Meski Dikritik, Aturan Ditegakkan

SALAH satu kritik pedas yang sering dilontarkan publik kepada pemerintah ialah terlalu banyak membuat aturan, tetapi miskin dalam penerapannya. Publik menuding bahwa aturan dibuat untuk dilanggar, bukan untuk dijalankan.

Tudingan itu tidak sepenuhnya benar. Pemerintah masih konsisten menjalankan aturan yang dibuat untuk menata kehidupan bersama sehingga memperoleh kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Salah satu aturan yang konsisten dijalankan pemerintah ialah kewajiban penyelenggara sistem elektronik (PSE) privat untuk mendaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kewajiban mendaftar itu merujuk kepada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Peraturan menteri itu dibuat karena diperintahkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aturan soal kewajiban mendaftar PSE itulah yang harus berjalan tegak lurus, jangan bengkok-bengkok.

Tenggat pendaftaran PSE privat sudah ditutup pada 20 Juli. Pemerintah masih memberikan kelonggaran lima hari kerja terhitung sejak surat teguran tertulis dilayangkan ke sejumlah PSE privat yang dinilai memiliki tingkat lalu lintas penggunaan tinggi, tetapi belum menunaikan kewajiban mendaftar. Surat teguran itu dilayangkan sejak Sabtu (23/7).

Mayoritas PSE privat mematuhi kewajiban mendaftar. Hingga 29 Juli tercatat 5.394 PSE telah mendaftarkan 8.962 sistem elektronik (SE) yang terdiri atas 8.680 SE domestik dan 282 SE asing. Ada tujuh SE yang terpaksa dijatuhi sanksi pemutusan akses sementara, seperti Yahoo search engine, Steam, Dota 2, Counter-Strike, Epic Games, Origin.com, dan Paypal.

Ironisnya, tatkala pemerintah tanpa kompromi menjatuhkan sanksi atas SE yang tidak mendaftar, justru publik yang berteriak kencang. Pemblokiran situs PSE menuai kritik luas dari publik sebagaimana terlihat di lini masa media sosial.

Kritik paling kencang datang dari warganet pengguna layanan transaksi keuangan Paypal yang tidak bisa melakukan transaksi akibat diblokirnya situs tersebut, juga dari kalangan komunitas gim. Kritik itu seperti senjata makan tuan. Pada satu sisi publik meminta pemerintah konsisten menjalankan aturan, tetapi pada sisi lain berteriak jika menyentuh kepentingan pribadi.

Pemerintah pun memberikan sosusi dengan membuka sementara status blokir Paypal dengan harapan pengguna memindahkan segera uangnya yang berada di Paypal. Pemerintah memberikan waktu lima hari kerja untuk pembukaan akses sementara mulai hari ini hingga Jumat (5/8).

Harus tegas dikatakan bahwa patut didukung sikap pemerintah yang konsisten menegakkan aturan sebab aturan dibuat untuk dijalankan bukan untuk suka-suka dilanggar. Sebaliknya, kritik warganet bisa dipahami karena mereka paling terdampak atas aturan itu.

Tidak kalah pentingnya ialah pemerintah tidak kenal lelah melakukan sosialisasi tujuan pendaftaran sistem elektronik untuk menghadirkan perlindungan pengguna internet yang lebih kuat termasuk pelindungan konsumen, pelindungan data pribadi pengguna, serta pelindungan ruang digital yang aman serta produktif. Saat ini pengguna internet mencapai 220 juta orang.

Sosialisasi yang kurang memadai bisa menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat seperti pendaftaran bertujuan agar pemerintah bisa mengintip percakapan warga dan berpotensi mengekang kebebasan sipil.

Sejatinya pendaftaran PSE itu sebagai pintu masuk menghadirkan ekosistem digital yang lebih akuntabel.