Menteri Sibuk Memoles Citra

TAHAPAN Pemilu 2024 semakin dekat. Elite politik mulai lebih intens bergerak untuk membangun kekuatan sebagai modal bertarung di ajang pemilihan presiden. Ada yang melangkah bersama gerbong partai, ada pula yang bergerilya sendiri karena belum mendapat sokongan parpol.

Serangkaian pertemuan para elite dan tokoh partai pun berlangsung beberapa waktu lalu. Kebetulan, momennya bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri sehingga mereka bisa menggunakan kata silaturahim sebagai selubung.

Sebetulnya wajar saja bila parpol dan elite bergiat menjajaki kolaborasi kekuatan atau mencoba meraih simpati kubu-kubu kantong suara. Justru bila calon definitif yang akan diusung parpol cepat tampak, rakyat punya kesempatan lebih dini untuk menilai dan menimbang pilihan.

Meski begitu, pergerakan untuk membangun kekuatan menghadapi pemilu membutuhkan energi yang tidak sedikit. Bahkan dapat menyedot sebagian besar waktu yang dimiliki elite yang terlibat.

Kekhawatiran muncul, khususnya terhadap para menteri yang sudah mendeklarasikan diri untuk maju ke pilpres maupun berambisi maju dengan modal elektabilitas hasil survei. Mereka dikhawatirkan akan sibuk berupaya membangun citra dan meraih simpati pemilih.

Setidaknya ada dua menteri yang telah ditetapkan untuk diusung partai, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain itu, menteri-menteri lain yang namanya digadang-gadang untuk maju ke pilpres ialah Menteri BUMN Erick Thohir dan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno.

Kesibukan membangun citra diri untuk pilpres sangat mungkin membuat pekerjaan dan tugas sebagai menteri cenderung terkesampingkan. Maka, Presiden Joko Widodo lantas mewanti-wanti agar para pembantunya di pemerintahan fokus bekerja pada tugas masing-masing di tengah tahapan pemilu serentak 2024 yang dimulai pada pertengahan tahun ini.

Pekerjaan menteri tidak enteng. Pemerintahan Jokowi masih harus menanggung beban kerja yang berat dalam pemulihan perekonomian dan penghidupan masyarakat dari dampak pandemi covid-19.

Di sisi lain, tidak bisa dimungkiri ada potensi konflik kepentingan dalam gerak langkah menteri yang hendak nyapres. Konflik kepentingan membuat batas antara melaksanakan tugas murni sesuai tuntutan tanggung jawab sebagai pejabat dan melaksanakan tugas sekaligus memoles citra di hadapan pemilih.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan konflik kepentingan itu sebagai kondisi pejabat yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang. Konflik kepentingan dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Di sini kiranya Presiden Jokowi perlu lebih tegas mengomunikasikan instruksi agar jajarannya tetap fokus bekerja, alih-alih sibuk bersolek untuk pilpres. Bagaimanapun kelurusan perilaku para menteri juga bergantung pada ketegasan presiden sebagai atasan.

Alangkah baiknya pula jika menteri-menteri yang sudah menetapkan keinginan untuk maju pilpres mundur dari jabatannya di pemerintahan. Itu akan lebih elok.

Sikap tersebut sekaligus menunjukkan karakter yang kuat sebagai negarawan untuk senantiasa menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sebuah karakter yang selayaknya dimiliki seorang kepala negara.

Artinya, menteri yang bersangkutan menyadari adanya potensi konflik kepentingan dan tidak ingin terjebak pada area abu-abu. Mereka sadar betul kesibukan sebagai kandidat capres bisa mengorbankan kinerja sebagai menteri.