Segerakan Cawapres

SETELAH penetapan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebagai capres Pilpres 2024 oleh pengusung masing-masing, rasa penasaran tertuju pada sosoksosok cawapres. Dalam elektabilitas para capres yang cukup seimbang sekarang ini, sosok cawapres dapat berperan penting.

Dari survei sejumlah lembaga, Prabowo Subianto, Anies, dan Ganjar merupakan tiga capres terkuat. Prabowo memimpin dengan elektabilitas di kisaran 22%, kemudian Ganjar dengan elektabilitas 19,8% - 20,2%, dan Anies dengan elektabilitas sekitar 15,9% - 17,9%. 

Dari tiga nama itu hanya tinggal Prabowo yang belum mengumumkan pencapresannya meski menyatakan bahwa Gerindra telah memutuskan mengusungnya. Jika benar nanti Prabowo akan meramaikan Pilpres 2024, efek cawapres terhadap suara pemilih dapat makin besar.

Namun, sementara capres umumnya mengikuti survei, penentuan cawapres bisa sebaliknya. Sebagaimana sejarah pemilu kita, bursa nama yang ada di masyarakat bisa tidak berarti.

Cawapres lebih sebagai penentram koalisi hingga nama yang dipilih bisa jauh dari yang dijagokan masyarakat. Memang tidak selalu cawapres merupakan petinggi partai koalisi, tetapi tidak pula ia benar-benar nonpartai.

Karena itu, penentuan cawapres bisa begitu alot dan baru putus hanya beberapa hari sebelum tanggal pendaftaran peserta pilpres. Pada 2018, Prabowo Subianto baru mengumumkan cawapresnya tiga hari sebelum pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Joko Widodo yang kemudian memenangi pilpres bahkan baru mengumumkan cawapresnya pada H-1.

Meski pengumuman mepet memang tidak menyalahi aturan, kita berharap perubahan dapat terjadi pada Pilpres 2024. Sebagaimana telah ditetapkan DPR dan pemerintah, pendaftaran capres-cawapres Pilpres 2024 akan berlangsung pada 19 Oktober – 25 November 2023.

Pengumuman cawapres yang lebih awal sesungguhnya juga keberpihakan kepada rakyat. Dengan begitu, rakyat akan punya lebih banyak waktu mempelajari rekam jejak para kandidat.

Sejauh ini bursa cawapres sudah cukup ramai. Pada hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada periode 31 Maret-4 April 2023, ada 8 nama cawapres yang muncul. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memuncaki elektabilitas dengan 19,62%.

Setelahnya, berturut ada Menparekraf Sandiaga Uno dengan 18,9%, Menteri BUMN yang juga Ketua PSSI Erick Thohir dengan 13,0%, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan 9,1%, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan 6,2%, Ketua DPR Puan Maharani dengan 5,4%, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan 2,7%, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan 1,9%.

Dengan dominasi kader partai di hasil survei, dapat dikatakan aspirasi rakyat tidak jauh dari bursa politik. Dari situ, semestinya tidak terlalu sulit bagi para pengusung capres untuk segera menentukan cawapres.

Di luar segala keriuhan politik dan parpol dalam penentuan cawapres, kita menuntut pula netralitas pemerintah, khususnya Presiden Jokowi. Sikap Presiden yang terus-menerus meng-endorse sejumlah nama amat tidak elok.

Presiden tentu sangat paham jika sikap itu dapat memengaruhi netralitas dan profesionalitas aparat. Karena itu, Presiden harus  menghentikan segala bentuk endorsement karena telah merusak demokrasi yang susah payah dibangun.

Dengan akhir kepemimpinan yang makin dekat, Presiden semestinya semakin menunjukkan diri sebagai negarawan. Presiden Jokowi semestinya sadar utang terakhirnya kepada rakyat ialah memastikan pemilu yang bersih dan jujur, bukan justru sibuk melanggengkan visi dan program melalui caprescawapres impiannya.