Sikat Mafia Perdagangan Orang

PENEGAKAN hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terasa macet, tanpa pergerakan. Para pelaku sindikat dengan modus memberi tawaran pekerjaan ke luar negeri tetap bebas beraksi. Seolah-olah ada tangan-tangan tak tersentuh yang melindungi sepak terjang mereka.

Keluhan atas macetnya penegakan hukum terhadap TPPO disuarakan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani. Ia bahkan terang-terangan bersuara ada oknum-oknum institusi negara yang ikut terlibat sehingga para pelaku sindikat sulit dijerat.

Sesungguhnya ini hal sangatlah disesalkan, manakala pejabat dan pejahat berkolaborasi di ruang gelap. Mereka tidak segan-segan mengorbankan warga negaranya sendiri yang rela meninggalkan kampung halaman demi mendapatkan mata pencaharian.

Ketika para mafia mereguk cuan, sesama anak bangsa justru hidup dalam penderitaan di negeri orang. Ini tentu tidak boleh terjadi lagi, sampai kapan pun. Kuncinya ada pada penegakan hukum tanpa pandang bulu, termasuk membersihkan institusi negara dari oknum-oknum pengkhianat.

Komitmen itu sudah disampaikan Benny dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan BP2MI bersama Menko Polhukam Mahfud MD di Batam, Kamis (6/4). Ia bahkan sudah mengultimatum pegawai BP2MI yang terlibat perdagangan orang akan berurusan dengan hukum.

Komitmen tersebut tentu kita apresiasi, tetapi di saat bersamaan harus kita uji. Jangan hanya ucapan janji, tapi mesti mewujud dalam sebuah bukti. Publik perlu disodorkan dengan fakta bahwa BP2MI tidak termasuk dalam institusi negara yang oknum-oknumnya ikut terlibat sindikat.

Jangan sampai Benny menuding institusi lain, tapi sejatinya sapu kotor itu justru mereka yang miliki. Sebaliknya, ketika BP2MI terbukti bersih, publik tentu punya harapan besar bahwa pekerja migran memang mendapat jaminan perlindungan. Mereka bekerja di luar negeri sebagai individu yang bebas bukan korban perdagangan orang.

Namun, BP2MI yang bersih barulah setengah jalan untuk menghentikan praktik kejahatan perdagangan orang. Separuhnya lagi ialah dengan membersihkan oknum-oknum berseragam institusi negara. Benny harus berani mengungkap ke publik siapa saja oknum tersebut dan dari institusi mana mereka berasal.

Tanpa keberanian untuk mengungkap, sindikat mafia TPPO mustahil terjerat. Lagi-lagi anak bangsa yang menjadi korban perdagangan orang. Padahal, negara seharusnya hadir untuk melindungi segenap tumpah darah sesuai amanat konstitusi.

Di luar itu, BP2MI tentu tidak bisa bekerja sendiri. Lembaga ini harus mendapat dukungan yang seluas-luasnya dari pemerintah. Ketika Menko Polhukam Mahfud MD di forum bersama Benny menyatakan akan mendorong penegakan hukum, itu sebuah sinyalemen positif.

Ia berjanji akan membawa hasil investigasi BP2MI ke dalam rapat pihak terkait di Jakarta. Publik tentu berharap agar janji Mahfud dapat direalisasikan. Penindakan TPPO jangan sampai macet, sindikat harus dijerat, praktik pidana perdagangan orang mesti disikat.

Satu yang kita harapkan dari Mahfud ialah agar janji yang diucapkan tidak berakhir antiklimaks. Masih segar dalam ingatan ketika Mahfud membongkar adanya transaksi jumbo di Kementerian Keuangan kini malah seolah tak berujung, tanpa kejelasan.

Benny dan Mahfud sudah bersuara dan publik sedang menanti aksi nyata. Negara harus bisa mengungkap bagaimana bisa ada oknum-oknum tak tersentuh hingga bisa meloloskan tenaga kerja Indonesia (TKI) secara ilegal, baik melalui jalur tikus maupun resmi.

Bila pejabat sudah mengungkap dengan terang-benderang, tapi tidak bisa ditindaklanjuti, sama saja negara tidak berfungsi. Ini tidak boleh terjadi, negara jangan sampai kalah dengan mafia. Sudah saatnya perdagangan orang dihentikan.