TABIR kasus kematian Brigadir J akhirnya terkuak. Tersangka dalang pembunuhan pria asal Jambi itu tiada lain atasannya sendiri, Irjen Ferdy Sambo. Penetapan tersangka itu diumumkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Selasa (9/8).
Penetapan tersangka bekas Kadiv Provam Polri itu sekaligus menepis sandiwara yang dibuat sebelumnya bahwa telah terjadi tembak-menembak yang menyeret Bharada E sebagai pelakunya.
Kini, dengan terkuaknya sang terduga dalang, kasus yang telah berlangsung lebih dari sebulan dan sudah menyita perhatian publik ini harus bermuara di pengadilan. Biar palu keadilan yang menjatuhkan sanksi kepada siapa yang bersalah, termasuk mereka yang terlibat membantu merekayasa kasus ini.
Sejauh ini, jajaran Polri telah bekerja keras termasuk menyelidiki siapa yang terlibat dan telah menetapkan sanksi mutasi. Namun, itu tidaklah cukup. Harus ada sanksi pidana bagi mereka yang benar-benar terbukti bersalah.
Tugas selanjutnya ada di pundak Kejaksaan Agung, yang hendaknya nanti bersikap transparan dan profesional dalam menetapkan dakwaan. Jangan ada lagi sandiwara seperti awal kasus ini mencuat. Jangan biarkan rasa keadilan publik kembali terluka. Jangan lagi mereka dibuat semakin tidak percaya kepada institusi hukum, terutama kepolisian yang telah tercoreng karena kasus ini.
Bayangkan, setidaknya telah 31 personel Polri, termasuk perwira tinggi dan menengah, diduga terlibat kasus ini. Peran mereka beragam, dari menghilangkan barang bukti (CCTV) hingga menghalangi proses penyidikan. Kejahatan secara bersama-sama itulah yang menurut Kapolri membuat pengungkapan kasus ini berjalan lambat.
Apa pun motifnya, kini kematian Brigadir J mulai menemui titik terang. Jangan biarkan ia kembali gelap. Oleh karena itu, pengadilan yang transparan dan profesional perlu untuk menjawab semua pertanyaan masyarakat atas misteri kasus ini, sekaligus menegakkan rasa keadilan.
Apalagi, Presiden Jokowi telah berkali-kali menegaskan agar kasus ini diusut setuntas-tuntasnya. Titah Presiden ini tentunya harus dipatuhi seluruh bawahannya, terutama Polri.
Pengusutan tidak boleh berhenti pada pelanggaran kode etik, tetapi juga pada kemungkinan unsur pidananya. Oleh karena itu, penting untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Jika terbukti, sanksi harus diberikan seberat-beratnya. Apalagi jika terbukti dilakukan secara berencana. Hal yang juga harus diingat, mereka adalah aparat yang seharusnya menjaga kesucian hukum, bukan malah melecehkan dan memerkosa hukum dengan merekayasa kasus.
Kapolri tegas dan berani membersihkan semua personel yang terlibat dalam kasus ini, tanpa pandang bulu. Jangan biarkan benalu menggerogoti integritas institusi ini dan tidak tersentuh hukum. Mereka yang mencintai keadilan juga harus ikut mengawal kasus ini. Jangan biarkan ada lagi sandiwara di babak-babak berikutnya.
Lakon gelap pertunjukan ini harus ditutup dengan panggung pengadilan yang seterang-terangnya. Agar terkuak siapa sutradara dan aktor-aktor sesungguhnya yang terlibat di dalamnya dan ganjaran apa yang harus diberikan atas peran masing-masing. Masyarakat menunggu rasa keadilan dari panggung sandiwara ini.
