Turunkan Harga Tiket Pesawat

POLITIK kebijakan negara di bidang ekonomi memang tak pernah sederhana karena ada dua kubu yang mesti dilayani. Di satu sisi, dia harus mengikuti kaidah dan hukum ekonomi. Namun, pada saat yang sama, kebijakan yang dikeluarkan juga mesti menempatkan kepentingan publik di posisi tertinggi.

Celakanya, kedua hal itu sering berseberangan, berlawanan arah. Sebutlah misalnya tentang kebijakan harga suatu barang atau jasa. Secara normal ia akan bergerak sesuai dengan mekanisme pasar yang dikendalikan keseimbangan permintaan dan penawaran.

Namun, boleh jadi kebijakan propasar seperti itu tidak bisa diterima publik secara luas mengingat kondisi dan situasi pada saat itu. Begitu pun sebaliknya, kebijakan yang sudah pas dengan kemauan dan kepentingan publik, bisa jadi, sebetulnya tidak masuk kalkulasi secara ekonomi.

Dengan kacamata itulah tampaknya Presiden Joko Widodo melihat tren kenaikan harga tiket pesawat belakangan ini yang menurutnya sudah mengkhawatirkan. Secara eksplisit Presiden menyadari bahwa memang tidak mudah untuk 'menormalkan' harga tiket pesawat mengingat harga avtur internasional saat ini yang tinggi.

Akan tetapi, di sisi lain, Presiden juga tahu betul bahwa mahalnya harga tiket pesawat itu, jika tidak dikendalikan, tidak saja akan membuat masyarakat menjerit, tapi juga berpotensi mengganggu pemulihan ekonomi nasional yang kini tengah berjalan. Kontribusi harga tiket pesawat terhadap inflasi memang tidak signifikan, tak sampai 0,1%.

Namun, kita tahu, saat ini tren mobilitas warga mulai meninggi. Masyarakat terutama kelas menengah mulai banyak beraktivitas dan melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang. Industri pariwisata sedang bergerak menuju kebangkitan. Dari situ roda ekonomi pun berputar, semakin cepat, semakin kencang.

Sungguh sangat disayangkan jika momentum perbaikan yang baru saja muncul itu rusak lagi dengan adanya pengenaan harga tiket pesawat yang tinggi. Belum lagi kalau bicara tentang upaya menjaga konektivitas antarwilayah di Indonesia dan kontinuitas pelayanan jasa transportasi udara, tarif penumpang pesawat yang terjangkau sejatinya menjadi hal mutlak.

Karena itu, kekhawatiran Presiden Jokowi sekaligus tegurannya kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait dengan tingginya harga tiket pesawat mesti dibaca dalam konteks kepublikan.

Kepentingan publik, dalam hal ini tuntutan agar harga tiket pesawat diturunkan, mesti menjadi target utamanya. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan pemerintah harus pintar-pintar agar industri penerbangan tak mati gara-gara pengejaran target tersebut.

Di luar soal harga avtur yang sangat bergantung pada pergerakan pasar internasional, tentu ada banyak sisi dan variabel yang bisa disisir untuk bisa 'memaksa' maskapai penerbangan menurunkan harga tiket. Menteri BUMN, misalnya, mestinya bisa memaksa maskapai penerbangan dan perusahaan operator bandara yang berpelat merah untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka.

Begitu juga Menteri Perhubungan bisa melakukan evaluasi, apakah misalnya dalam alur bisnis penerbangan saat ini masih memunculkan banyak celah inefisiensi, celah pungli, atau bahkan celah korupsi yang pada akhirnya ikut menyebabkan harga tiket yang tinggi? Atau apakah ada masalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam manajemen penerbangan selama ini?

Tindakan-tindakan konkret seperti itulah yang kita tunggu dan kita butuhkan. Jangan sampai menunggu teguran Presiden yang kedua kali untuk menurunkan harga tiket pesawat.