Kawal Kesiapan Libur Panjang

JADWAL panjang cuti bersama ialah tepat. Berdasarkan pengumuman yang disampaikan Presiden Jokowi, kemarin, cuti bersama jatuh 29 April, kemudian 4-6 Mei 2022.

Dengan begitu, berikut libur Idul Fitri dan akhir pekan, para pekerja akan mendapat total 10 hari libur. Ini bukan saja perlu untuk memuaskan rindu ‘mudik’ masyarakat selama dua tahun, tetapi memang masa waktu yang dibutuhkan untuk memantik roda ekonomi hingga ke pelosok.

Dengan masa yang panjang, masyarakat bisa tidak hanya mudik, tetapi berwisata ke tempat-tempat lainnya. Dengan begitu, perputaran uang, yang selalu besar selama Idul Fitri, tidak hanya terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra sebagai tujuan utama pemudik.

Daerah-daerah di luar itu, bahkan destinasi-destinasi wisata Indonesia timur, diharapkan juga merasakan manisnya libur panjang ini. Sebab, tidak dapat dimungkiri, pandemi yang telah berjalan lebih dari dua tahun benar-benar memukul industri pariwisata. Sementara tidak ada faktor pemulih yang bisa lebih cepat selain wisatawan domestik.

Kita sepakat dengan epidemiolog yang menyatakan bahwa mudik ini menjadi ujian besar dari pandemi ke endemi. Meski begitu, responsnya bukanlah dengan ketakutan, melainkan memastikan segala kesiapan.

Maka kuncinya ialah pada pengelolaan agar 85 juta orang yang diperkirakan mudik, sukses menjadi motor ekonomi. Bukan menjadi penyebab kegagalan menapaki endemi.

Sejauh ini, kita baru dapat mengukur pengelolaan itu melalui syarat yang ditetapkan pemerintah, yakni vaksinasi lengkap sampai   booster   sebagai syarat perjalanan. Hasilnya, saat ini kita lihat di Ibu Kota, antusiasme warga meningkat demi bisa vaksin.

Meski begitu, di tiga minggu menjelang mudik ini capaian vaksin dasar ataupun booster di daerah mestinya digenjot. Sebagai daerah tujuan pemudik ataupun wisatawan, warga lokal sebenarnya memiliki risiko yang besar jika belum mendapatkan vaksin lengkap.

Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah besar. Meski capaian vaksinasi dasar telah mencapai 70% di Tanah Air, capaian vaksin booster baru kisaran 6%. Jauh di bawah capaian rata-rata vaksinasi booster dunia sebesar 18,55%.

Para ahli menganalisis, salah satu faktor malasnya masyarakat akan booster ialah gembar-gembor endemi. Dampak lainnya juga terlihat dari sudah kendornya kedisiplinan akan prokes. Di tempat umum telah semakin banyak warga yang cuek melepas masker.

Kejumawaan inilah yang harus dihentikan. Masyarakat harus dikondisikan untuk sama-sama bersiap untuk libur panjang yang aman.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga harus bersama-sama menciptakan persyaratan yang mampu menggenjot vaksinasi  booster   dan juga penegakan kembali prokes.

Memang, Presiden juga telah mengumumkan bahwa para pejabat dan ASN dilarang menggelar open house. Selain itu, pelaksanaan ibadah berjamaah harus dilaksanakan dengan prokes.

Pemerintah perlu terus mengkaji, dan bahkan bisa pula menerapkan syarat-syarat baru dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi menjelang mudik. Masih terus rendahnya capaian vaksin booster di daerah tujuan pemudik harus bisa direspons pemerintah setempat dengan penetapan prokes yang lebih ketat.

Pemerintah daerah juga semestinya telah mulai mempersiapkan manajemen kesehatan di masa libur panjang, termasuk dengan random swab dan pengecekan kelengkapan vaksin. Penegakan itu tentunya harus pula dilengkapi dengan pos-pos vaksinasi siaga di berbagai tempat. Inilah kesiapan mutlak demi suksesnya mudik.