Pemimpin yang Mempersatukan

PERSATUAN dan kebangsaan sesungguhnya adalah esensi utama demokrasi. Terminal terakhir dari seluruh perjalanan dan proses demokrasi. Maka, semestinya tugas kita semua untuk mengarahkan demokrasi supaya tegak lurus dan tidak melenceng. Demokrasi harus diyakini sebagai alat untuk meneguhkan persatuan sekaligus menggapai kesejahteraan rakyat melalui perbedaan-perbedaan yang ada.

Dengan keyakinan tersebut, produk yang dihasilkan dari demokrasi tegak lurus itu pun semestinya akan sejalan dengan esensinya. Salah satu produk utama demokrasi ialah pemimpin. Jika kita sepakat esensi demokrasi ialah persatuan dan kebangsaan, tidak boleh ada tawar-menawar, pemimpin yang dihasilkan dari proses pesta demokrasi haruslah pemimpin yang bisa mempersatukan.

Dalam konteks kontestasi pemilihan umum yang bakal digelar pada 2024 mendatang, pemimpin baru nanti mesti memiliki karakter dan kecakapan autentik untuk dapat merekatkan kembali kain kebangsaan yang terkoyak dan terbelah oleh pisau polarisasi.

Tentu saja, pemimpin Republik ini harus punya visi besar. Ia juga mesti memiliki kapasitas mumpuni terutama dalam mengatasi segala kesulitan sebagai imbas dari pandemi dan geopolitik global. Namun, untuk situasi sekarang, bangsa ini betul-betul sangat membutuhkan karakter yang menyatukan itu.

Suka tidak suka, kita harus mengakui persatuan antaranak bangsa ini sempat tercabik dan terbelah selama proses kontestasi Pilpres 2019 lalu. Residunya pun masih ada sampai sekarang. Akankah kita sebagai anak bangsa terus membiarkan ketercabikan itu? Bukankah Ibu Pertiwi ini bakal sulit bergerak bila anak-anaknya terus-terusan bertikai? Tidak bisa tidak, kita harus cepat keluar dari labirin itu.

Karena kita bicara tentang calon pemimpin negeri, sesuai dengan sistem pemilu di Indonesia yang mensyaratkan pencalonan presiden melalui partai politik atau gabungan parpol, maka kunci awal penyaringan pemimpin sesungguhnya ada di tangan parpol.

Merekalah yang semestinya memegang komitmen untuk mengusung calon pemimpin (presiden) bukan sekadar alasan memburu kekuasaan semata, melainkan untuk kepentingan yang lebih besar, yakni persatuan bangsa.

Akan tetapi, yakinkah kita parpol bisa bersikap seperti itu?

Seharusnya kita yakin karena sudah ada yang memberi contoh. Partai NasDem, melalui rakernas yang digelar 15-17 Juni 2022 di Jakarta, kembali meneguhkan sikap dan tekad mereka untuk tidak terjebak dalam pragmatisme dan oportunisme politik. Partai NasDem tanpa sungkan menyatakan, dalam kaitan Pemilu 2024 mendatang, mereka akan mengajukan calon presiden yang bisa menyatukan anak bangsa. Mereka tidak berorientasi pada pengejaran kekuasaan.

Komitmen itu kiranya dapat menjadi contoh sangat bagus bagi parpol lain untuk juga mengambil sikap yang sama. Jika hanya tujuan kekuasaan yang diburu dalam kompetisi pemilihan presiden mendatang, tanpa ada niat sedikit pun untuk menyembuhkan luka bangsa ini, boleh jadi luka itu justru akan kian menganga.

Inilah saatnya seluruh elemen bangsa bersepakat untuk menutup buku perselisihan dan keterbelahan. Waktunya kita rekatkan lagi persatuan demi memenangi tantangan bangsa di masa akan datang. Saat ini hingga Pemilu 2024 digelar, parpol punya momentum kuat untuk dapat memelopori upaya perekatan anak bangsa itu.

Usunglah, lalu ajaklah rakyat untuk memilih calon pemimpin yang mempersatukan, pemimpin yang mempereratkan, pemimpin yang bisa mengakhiri keterbelahan.