Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
PANCASILA sebagai ideologi negara sudah final. Artinya, kita sebagai warga negara tanpa kecuali, telah sepakat menjadikan itu sebagai falsafah atau tuntunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia termaktub dalam mukadimah konstitusi, UUD 45. Namun, sejak dibacakan Presiden Sukarno pada sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, belum semua orang menghayati, apalagi mengamalkan kelima butir sila tersebut dalam laku hidup sehari-hari.
Hasil penelitian yang dipresentasikan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), kemarin, bahkan lebih memprihatinkan. Hanya 64,6% warga bisa menyebutkan dengan benar semua sila dalam Pancasila. Sebanyak 10,2% yang benar menyebutkan 4 sila, 5,1% tiga sila, 3,9% dua, dan satu sila, bahkan 12,3% publik tidak bisa menyebutkan dengan benar satu pun sila.
Survei dilakukan pada 10-17 Mei 2022. Populasi survei ini ialah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random (stratified multistage random sampling) 1.220 responden yang diwawancarai secara tatap muka.
Menurut Saiful, dari hasil survei mengenai ‘Sikap Publik terhadap Pancasila dalam rangka Konsolidasi Sistem Politik Indonesia’ itu menunjukkan pengetahuan dasar publik tentang Pancasila (64,6%) tergolong sedang. Apa pun istilah atau kategorinya, hasil survei ini menunjukkan bahwa belum semua warga negara paham tentang ideologi negara. Bagaimana mau paham, jika hafal saja tidak? Lantas bagaimana pula mau mengamalkannya?
Tidaklah heran jika temuan lain dari survei SMRC menyebutkan bahwa skor sikap publik pada Pancasila belum baik. Dalam skala 0 sampai 100, di mana 0 sangat anti-Pancasila dan 100 sangat pro-Pancasila, rata-rata sikap warga berada di angka 73,2. Artinya, sikap publik pada Pancasila ini berada di level sedang. Terkait bagaimana nilai-nilai Pancasila itu direalisasikan dalam kehidupan berbangsa, nilainya secara umum adalah 73,7 (dalam skala 0-100), yang berarti juga hanya sedang.
Ini tentunya harus jadi bahan renungan dan evaluasi bersama. Statemen Presiden Jokowi yang mengajak semua elemen masyarakat untuk kembali membumikan Pancasila dalam keseharian, kiranya harus dimulai lagi dengan menghafal satu per satu sila tersebut. Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) tentu perlu bekerja lebih keras untuk menyosialisasikan ini ke masyarakat. Begitu pun dengan institusi pendidikan, dari jenjang terendah hingga paling tinggi, harus lebih serius dan sungguh-sungguh menerapkannya dalam kurikulum.
Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini dengan sungguh-sungguh melalui perdebatan panjang dan melelahkan. Mereka berpikir jauh ke depan agar bangsa yang telah lama dijajah ini, punya arah dan tujuan jelas. Tidak tercerai berai oleh keinginan suku dan golongan yang begitu beragam di negeri ini. Pancasila harus menjadi way of life yang mengingkat mereka yang berdomisili dari Sabang hingga Merauke. Jika setelah 77 tahun merdeka, masih ada rakyat di negeri ini yang tidak bisa menyebutkan butir-butir sila tersebut, rasanya negeri ini memang sedang tidak baik-baik saja.
Perilaku koruptif yang masih merajalela, mengerasnya radikalisme agama (yang kadang masih dimainkan sebagai isu dalam politik oleh sebagian elite), menunjukkan jika Pancasila belum sungguh-sungguh diamalkan. Begitu pun dengan jurang ketimpangan yang masih menganga. Semua ini tentu perlu diatasi dengan usaha keras dan sungguh-sungguh oleh seluruh masyarakat agar cita-cita luhur untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dapat terwujud.
Pancasila mesti kembali dibumikan sebagai laku hidup sehari-hari bangsa ini. Tentu tidak cukup hanya dengan penataran seperti di orde yang telah lalu, tapi juga perlu diterapkan dan harus diimplementasikan bukan hanya dalam kerangka tata nilai, melainkan juga dalam tata kelola negeri ini. Ia jangan sekadar slogan, tapi harus selara dengan perbuatan.
DUNIA kembali berdiri di tepi pusaran krisis. Ketidakpastian global menjelma menjadi badai yang sulit diprediksi arahnya.
PERANG di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari tiga hari. Dampaknya mulai dirasakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.
SETELAH menjadi polemik, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar ke kas daerah.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
PROGRAM Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia adalah oase bagi jutaan rakyat untuk mengakses layanan kesehatan.
PEMBAHASAN revisi Undang-Undang Pemilu kembali menghadirkan satu isu strategis, yakni ambang batas parlemen.
RUANG digital yang semula digadang-gadang sebagai wahana belajar dan berkreasi bagi generasi muda kini berubah menjadi medan yang semakin berbahaya bagi anak-anak.
FANDI Ramadhan adalah potret dari petaka yang disebabkan oleh narkoba.
Para awardee ini dibiayai miliaran rupiah untuk mendapatkan kemewahan bersekolah ke luar negeri agar mereka pulang sebagai agen perubahan yang ikut membereskan ketidakidealan tersebut.
DUNIA sedang menyaksikan titik balik luar biasa dalam lanskap perdagangan internasional.
Pemerintah perlu memastikan harmonisasi regulasi, mempercepat layanan perizinan, serta memperkuat lembaga pengawas mutu agar tidak terjadi kasus penolakan produk di pelabuhan tujuan.
IRAN menutup sementara Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan dengan negara adidaya Amerika Serikat.
SEPERTI pada 2022 dan 2024, juga pada banyak tahun sebelumnya, perbedaan jatuhnya 1 Ramadan kembali terjadi di Indonesia dan sejumlah negara lain.
KENAIKAN harga bahan pokok menjelang Ramadan kembali terulang. Polanya nyaris seragam dari tahun ke tahun.
SUDAH lebih dari dumedia a dekade, Hari Raya Imlek berdiri tegak sebagai simbol kematangan Republik dalam merawat keberagaman.
BADAN Pusat Statistik (BPS), awal Februari lalu, baru saja merilis angka pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai Indonesia sepanjang 2025, yakni 5,11% secara tahunan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved