Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
SATU babak dari rencana pembentukan ibu kota negara (IKN) Indonesia yang baru sudah terlewati. Selasa (18/1) pekan lalu, Rapat Paripurna DPR, tanpa banyak perdebatan, telah mengesahkan RUU IKN menjadi undang-undang (UU). Dengan pengesahan itu, telah resmi bahwa ibu kota negara yang kini berada di DKI Jakarta akan pindah ke Kalimantan, tepatnya di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Selanjutnya akan diterbitkan aturan turunan, yakni peraturan presiden (perpres) mengenai otorita ibu kota negara yang akan menjadi penyelenggara pemerintahan di ibu kota anyar tersebut. Dua kata kunci yang kabarnya akan menjadi poin krusial dari perpres tentang IKN itu ialah partisipasi publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Partisipasi publik bahkan sudah dimulai dari sekarang saat Presiden Joko Widodo sedang mencari calon pemimpin pertama ibu kota baru atau nama resminya kepala Otorita IKN tersebut. Keputusan siapa yang bakal dipilih, menurut UU IKN memang sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden sebagai kepala negara. Akan tetapi, publik tetap punya hak untuk memberikan masukan dan usulan.
Presiden diberikan waktu dua bulan sejak UU disahkan untuk menunjuk pemimpin ibu kota baru. Otorita IKN Nusantara sendiri, menurut Pasal 36 UU IKN, mulai beroperasi selambat-lambatnya pada akhir 2022. Nantinya, Otorita IKN Nusantara menjadi lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara.
Tentu bukan hal mudah bagi siapa pun, termasuk Presiden, memilih sosok untuk memimpin sekaligus mengawal kerja besar pemindahan sebuah ibu kota negara. Karena itu, pertimbangan Presiden dalam memilih/menunjuk pemimpin IKN sepatutnya dapat menghimpun dan menyerap masukan dari berbagai pihak, termasuk yang berkembang di masyarakat.
Soal bursa calon, sejumlah nama sudah banyak disebut-sebut sebagai kandidat kuat Kepala Otorita IKN Nusantara. Mulai dari Basuki Tjahaja Purnama, Bambang Soemantri Brodjonegoro, Azwar Anas, hingga Tumiyana. Keempatnya pada 2020 lalu pernah disebut oleh Presiden Jokowi memiliki kans menjadi pemimpin IKN.
Belakangan juga muncul nama baru setelah Jokowi melempar sedikit kode spesifik bahwa calon ketua Otorita IKN idealnya ialah 'yang pernah memimpin daerah dan berlatar belakang arsitek'. Suka tidak suka publik pun langsung mengarahkannya ke dua orang yang selain memenuhi dua klasifikasi itu, juga punya posisi secara politik cukup kuat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Namun, patut kita ingatkan, kita jangan terjebak pada sosok atau figur. Sosok mestinya hanyalah output dari saringan berupa kriteria yang harus ditetapkan sebelumnya. Karena ini adalah sebuah kerja besar dengan pertaruhan yang besar pula, Presiden layak pasang harga tinggi dalam menentukan kriteria.
Tetapkan kriteria seideal mungkin sehingga sosok yang dihasilkan benar-benar sosok yang mumpuni. Sebut saja misalnya pemimpin IKN harus visioner, punya kemampuan manajerial tinggi, punya wawasan good governance yang amat baik, berintegritas, dan ini yang paling penting, punya rekam jejak yang menjaga jarak dengan korupsi.
Sekali lagi, ini bukan kerja yang ringan. Pembangunan IKN bukan kerja 1-2 tahun. Membangun ibu kota baru negara artinya membangun dari titik nol. Pun, bukan membangun secara fisik semata, melainkan membangun keseluruhan aspek kebudayaan dan kehidupan. Ini kerja panjang yang mesti dilakukan dengan tekun, konsisten, persisten, juga penuh visi dan perhitungan matang.
Karena itu, Pak Jokowi, untuk perkara penunjukan Kepala IKN Nusantara ini, tolong simpan dulu kompromi, jangan pedulikan lobi-lobi, apalagi kalau itu hanya untuk kepentingan bagi-bagi kursi. Masyarakat juga diharapkan tetap menjaga situasi kondusif. Kalau ada yang mempermasalahkan terkait ibu kota baru, biarkan hukum yang bekerja.
PEMERINTAH yang bersih dan adil adalah permulaan dari segala sesuatu.
SEJARAH ditorehkan oleh bangsa ini saat DPR menyetujui pembentukan kementerian haji dan umrah, Selasa (26/8) lalu.
ADA yang aneh, tapi ini nyata. Produksi dan stok beras dikatakan melimpah, tetapi harganya terus naik, yang mulai mencekik konsumen.
Maka, berbahagialah Setya Novanto bersama ratusan koruptor atas keputusan yang dibuat Mahkamah Agung (MA) pada Oktober 2021 itu.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Immanuele 'Noel' Ebenezer Gerungan dan 10 orang lainnya sebagai tersangka.
DUA kasus besar yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tidak bisa dianggap remeh.
PEMERINTAH mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan pada 2026, atau mengambil porsi 20% lebih APBN tahun depan.
SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.
KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.
UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.
BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.
DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.
BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.
MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K
BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved