Mengantisipasi Krisis Pangan

BEBERAPA hari terakhir ini Presiden Joko Widodo semakin gencar mengingatkan langkah antisipasi krisis pangan dan energi dunia. Baik kepada jajarannya maupun di rakernas partai, Presiden mengungkap kengerian prediksi ambruknya ekonomi puluhan negara.

Ancaman krisis memang di depan mata. Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), hingga PBB memprediksi akan ada 60 negara yang mengalami ekonomi ambruk akibat krisis saat ini. Dari jumlah itu, 42 negara bahkan mengalami kejatuhan.

Di era kerja sama global sekarang ini kejatuhan 42 negara ialah guncangan seluruh dunia. Ibarat jaring laba-laba, kerja sama global yang semakin rapat sejak awal abad ke-20 membuat tidak ada negara yang berdiri sendiri. Bahkan negara paling tertutup seperti Korea Utara pun membutuhkan Tiongkok untuk memasok petroleum, tekstil, hingga gandum.

Kini guncangan di jaring laba-laba dunia itu terjadi akibat pandemi dan perang Rusia-Ukraina. Rusia menahan ekspor gandum, biji bunga matahari, hingga pupuk. Sementara itu, Ukraina membatasi ekspor unggas, telur, minyak bunga matahari, dan daging sapi. Negara-negara lain ikut membatasi ekspor, termasuk raksasa gandum dan pupuk seperti India dan Tiongkok.

Ketika krisis diperkirakan tidak akan berakhir dalam waktu dekat, mutlak kita harus sigap mengantisipasi. Terlebih, belakangan ini saja sejumlah harga barang telah meroket hingga Presiden sempat melarang ekspor CPO.

Kini, Presiden memerintahkan Pertamina dan PLN untuk menggenjot kinerja. Sumur-sumur minyak sekecil apa pun diminta didorong berproduksi, sementara kebocoran-kebocoran harus ditanggulangi.

Seluruh kementerian dan BUMN diminta mengefisienkan belanja untuk melonggarkan fiskal pemerintah demi meningkatkan subsidi rakyat. Tidak hanya itu, menteri terkait diperintah untuk segera menstabilkan harga berbagai kebutuhan pokok.

Meski begitu, semua itu hanyalah langkah darurat jangka pendek. Betapa pun perekonomian kita masih lebih baik daripada banyak negara saat ini, ancaman krisis tidak akan hilang hanya dengan itu.

Bahtera negara ini hanya bisa terus melaju dengan upaya sendiri. Itu artinya ialah kedaulatan pangan dan energi. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Soal krisis pangan pun, jauh sebelum perang Rusia-Ukraina pecah, para peneliti kita telah mengingatkan ancaman krisis pada 2025. Itu tidak ada hubungannya dengan perang, tetapi disebabkan jumlah petani kita yang susut menjadi tinggal 6 juta orang. Dari jumlah itu pun kebanyakan tinggal petani tua dan dengan cara pertanian yang masih konvensional atau minim teknologi.

Itu belum lagi kita bicara soal lahan pertanian yang terus menyusut dan perubahan iklim. Ketidakmampuan dunia menahan pemanasan global telah berimbas pada anomali cuaca dan hama yang mengganas. Akibatnya, dari panen ke panen, jumlah tanaman yang rusak makin besar.

Sebab itu, betapa pun kita sepakat dengan arahan Presiden Jokowi, kita juga mendorong langkah yang lebih jauh dan mendasar. Presiden Jokowi yang telah berhasil menggenjot pembangunan infrastruktur di Nusantara kini harus mewariskan kegemilangan yang sama di kedaulatan pangan.

Bahkan kedaulatan pangan itu harus disadari sebagai pekerjaan rumah terbesar dan terberat dari pemerintahan ke pemerintahan. Kedaulatan pangan memang membutuhkan perbaikan di banyak sektor, bukan saja permasalahan teknis pertanian seperti lahan, irigasi, dan pupuk, melainkan juga sampai ke dukungan riset teknologi pertanian dan revolusi profesi petani agar menarik minat generasi muda.

Pemerintah perlu berkaca pada negara adidaya macam Amerika Serikat dan negara-negara yang begitu melindungi para petani mereka. Petani bukanlah profesi rendah yang hanya jadi pilihan masyarakat marginal. Petani dapat hidup sejahtera bahkan lebih baik daripada sejumlah profesi kantoran.

Sebab itu pula, program petani muda yang sudah tumbuh di beberapa daerah haruslah diperluas menjadi skala nasional. Presiden harus menjadikan kedaulatan pangan menjadi fokus di dua tahun terakhir ini. Itulah penentuan sesungguhnya masa depan bangsa.