektif dalam menjaga resiliensi ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global, faktor yang terpenting adalah iklim ketenagakerjaan di Tanah Air yang kondusif.

Kondisi ketenagakerjaan Indonesia tetap berjalan secara produktif di tengah gonjang-ganjing Undang-Undang Cipta Kerja omnibus law sejak menjadi rancangan hingga diundangkan, digugat ke Mahkamah Konstitusi, hingga diterbitkannya Peraturan Perundang-Undangan Cipta Kerja. Buruh bergeming memutar roda perusahaan untuk menghasilkan produk-produk untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

Seiring belum tingginnya posisi tawar buruh dalam menyusun formula aturan turunan dari Perppu Ciptaker, alih-alih ditinggikan atau setidaknya sederajat dengan pengusaha dan pemerintah alias tripatrit, perjuangan buruh terindikasi dibelokkan untuk kepentingan politik jangan pendek, yaitu Pemilu 2024.

Tengok saja Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyatakan akan mendukung all out pencapresan Ganjar Pranowo. Andi yang juga Ketua Umum Relawan Buruh Sahabat Jokowi menilai Ganjar Pranowo memiliki perhatian khusus kepada kesejahteraan buruh Indonesia. Rencananya, kata Andi Gani, serikat buruh akan mengundang Bacapres PDI Perjuangan itu untuk menghadiri peringatan Hari Buruh atau May Day pada hari ini, 1 Mei 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Sementara Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konferederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan dalam aksinya hari ini akan mengundang bacapres yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja omnibus law.

Perjuangan buruh sejatinya tidak boleh dibelokkan kepada politik praktis. Banyak agenda mensejahterakan buruh yang harus diperjuangkan, seperti isu upah murah, outsourcing, pesangon rendah, Pemutusan Hubungan Kerja dipermudah, dan banyak lagi lainnya. Buruh memang memiliki hak berpolitik, dipilih dan memilih. Namun, buruh hendaknya cermat mendukung tokoh yang digadang-gadang untuk memimpin 275 juta jiwa penduduk Indonesia, apakah memiliki rekam jejak mendukung perjuangan buruh, seperti upah layak, saat sang tokoh menjabat kepala daerah.

Perjuangan buruh masih panjang. Perlu dialog cerdas dan konstruktif untuk menaikkan posisi tawar buruh. May Day menjadi momentum untuk menata ulang hubungan pekerja, pengusaha, dan pemerintah menuju hubungan industrial yang berkeadilan bagi kesejahteraan buruh. Di sisi lain, pengusaha juga diuntungkan dengan tingginya produktifitas buruh. Pemerintah juga bisa bernafas lega, iklim investasi bisa terjaga denga baik. Wahai buruh, waspadalah atas para pembonceng perjuanganmu!