Fokus Dongkrak Perekonomian

PEROMBAKAN kabinet merupakan hak prerogatif seorang Presiden. Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya, yaitu para menteri.

Kapan saja menganggap perlu melakukan perombakan kabinet, itu ialah kewenangan penuh Presiden.

Tentu berbarengan dengan itu, terselip harapan rakyat yang ingin momentum perombakan kabinet akan mampu mengakselerasi kinerja pemerintah, menggenjot pemulihan ekonomi nasional. Mendongkrak perekonomian yang selama dua tahun terakhir terdampak pandemi.

Kemarin, Presiden Joko Widodo melakukan bongkarpasang untuk lima posisi di kabinet. Dia mencopot Menteri Perdagangan M Luthfi dan menggantinya dengan Zulkifl i Hasan, juga memasang mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto menggantikan Sofyan Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Ada pula tiga wakil menteri baru, yakni Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR/BPN, Afriansyah Noor sebagai Wamen Tenaga Kerja, dan John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.

Pergantian menteri perdagangan jelas dibarengi dengan harapan besar agar persoalan minyak goreng segera dituntaskan. Begitu juga untuk menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok yang kini tengah melambung.

Namun, melihat sosok yang dipasang oleh Presiden di sektor perdagangan, ada yang optimistis juga ada yang meragukan. Meragukan bukan karena kemampuan atau kapasitas menteri baru, tetapi lebih karena posisinya sebagai ketua umum partai politik.

Menambah komposisi politisi di jajaran kabinet saat tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai jelas bukan pilihan yang ideal, apalagi di sektor krusial. Politisi apalagi posisinya sebagai ketum parpol pasti akan terbelah fokusnya, antara mengurus negara dan kepentingan menuju kontestasi demokrasi pada 2024.

Tidak salah jika publik berasumsi bahwa perombakan kabinet yang memasukkan 2 menteri baru dan 3 wakil menteri cenderung hanya bermotif kepentingan politik praktis. Tidak untuk mengakselerasi kinerja, tetapi mengakomodasi kepentingan orang dekat pemerintah.

Di Kabinet Indonesia Maju kini ada 21 kader parpol yang mengisi kursi menteri dan wakil menteri. Tentu semuanya juga dituntut untuk membagi fokusnya antara mengurus kementerian demi kepentingan negara dan rakyatnya, serta bekerja untuk kepentingan partai politiknya.

Perombakan kabinet mestinya menjadi momentum bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyusun kabinet yang lebih profesional untuk menuntaskan semua programnya dalam periode 2 tahun terakhirnya.

Namun, sekali lagi ditegaskan, bahwa perombakan kabinet merupakan kewenangan penuh Presiden. Publik boleh saja berharap, tetapi keputusan Presiden tidak bisa digugat siapa pun.

Yang perlu ditekankan ialah bahwa para menteri, baik profesional maupun kader parpol, tidak boleh menomorduakan amanah dari Presiden. Jangan sampai para menteri ini tidak lagi fokus menuntaskan pengabdian mereka, tetapi justru berpikir bagaimana mendapatkan jabatan pada pemerintahan berikutnya.

Serta kali ini Presiden harus benar-benar mengontrol kinerja mereka, bahkan jika memperlambat kinerja pemerintahan, tidak perlu ragu untuk mendepaknya.