Mengelola Arus Balik

ADA keberangkatan pasti ada kepulangan. Begitu pun dalam konteks perayaan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran di Indonesia, ada mudik niscaya akan ada balik. Dua hal ini tak bisa dipisahkan, termasuk ketika negara mesti turun tangan mengelolanya. Pengelolaan arus mudik akan selalu berkesinambungan dengan pengelolaan arus balik.

Tahun ini boleh dikatakan spesial. Setelah jeda dua tahun akibat pandemi covid-19, seperti yang sudah diperkirakan, mudik Lebaran kali ini benar-benar membeludak. Hingga H-1 Lebaran, Minggu (1/5), bahkan juga pada H+1 Lebaran, Selasa (3/5), arus mudik masih tinggi.

Ini terutama terlihat dari kepadatan jumlah kendaraan keluar dari Jakarta menuju Jawa Barat sampai Jawa Timur yang melalui Tol Trans-Jawa, Purbaleunyi, maupun Jagorawi. Juga kendaraan yang menuju Pulau Sumatra melalui Pelabuhan Merak-Bakauheni.

Itu fakta pertama. Fakta kedua, pemerintah sudah menetapkan cuti bersama Lebaran tahun ini sampai 8 Mei 2022. Artinya, sebagian besar pemudik, baik yang sudah bekerja maupun pelajar sekolah, harus sudah kembali beraktivitas pada 9 Mei 2022.

Dua fakta tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa akan terjadi arus balik serentak yang sangat padat dengan puncaknya pada tiga hari terakhir libur (cuti bersama) Lebaran, yaitu 6, 7, dan 8 Mei 2022. Kekhawatiran itu tidak berlebihan, karena jika melihat kebiasaaan di tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar pemudik akan memaksimalkan masa libur mereka dan memilih balik ke Jakarta di pengujung tenggat.

Dari gambaran itu, jelas, tantangan pemerintah untuk mengendalikan arus balik akan lebih berat ketimbang pengelolaan arus mudik. Jika antisipasi dan pengendaliannya tidak tepat, kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi ialah horor kemacetan arus balik yang menyengsarakan.

Sebuah hal yang lumrah kiranya bila Polri, bahkan Presiden Joko Widodo, cepat-cepat mengimbau para pemudik agar tak mengikuti kebiasaan lama mereka dan pulang lebih awal. Adapun bagi yang waktu cutinya cukup, boleh dipertimbangkan untuk memilih waktu pulang setelah 9 Mei demi menghindari penumpukan di tanggal-tanggal puncak tersebut. Tujuannya sangat baik, agar tidak terjadi kemacetan baik di jalan tol, jalan nasional, maupun antrean masuk ke kapal di pelabuhan.

Akan tetapi, imbauan saja tentu belum cukup. Sebelum arus mudik bergerak pekan lalu pun imbauan yang senada, yakni mudik lebih awal, sudah disuarakan langsung oleh Presiden. Hasilnya, tetap saja tidak banyak yang melakukan perjalanan mudik lebih awal karena berbagai pertimbangan.

Kunci pengendalian tetap ada di pengelolaan dan pengaturan oleh negara (pemerintah). Skenario antisipasi termasuk rekayasa lalu lintas ataupun manajemen penyeberangan laut harus disiapkan betul. Harus diakui, meskipun secara umum berlangsung baik, masih ada banyak bolong dari pengelolaan arus mudik tempo hari.

Kemacetan 19 kilometer di Pelabuhan Merak, kemacetan hingga berjam-jam di Tol Cipularang arah Jakarta karena imbas penerapan one way menuju Jawa Tengah di Tol Cikampek, juga kemacetan yang masih terjadi di setiap titik-titik rest area sepanjang jalan tol, adalah sebagian contoh yang bisa menjadi titik tumpu dalam menentukan kebijakan arus balik yang lebih baik.

Di saat arus balik, antisipasi lemah tak boleh terjadi. Selalu berpikirlah untuk kemungkinan yang terburuk sehingga strategi pengendalian yang nantinya dipakai pun siap untuk mengantisipasi hal yang paling buruk sekalipun.

Di satu sisi, kita mesti berikan apresiasi kepada kepolisian dan TNI, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian PU-Pera, juga semua pihak yang telah berkontribusi sehingga prosesi mudik berjalan relatif aman dan lancar. Namun, pada saat yang sama kita pun berharap mereka bekerja lebih ekstra keras demi pengelolaan arus balik yang jauh lebih aman, lebih lancar, dan lebih nyaman.