Kartu Kuning FIFA bukan Prestasi

PEMBATALAN Indonesia sebagai tuan rumah perhelatan Piala Dunia U-20 2023 oleh FIFA, pekan lalu, akhirnya tidak berbuntut sanksi tambahan yang memedihkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Indonesia terhindar dari sanksi susulan berskala berat. Ia mengistilahkan Indonesia cuma diberi kartu kuning oleh FIFA, tidak sampai kartu merah.

Itu jelas sebuah kabar gembira mengingat sebelumnya sangat santer dinarasikan bahwa Indonesia bakal dikenai hukuman berat, bahkan sampai pengucilan dari persepakbolaan internasional. Bentuk pengucilan itu antara lain pembekuan semua kompetisi yang dibawahi FIFA, termasuk liga domestik. Selain itu, Indonesia tidak boleh berpartisipasi pada kompetisi skala internasional, baik klub maupun tim nasional.

Namun, patut disyukuri, pada akhirnya semua ancaman itu tidak terjadi. FIFA hanya memberikan sanksi administrasi berupa pembekuan dana FIFA Forward untuk keperluan operasional PSSI. Hal itu pun akan di-review kembali setelah FIFA mempelajari strategi besar pengembangan sepak bola Indonesia yang diajukan Ketum PSSI kepada Presiden FIFA, berbarengan saat proses lobi demi keringanan sanksi.

Lolos dari sanksi berat apakah sebuah kemenangan buat sepak bola Indonesia? Tentu saja tidak. Sama sekali tidak. Harus jujur diakui, 'kebaikan' FIFA itu hanya menghindarkan kita dari kekalahan yang lebih telak. Dengan begitu, semestinya energi dan mental kita tidak langsung terkuras habis. Masih ada sisa tenaga untuk bangkit dan memulihkan diri dari kekalahan.

PSSI tak layak jemawa atau merasa menjadi pihak paling berkontribusi atas jatuhnya sanksi ringan dari FIFA. Sesungguhnya, sanksi apa pun, meski itu hanya sekelas kartu kuning, harus menjadi peringatan bahwa kualitas pengelolaan sepak bola, dan barangkali pengelolaan olahraga secara umum di Tanah Air, belum berjalan seperti yang seharusnya.

Publik pun tak perlu terlalu bersukacita menyambut hukuman ringan yang diberikan FIFA karena faktanya masih banyak persoalan yang mesti cepat dibereskan di cabang olahraga dengan penggemar terbanyak di Tanah Air itu. Belum saatnya kita bergembira karena yang baru saja diputuskan FIFA itu bukan sebuah prestasi dari sepak bola kita. Sebut saja itu 'belas kasihan' FIFA.

Selama ini publik kerap 'dihibur' dengan pengusutan puncak gunung es persoalan di jagat sepak bola nasional. Namun, hampir tak pernah ada yang tuntas hingga ke akar-akarnya. Percayalah, ketika masalah-masalah klasik masih mengelayuti persepakbolaan nasional, tanpa ada terobosan solusi, masyarakatlah yang akan terus dikecewakan.

Karena itu, kita mengajak publik untuk bisa terus menjaga sikap kritis di tengah kecintaan kita terhadap sepak bola nasional. Kritis terhadap induk organisasi (PSSI), kritis terhadap pemerintah, dan kritis terhadap segala upaya politisasi sepak bola, termasuk manuver sejumlah elite politik yang ingin mencampuradukkan politik dan olahraga dengan takaran yang tidak pas.

Di sisi lain, pemerintah juga tak boleh membiarkan arena olahraga dimasuki kepentingan politik secara semena-mena. Tugas pemerintah untuk membangun komunikasi politik yang baik dengan para elite sehingga tidak ada gap antara keinginan pemerintah dan politisi. Tidak boleh lagi ada beda visi seperti tempo hari. Di satu sisi pemerintah bermimpi menjadi tuan rumah piala dunia, tapi di sebelah sana para politikus justru berkehendak mengubur mimpi itu.

Ingat, akan ada sejumlah event olahraga internasional dihelat di Tanah Air yang melibatkan tim Israel. Apakah kejadian batalnya Piala Dunia U-20 akan menjadi pelajaran? Atau gara-gara sanksi ringan FIFA kita menjadi lupa dan kembali mengulang kesalahan yang sama? Semoga tidak.