PADA 14 Februari 2024, rakyat Indonesia akan kembali memberikan suara untuk menentukan masa depan bangsa. Hari itu, kepala negara akan dipilih untuk menggantikan Presiden Joko Widodo yang habis masa jabatannya pada Oktober di tahun yang sama.
Setidaknya demikian rencana jadwal pemungutan suara yang telah disepakati pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu dalam rapat dengar pendapat umum di gedung parlemen, Jakarta, kemarin. Kesepakatan tersebut sudah cukup lama dinantikan karena upaya mencapainya beberapa kali molor.
Pemerintah yang sebelumnya kukuh menginginkan pelaksanaan pemungutan suara pada Mei 2024 akhirnya menyetujui usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Penyelenggara pemilu kini bisa move on untuk fokus mengatur persiapan tahapan hajatan demokrasi lima tahunan tersebut.
Tercapainya kesepakatan tanggal pemungutan suara sekaligus menepis spekulasi liar tentang periode masa jabatan presiden. Sepanjang pembahasan jadwal pemilu yang telah berlangsung sejak pertengahan tahun lalu, isu perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden berseliweran.
Isu itu juga bertepatan dengan mencuatnya wacana amendemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Memang, perubahan masa jabatan kepala negara hanya bisa dilakukan dengan melalui amendemen konstitusi. Sejumlah fraksi di MPR berdalih perubahan UUD 1945 itu hanya untuk mengakomodasi penyusunan pokok-pokok haluan negara.
Berkali-kali muncul tudingan bahwa Presiden Jokowi bernafsu kembali menjadi presiden untuk masa jabatan ketiga. Molornya penetapan jadwal Pemilu 2024 dianggap sebagai strategi memberi kesempatan mendefinitifkan rencana amendemen UUD 1945.
Di sisi lain, sudah berkali-kali pula Jokowi menyatakan bahwa dirinya tidak ingin kembali menjabat presiden. Akan tetapi, penegasan berulang itu belum cukup untuk menyetop spekulasi tentang perpanjangan masa jabatan presiden.
Kini, dengan kesepakatan tentang jadwal pemilu yang baru saja diambil di antara tiga pihak pemangku kepentingan, isu tersebut diharapkan terhenti. Selanjutnya, diskursus bisa lebih diarahkan untuk membantu penyelenggara pemilu mempersiapkan tahapan Pemilu 2024 dengan baik.
Kerja berat menanti. Pemilu 2024 bakal menjadi pemilu yang paling rumit dan paling besar sepanjang sejarah demokrasi Indonesia.
Di tahun tersebut, bukan hanya pemilihan presiden dan pemilihan legislatif yang digelar. Rakyat di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi juga akan memilih kepala daerah pada November, sebulan setelah presiden dan wakil presiden terpilih dilantik.
Pesta demokrasi akbar tersebut tentu membutuhkan persiapan sedini mungkin untuk pelaksanaan tahapan. Berdasarkan usulan KPU, tahapan Pemilu 2024 akan dimulai tahun ini juga, pada 14 Juni. Hal itu tentu menimbulkan konsekuensi kebutuhan anggaran yang harus segera dialokasikan.
Jumlah anggaran Pemilu 2024 bakal menjadi perdebatan berikutnya. Pasalnya, KPU sebelumnya sudah mengusulkan nilai yang fantastis, yakni Rp86,2 triliun.
Nilai tersebut lebih tinggi tiga kali lipat jika dibandingkan dengan anggaran Pemilu 2019. Itu baru anggaran pemilu, belum pilkada. Untuk Pilkada 2024, KPU memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp26 triliun.
Sungguh pesta yang sangat boros anggaran. Apalagi, negara masih berupaya memulihkan perekonomian dari dampak pandemi covid-19.
Publik berharap penyelenggara pemilu, pemerintah, dan DPR dapat bersikap bijak dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang murah, memudahkan akses bagi semua pemilih, serta bebas dari kecurangan.
