Penerapan WFH Memanjakan ASN

PEMERINTAH mengimbau penerapan sistem bekerja dari rumah (work from home/WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) selama satu minggu ke depan mulai hari ini. Imbauan itu dikeluarkan untuk mengurai kepadatan saat arus balik Lebaran.

Mestinya pegawai pemerintah kembali bekerja di kantor masing-masing mulai hari ini. Mereka sudah menikmati hari libur Idul Fitri pada 2-3 Mei dan cuti bersama pada 29 April dan 4-6 Mei 2022. Kalau ada kemauan yang kuat untuk bekerja, mestinya tidak ada alasan untuk menambah libur dibungkus dengan WFH.

Imbauan penerapan bekerja dari rumah pertama kali diungkapkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Bali pada Kamis (5/4). Listyo mengimbau perusahaan swasta dan instansi pemerintah berlakukan WFH untuk mengurangi kepadatan saat arus balik.

Dalam mendukung imbauan Kapolri, pada Jumat (6/5), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo memberikan arahan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) agar mengatur jadwal WFH di instansi masing-masing.

Imbauan pemerintah itu terkesan tergesa-gesa sebab sebagian pemudik sudah balik ke tempat tinggal mereka. Faktanya, pada Sabtu (7/5), sebanyak 170.078 kendaraan kembali ke Jabodetabek dari dari arah timur (Surabaya, Solo, Semarang, Cirebon, dan Bandung) mencapai 170.078 kendaraan. Angka itu naik 159% dari normal 2021, atau naik 2,2% dari Lebaran 2019.

Meski demikian, penerapan WFH juga dinilai sebagai ide yang baik setelah para ASN dan keluarga mereka kembali dari kampung halaman. Mengingat covid-19 belum hilang sepenuhnya dari Indonesia, sistem kerja dari rumah bisa dijadikan kesempatan untuk isolasi mandiri selama beberapa hari ke depan.

Berdasarkan arahan Tjahjo, pegawai pemerintah akan menjalankan WFH mulai hari ini sampai Jumat (13/5) dan kembali bekerja di kantor mulai Senin (16/5).

Harus tegas dikatakan bahwa PNS terlalu dimanjakan. Setelah menikmati libur Idul Fitri dan cuti bersama, masih diberi kemudahan untuk bekerja dari rumah. Padahal, kalau saja pemerintah tegas bersikap, tidak ada alasan bagi mereka untuk berlama-lama di kampung halaman.

Mestinya pegawai pemerintah menjadi pelopor menjalankan imbauan Presiden Joko Widodo pada 3 Mei. Saat itu Presiden mengimbau masyarakat untuk pulang mudik lebih awal agar terhindar dari kepadatan di arus balik.

Bukannya bersikap tegas, pemerintah malah terkesan mengalah dengan alasan kemacetan lalu lintas arus balik. Apalagi sebelumnya, pemerintah juga memperpanjang libur sekolah di tiga provinsi, yakni Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Perpanjangan dilakukan selama tiga hari, yakni 9-11 Mei 2022. Oleh karena itu, pelajar di ketiga provinsi tersebut baru masuk sekolah mulai Kamis (12/5).

Penerapan WFH di instansi pemerintah jangan sampai mengganggu pelayanan, urusan administrasi, serta layanan pemerintahan lainnya. Tugas utama pemerintah ialah melayani masyarakat.

Bisa saja pemerintah berkilah bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memungkinkan aparatur sipil negara bekerja tanpa batas ruang. Akan tetapi, harus jujur diakui, belum semua layanan publik bisa dilakukan secara daring (online). Mungkin lebih dari separuh warga masih membutuhkan layanan berbasis luring (offline).

Nasi sudah jadi bubur, pemerintah sudah telanjur mengambil kebijakan penerapan sistem bekerja dari rumah selama satu minggu ke depan. Kiranya pelayanan publik yang dilakukan para amtenar setelah kembali bekerja di kantor menjadi lebih produktif.