Headline

Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

Budaya Prokes Cegah Virus Lain

25/5/2022 05:00
Budaya Prokes Cegah Virus Lain
Ilustrasi MI(MI/Seno)

 

MESKI pelonggaran protokol kesehatan telah diberlakukan sejak minggu lalu, komitmen dalam melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) masih mutlak. Terus menurunnya kasus covid-19 seusai Lebaran dan pascapelonggaran bermasker di ruang terbuka bukan berarti PPKM segera dicabut.

Penghentian PPKM bisa saja membuat kita kembali mundur meski dampaknya mungkin tidak segera. Sebab, harus diakui, penerapan PPKM yang dimulai pada Januari 2021 telah efektif menjadi ‘rem’ aktivitas sosial maupun secara psikologis.

Pada awalnya PPKM dikritik karena hanya terkesan sebagai penggantian istilah. Ternyata penerapannya cukup efektif meningkatkan disiplin dan kewaspadaan masyarakat. Hasilnya, kini tidak sedikit warga yang tetap bermasker meski aturan telah dilonggarkan.

Bagi bangsa kita yang terkenal sulit taat aturan, bertahannya kebiasaan prokes ini jelas luar biasa. Sebab itu, meski mendukung segala relaksasi pembatasan, kita juga sepakat dengan pemerintah yang masih tetap melanjutkan PPKM.

Perpanjangan itulah yang diumumkan pemerintah kemarin dan berlaku hingga 6 Juni 2022. Perpanjangan PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 26/2022 tentang PPKM Jawa-Bali dan Inmendagri 27/2022 tentang PPKM luar Jawa-Bali.

Dalam aturan yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu terdapat sejumlah daerah yang mengalami pembaruan level. Untuk pertama kalinya sejak beberapa bulan, kawasan Jabodetabek kembali masuk PPKM level 1.

Khusus wilayah Jawa-Bali, jumlah daerah yang berada di level 1 bertambah dari semula 11 menjadi 41 kabupaten/kota. Sebaliknya, jumlah daerah dengan status level 2 berkurang, dari semula 116 menjadi 86 daerah. Kemudian, daerah di level 3 tetap berjumlah 1, yakni Kabupaten Pemekasan, akibat capaian vaksinasi dosis keduanya belum memenuhi target. Adapun daerah yang dinyatakan di level 4 tidak ada lagi.

Inmendagri itu juga jelas menunjukkan kehatian-hatian pemerintah tanpa menghalangi pemulihan ekonomi. Sebab, aturan WFO sektor nonesensial diperlonggar dari ketentuan yang sebelumnya ada di PPKM level 1. Jika sebelumnya kapasitas WFO sektor nonesensial ialah 75%, kini menjadi 100% alias kembali full.

Meski begitu, pegawai yang diizinkan bekerja dari kantor tetap hanya pegawai yang sudah divaksinasi covid-19 lengkap dengan tetap menggunakan aplikasi Pedulilindungi.

Kapasitas dan jam operasional full juga diperkenankan untuk pusat perbelanjaan atau mal. Bioskop di mal juga dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100%, dengan anak usia di bawah 12 tahun wajib didampingi orangtua dan menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama.

Tempat ibadah di kawasan Jabodetabek juga sudah diperbolehkan mengadakan kegiatan keagamaan secara berjemaah dengan maksimal 100%. Dengan begitu, sekali lagi, jelas tidak ada halangan pemulihan ekonomi, hiburan, maupun keagamaan, meski aturan PPKM masih dilanjutkan.

Perpanjangan aturan PPKM ini juga bukan hanya demi mulusnya transisi ke endemi, tapi memang dibutuhkan di tengah ancaman berbagai virus lain, termasuk hepatitis misterius dan cacar monyet. Meski hingga kini Kemenkes menyatakan belum ada kasus cacar monyet terdeteksi di Indonesia, WHO telah menyebutkan bahwa penyakit itu menjadi tantangan berat dunia.

Karena itu, sekaranglah momentum untuk meneruskan budaya prokes. Kedisiplinan masyarakat harus terus dipelihara demi menghindarkan Indonesia dari wabah-wabah lainnya.



Berita Lainnya
  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.