Politik Identitas Praktik Primitif

PEMILU 2024 seharusnya dijadikan sebagai festival demokrasi. Kampanye dipakai untuk mengadu gagasan dan mempertontonkan prestasi serta reputasi. Karena itu, politik identitas harus dicegah sejak dini.

Politik identitas harus dicegah karena berpotensi membelah bangsa dan mencederai demokrasi. Pemilu yang mestinya bertujuan mengukuhkan kebangsaan dan menguatkan persatuan justru bisa dinodai dengan politik identitas.

Kita sepakat dengan sebutan politik identitas itu mencerminkan kemalasan maksimal dalam mencari simpati pemilih dalam sebuah kontestasi. Tidaklah berlebihan pula untuk menyebut politik identitas sebagai praktik politik yang paling primitif.

Elok nian bila semua elemen bangsa, terutama pihak yang terlibat dalam konstestasi pemilu, mulai sekarang membangun narasi kebangsaan, narasi untuk saling menguatkan dan meneguhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

Membangun narasi kebangsaan menjadi salah satu upaya untuk menyingkirkan politik identitas dari panggung politik Pemilu 2024. Politik identitas itu sudah usang; karena itu, dibuang ke laut saja.

Patut diapresiasi adanya deklarasi dukungan untuk calon presiden yang mulai muncul di mana-mana. Deklarasi dukung-mendukung ialah hal lumrah, baik oleh individu maupun komunitas atau organisasi. Yang tidak wajar ialah membawa-bawa kelompok radikal dan organisasi terlarang.

Kehadiran kelompok radikal dan organisasi terlarang dalam deklarasi calon presiden, bisa jadi, upaya memanfaatkan situasi politik untuk membelah bangsa. Itu patut diwaspadai.

Kewaspadaan itulah yang diperlihatkan Polri dengan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mencegah terjadinya gangguan politik bernuansa kebencian berbasis identitas pada Pemilu 2024.

Polri menggandeng KPU, Bawaslu, dan partai politik dalam satgas itu. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Jakarta, kemarin, menjelaskan satgas itulah yang memberikan sosialisasi, edukasi, dan literasi kampanye yang bermartabat, menjaga etika, toleransi, moderasi beragama, dan menjaga persatuan.

Tidak kalah pentingnya ialah mewaspadai penggunaan media sosial untuk kepentingan politik identitas. Biasanya pelaku politik identitas menggunakan pendengung politik di media sosial yang bisa diidentifikasi dari pemakaian bahasa yang agitatif dan bahkan menunjukkan jadi diri sebagai premanisme digital.

Polri patut diapresiasi karena bakal mengaktifkan patroli siber bersama. Hal itu bertujuan memberikan peringatan kepada orang-orang yang menyebar konten-konten provokatif.

Politik ialah medan rekayasa sosial, medan pertarungan tempat manusia seharusnya melahirkan ide-ide kreatif yang melampaui hal-hal yang bersifat identitas di dalam dirinya.

Politik identitas jelas ialah bentuk kemalasan dalam meraih simpati. Masyarakat, selaku calon pemilih, sudah seharusnya lebih jeli dan mampu membaca cara-cara usang semacam itu. Para politikus juga jangan lagi menggunakan isu murahan itu untuk meraih kuasa.

Berpolitiklah secara elegan dengan menghadirkan ide-ide brilian, bukan malah menyemai bibit kebencian. Pemilu memang bertujuan meraih kekuasaan, tapi tidak berarti mesti dengan mengoyak-ngoyak kebinekaan. Persatuan dan kesatuan bangsa harus ditempatkan di atas segalanya.

Pemilu ialah pesta demokrasi. Lazimnya sebuah pesta, harusnya yang dihadirkan ialah kegembiraan, bukan kebencian dan permusuhan. Satu hal yang mesti diingat, negara ini lahir setelah para pendirinya menepikan embel-embel identitas primordial seperti suku, ras, dan agama untuk menjelma sebagai identitas tunggal sebagai bangsa Indonesia.