KUALITAS jalannya pemilu memang bukan hanya dilihat saat proses pemungutan suara berlangsung. Kualitas itu sudah ditentukan jauh hari, yakni sejak penentuan para penyelenggara pemilu.
Di Indonesia, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kita memiliki lembaga penyelenggara pemilu. Mereka ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Untuk Pilpres 2024 dan Pilkada 2024, titik awal kualitasnya sudah dipertaruhkan sejak saat ini, yakni sejak penetapan tim seleksi (timsel) KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Kemarin, Presiden Joko Widodo menetapkan 11 nama untuk tim tersebut.
Mereka ialah Deputi IV Kepala Staf Presiden yang juga mantan Ketua KPU, Juri Ardiantoro (ketua merangkap anggota), mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra M Hamzah (wakil ketua merangkap anggota), serta Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar (sekretaris merangkap anggota).
Untuk anggota tim, yakni Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej; pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman; Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk; pengajar FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, Endang Sulastri; mantan hakim konstitusi, I Dewa Gede Palguna; Ketua Rabhithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama, Abdul Ghaffar Rozin; mantan anggota timsel KPU-Bawaslu periode 2017-2022, Betti Alisjahbana; dan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti.
Komposisi tim seleksi memberikan harapan. Mereka ialah orang-orang yang dikenal andal, imparsial, objektif, berintegritas, dan cakap dalam pengetahuan soal kepemiluan.
Tugas utama mereka tentu saja mencari komisioner yang andal dan tangguh menghadapi tantangan kompleksitas Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Jangan sampai salah pilih, yang terpilih malah komisioner bermasalah.
Memilih komisioner yang berintegritas dan jauh dari potensi korupsi sangatlah penting. Pengalaman amat memalukan masa lalu jangan sampai terulang, ada komisioner KPU yang ditangkap KPK karena terlibat korupsi.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditangkap atas dugaan suap dalam operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020. Selain kasus Wahyu Setiawan, pada 2005, empat komisioner KPU periode 2001-2006 juga pernah terjerat kasus korupsi. Mereka ialah Mulyana Wira Kusumah, Nazaruddin Sjamsuddin yang saat itu menjabat Ketua KPU, Rusadi Kantaprawira, dan Daan Dimara.
Komisioner KPU yang akan dipilih tim seleksi hendaknya orang-orang yang selain memiliki pengetahuan soal kepemiluan, jauh lebih penting lagi ialah figur-figur yang tidak tergoda uang.
Terus terang, penangkapan komisioner KPU yang terlibat korupsi berpotensi membuat kepercayaan publik terjun bebas ke titik nol. Oleh karena itu, tim seleksi jangan salah memilih orang.
Kehadiran orang-orang dari lingkaran kekuasaan di tim seleksi hendaknya tidak mengurangi kepercayaan publik. Mereka harus bekerja keras dan benar-benar memperlihatkan independensi. Jangan sampai muncul kesan bahwa mereka bekerja sesuai pesanan.
Kesan pesanan itu bisa dikesampingkan karena pada akhirnya komisioner KPU akan ditentukan lewat mekanisme uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
