Headline

Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.

Lawan Mafia Minyak Goreng

18/3/2022 05:00
Lawan Mafia Minyak Goreng
(MI/Duta)

 

 

SELAMA hampir lima bulan ini, di Republik ini, barangkali tidak ada masalah yang lebih ruwet ketimbang persoalan minyak goreng. Dimulai sejak November 2021, minyak goreng mengalami lonjakan harga nyaris dua kali lipat dari harga normal. Tak hanya itu, minyak goreng juga sempat langka di pasaran.

Namun, sungguh menyedihkan sampai hari ini dua perkara itu belum juga terselesaikan. Alih-alih menemukan solusi, pemerintah justru kerap memperlihatkan langkah yang ceroboh. Membuat aturan yang sekadar tambal sulam, yang pada akhirnya dibongkar pasang ialah salah satu contoh kecerobohan itu.

Pemerintah sepertinya lupa, harga tinggi dan kelangkaan minyak goreng selalu berkelindan. Ketika ada salah satu yang 'sakit', penyembuhannya mesti dengan obat yang cocok untuk keduanya. Tidak bisa parsial. Prinsipnya sederhana, jangan mengobati luka di satu sisi kalau itu malah berpotensi memunculkan luka baru di sisi yang lain.

Akan tetapi, itulah yang terjadi. Ketika pada Januari 2002 lalu persoalan harga coba diselesaikan dengan kebijakan satu harga, lalu disusul dengan regulasi harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng Rp14 ribu per liter, seketika itu pula kelangkaan mulai terjadi.

Minyak seolah menghilang dari pasar. Masyarakat menjerit, para pelaku usaha mikro, terutama pedagang gorengan dan warung makan yang jumlahnya jutaan kelabakan. Operasi pasar digelar. Orang mengantre dan berjubel demi mendapatkan minyak goreng murah. Korban berjatuhan, bahkan ada yang meninggal dunia setelah kecapaian mengantre.

Pemerintah kemudian merasa menemukan solusi dengan mencabut aturan HET minyak goreng dan melepas harga minyak goreng kemasan kepada mekanisme pasar. Benar, masalah kelangkaan langsung teratasi. Tanpa menunggu lama, rak-rak di toko ritel modern sudah penuh dengan kemasan-kemasan minyak goreng.

Namun, apa konsekuensinya? Atas nama keekonomian, harga minyak goreng kemasan kembali melonjak tidak terkendali. Bahkan, minyak goreng curah yang semestinya disubsidi, di sejumlah tempat tetap dijual dengan harga mahal akibat ketidaksiapan pengawasan dari eksekusi aturan di lapangan.

Dari perjalanan hampir lima bulan itu, kegagapan pemerintah terlihat gamblang. Saking gagap dan paniknya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi malah sempat mengeluarkan pernyataan yang tak berempati saat ia menyalahkan masyarakat sebagai penyebab minyak goreng langka karena melakukan 'penimbunan' dan panic buying.

Dia lain waktu, saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, kemarin, Lutfi gantian menuding mafia dan spekulan yang membuat kelangkaan. Namun, lagi-lagi, ia melempar pernyataan yang tak elok didengar anak bangsa. Setelah menuding mafia, ia justru meminta maaf karena tak mampu melawan mereka.

Lho, pemerintah sebagai representasi negara kok takut dan semudah itu menyerah? Bukankah negara punya segala perangkat untuk melawan mafia, spekulan atau apa pun namanya? Bukankah sikap pengecut seperti itu justru akan semakin menguatkan persepsi publik bahwa selama ini pemerintah memang bertekuk lutut di hadapan mafia?

Tudingan, ketika belum bisa dibuktikan, sejatinya ialah asumsi. Yang dituntut publik ialah pemerintah punya keberanian untuk membuktikan kebenaran asumsi-asumsi tersebut. Bukan malah buru-buru angkat tangan setelah melempar tudingan.

Bawa ke ranah hukum jika memang ditemukan unsur pidana atau dugaan kartel, misalnya. Gali akar masalahnya, setelah itu segera temukan solusi supaya tata niaga minyak goreng di masa mendatang bisa lebih berpihak kepada rakyat, bukan kepada cukong atau spekulan. Kekisruhan selama lima bulan seharusnya sudah cukup dan mesti diakhiri.



Berita Lainnya
  • Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi

    06/8/2025 05:00

    EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.

  • Merangkul yang tengah Resah

    05/8/2025 05:00

    BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.

  • Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti

    04/8/2025 05:00

    MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.

  • Membuka Pintu Rekonsiliasi

    02/8/2025 05:00

    Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.

  • Main Hajar Rekening ala PPATK

    01/8/2025 05:00

    ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.

  • Masih Berburu Harun Masiku

    31/7/2025 05:00

    KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.

  • Indonesia Rumah Bersama

    30/7/2025 05:00

    Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.

  • Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa

    29/7/2025 05:00

    KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.

  • Ujian Kekuatan ASEAN

    28/7/2025 05:00

    KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.

  • Atasi Karhutla Butuh Ketegasan

    26/7/2025 05:00

    NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.

  • Jaga Kedaulatan Digital Nasional

    25/7/2025 05:00

    Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.

  • Ini Soal Kesetiaan, Bung

    24/7/2025 05:00

    EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.

  • Koperasi Desa versus Serakahnomics

    23/7/2025 05:00

    SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia. 

  • Laut bukan untuk Menjemput Maut

    22/7/2025 05:00

    MUSIBAH bisa datang kapan pun, menimpa siapa saja, tanpa pernah diduga.

  • Mengkaji Ulang IKN

    21/7/2025 05:00

    MEGAPROYEK pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada awalnya adalah sebuah mimpi indah.

  • Suporter Koruptor

    19/7/2025 05:00

    PROSES legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Pidana menunjukkan lagi-lagi DPR dan pemerintah mengabaikan partisipasi publik.