Petuah untuk Pemimpin Indonesia

BANGSA Indonesia akan kembali memilih pemimpin negara pada 14 Februari 2024. Dua tahun bisa dibilang waktu yang masih cukup lama, tapi bisa juga disebut sudah di depan mata.

Bagi masyarakat umum selaku pemilih dalam pemilu, waktu menuju pemungutan suara masih panjang. Namun, bagi partai-partai politik, ini saatnya mempersiapkan pengusungan calon presiden dan calon wakil presiden.

Menurut jadwal tahapan Pemilu 2024 yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pencalonan pasangan capres dan wapres dimulai pada Oktober tahun depan. Parpol tidak bisa serta-merta mengusung calon karena ada syarat minimal perolehan suara pemilu atau kepemilikan kursi di parlemen. Kecuali PDI Perjuangan, semua parpol yang duduk di parlemen saat ini mau tidak mau harus berkoalisi.

Tidak mudah bagi parpol untuk menggandeng parpol lain membentuk koalisi. Umumnya mereka mencari kesamaan visi, misi, dan ideologi kepartaian. Termasuk dalam hal memilih sosok untuk diusung sebagai pasangan capres dan cawapres.

Proses tersebut tengah dilakukan salah satunya oleh Partai NasDem. Yang menarik, dalam menggodok pemilihan sosok capres dan cawapres untuk ditawarkan kepada calon mitra koalisi, NasDem mengundang sejumlah pakar dan tokoh eksternal partai.

Tokoh undangan yang paling menonjol ialah mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Tun Mahathir merupakan eks pemimpin karismatik negara ASEAN yang paling senior saat ini. Di usia yang sudah 97 tahun, pemikirannya masih tajam.

Tun Mahathir memenuhi undangan NasDem, parpol pertama di Indonesia yang mendaulatnya untuk berbagi pengalaman tentang memimpin negara. Ia menyebutkan sejumlah kriteria dan ciri-ciri pemimpin nasional yang benar-benar memperhatikan kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Mahathir mengatakan pemilihan umum hanya satu bagian dari proses kepemimpinan nasional. Ketika rakyat merasa keliru memilih pemimpin, mereka bisa mengoreksi pada pemilu berikutnya.

Akan tetapi, pemimpin yang terpilih semestinya memiliki tanggung jawab menjalankan peranannya untuk mencapai kedudukan sebagai pemimpin nasional. Kedudukan itu tercapai bila sang pemimpin berempati terhadap rakyat. Ia memahami keresahan, impian, serta harapan rakyat.

Dalam menelurkan kebijakan, pemimpin nasional tidak boleh mementingkan satu kelompok saja atau menjadi pendukung elitis. Kadang kala, demi kepentingan masa depan rakyat, pemimpin nasional harus berani mengambil keputusan pahit dan membuat kebijakan nonpopulis.

Pemimpin yang hanya mementingkan kekuasaannya akan lebih memilih jalan mudah, yang populis, dan membuat rakyat terlena sementara waktu. Namun, akibatnya negara perlahan rusak menuju kebinasaan. "Ketika itu rakyatlah yang akan membayar harga yang amat mahal," ujar Mahathir mengingatkan.

Mahathir sempat memuji kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang disebutnya berjalan di atas landasan yang sewajarnya dan perlu dilanjutkan pemimpin berikutnya. Dengan rendah hati, Mahathir pun mengakui tidak ada hal baru dalam penjabarannya tentang sosok pemimpin nasional.

Itu betul. Akan tetapi, harus diakui pula sosok yang digambarkan Mahathir masih sangat relevan untuk memenuhi kebutuhan kepemimpinan nasional masa kini. Bukan hanya untuk NasDem, melainkan juga acuan untuk segenap parpol.

Dalam proses demokrasi di Indonesia, parpol menjadi penyaring pertama sosok-sosok calon pemimpin untuk mendapatkan kepala negara yang memiliki ciri kepemimpinan nasional. Publik berharap parpol tidak mengabaikan kepentingan rakyat demi memuaskan ambisi elitis.