Headline

Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

Kriteria Tinggi Pemimpin IKN

28/1/2022 05:00
Kriteria Tinggi Pemimpin IKN
(MI/Duta)

 

 

SATU babak dari rencana pembentukan ibu kota negara (IKN) Indonesia yang baru sudah terlewati. Selasa (18/1) pekan lalu, Rapat Paripurna DPR, tanpa banyak perdebatan, telah mengesahkan RUU IKN menjadi undang-undang (UU). Dengan pengesahan itu, telah resmi bahwa ibu kota negara yang kini berada di DKI Jakarta akan pindah ke Kalimantan, tepatnya di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Selanjutnya akan diterbitkan aturan turunan, yakni peraturan presiden (perpres) mengenai otorita ibu kota negara yang akan menjadi penyelenggara pemerintahan di ibu kota anyar tersebut. Dua kata kunci yang kabarnya akan menjadi poin krusial dari perpres tentang IKN itu ialah partisipasi publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Partisipasi publik bahkan sudah dimulai dari sekarang saat Presiden Joko Widodo sedang mencari calon pemimpin pertama ibu kota baru atau nama resminya kepala Otorita IKN tersebut. Keputusan siapa yang bakal dipilih, menurut UU IKN memang sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden sebagai kepala negara. Akan tetapi, publik tetap punya hak untuk memberikan masukan dan usulan.

Presiden diberikan waktu dua bulan sejak UU disahkan untuk menunjuk pemimpin ibu kota baru. Otorita IKN Nusantara sendiri, menurut Pasal 36 UU IKN, mulai beroperasi selambat-lambatnya pada akhir 2022. Nantinya, Otorita IKN Nusantara menjadi lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara.

Tentu bukan hal mudah bagi siapa pun, termasuk Presiden, memilih sosok untuk memimpin sekaligus mengawal kerja besar pemindahan sebuah ibu kota negara. Karena itu, pertimbangan Presiden dalam memilih/menunjuk pemimpin IKN sepatutnya dapat menghimpun dan menyerap masukan dari berbagai pihak, termasuk yang berkembang di masyarakat.

Soal bursa calon, sejumlah nama sudah banyak disebut-sebut sebagai kandidat kuat Kepala Otorita IKN Nusantara. Mulai dari Basuki Tjahaja Purnama, Bambang Soemantri Brodjonegoro, Azwar Anas, hingga Tumiyana. Keempatnya pada 2020 lalu pernah disebut oleh Presiden Jokowi memiliki kans menjadi pemimpin IKN.

Belakangan juga muncul nama baru setelah Jokowi melempar sedikit kode spesifik bahwa calon ketua Otorita IKN idealnya ialah 'yang pernah memimpin daerah dan berlatar belakang arsitek'. Suka tidak suka publik pun langsung mengarahkannya ke dua orang yang selain memenuhi dua klasifikasi itu, juga punya posisi secara politik cukup kuat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Namun, patut kita ingatkan, kita jangan terjebak pada sosok atau figur. Sosok mestinya hanyalah output dari saringan berupa kriteria yang harus ditetapkan sebelumnya. Karena ini adalah sebuah kerja besar dengan pertaruhan yang besar pula, Presiden layak pasang harga tinggi dalam menentukan kriteria.

Tetapkan kriteria seideal mungkin sehingga sosok yang dihasilkan benar-benar sosok yang mumpuni. Sebut saja misalnya pemimpin IKN harus visioner, punya kemampuan manajerial tinggi, punya wawasan good governance yang amat baik, berintegritas, dan ini yang paling penting, punya rekam jejak yang menjaga jarak dengan korupsi.

Sekali lagi, ini bukan kerja yang ringan. Pembangunan IKN bukan kerja 1-2 tahun. Membangun ibu kota baru negara artinya membangun dari titik nol. Pun, bukan membangun secara fisik semata, melainkan membangun keseluruhan aspek kebudayaan dan kehidupan. Ini kerja panjang yang mesti dilakukan dengan tekun, konsisten, persisten, juga penuh visi dan perhitungan matang.

Karena itu, Pak Jokowi, untuk perkara penunjukan Kepala IKN Nusantara ini, tolong simpan dulu kompromi, jangan pedulikan lobi-lobi, apalagi kalau itu hanya untuk kepentingan bagi-bagi kursi. Masyarakat juga diharapkan tetap menjaga situasi kondusif. Kalau ada yang mempermasalahkan terkait ibu kota baru, biarkan hukum yang bekerja.



Berita Lainnya
  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.