Pemimpin Berempati bukan Oportunis

DAERAH sangat membutuhkan kehadiran pemimpin yang memiliki empati. Pemimpin yang penuh optimistis akan mampu membawa daerahnya keluar dari pandemi covid-19.

Pandemi covid-19 yang sudah berlangsung hampir dua tahun telah memorak-porandakan sendi-sendi perekonomian dan kesehatan. Pandemi membawa bencana kemanusiaan. Karena itu sangat dibutuhkan pemimpin yang mampu mengobarkan semangat kolaborasi.

Rakyat yang sudah menderita pasti kecewa, sangat kecewa, bila pemimpinnya mengedepankan kepentingan pribadi. Kecewa bila pemimpinnya mengutamakan pembelian mobil dinas ketimbang menggelontorkan bantuan sosial.

Kekecewaan itulah yang melanda masyarakat Sumatra Barat. Pembelian mobil dinas baru Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat memanen kritik. Bukankah jauh lebih bermanfaat bila kepala daerah membeli ambulans daripada mobil dinas baru seharga Rp2,9 miliar? Ambulans dirasa lebih bermanfaat oleh rakyat di tengah kondisi pandemi covid-19.

Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi mendengarkan kritik rakyatnya. Kemarin dia menyerahkan mobil dinas barunya kepada Satgas Covid-19. Dia pun meminta maaf kepada rakyatnya. Tidak ada kata terlambat untuk berpihak kepada rakyat.

Kritik tajam juga dialamatkan kepada kepala daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, yang membeli mobil dinas seharga Rp2,6 miliar.

Harus tegas dikatakan bahwa secara aturan memang tidak ada yang salah dengan mekanisme pengajuan ataupun persetujuan anggaran untuk mobil dinas tersebut. Mobil dinas ialah fasilitas yang melekat dengan jabatan.

Persoalannya dari segi kepatutan. Pantaskah kepala daerah membeli mobil dinas pada saat rakyatnya ngos-ngosan berjuang melawan covid-19? Kepantasan itu menyangkut kemampuan kepala daerah untuk berempati dengan rakyatnya.

Kebijakan mobil dinas itu dikeluarkan di tengah kondisi pandemi saat ini. Pantaskah kepala daerah berfoya-foya dengan mobil dinas baru pada saat rakyatnya menderita?

Alangkah elok jika anggaran mobil dinas dialokasikan untuk membantu rakyat yang sedang kesusahan atau untuk menunjang fasilitas kesehatan, seperti penyediaan ambulans. Lagi pula di tengah situasi sulit saat ini, mobil dinas itu bukan hal pokok dan mendesak.

Jangan mengalokasikan anggaran APBD yang berasal dari hasil peras keringat rakyat hanya untuk kenikmatan para pejabat. Dalam konteks itulah patut diapresiasi DPRD Kota Tangerang yang membatalkan pembelian jas baru dari bahan bermerek terkenal asal Prancis beberapa waktu lalu.

Apresiasi juga patut diberikan kepada Wali Kota Medan dan Bupati Pesisir Selatan yang menolak mobil dinas baru. Setiap penyelenggara negara sudah semestinya mengerem nafsu demi memenuhi kepentingan pribadi ataupun kelompok dan memaksimalkan seluruh anggaran untuk membantu rakyat di tengah pandemi.

Ingat, tugas dan fungsi utama pejabat ialah melayani, bukannya dilayani, apalagi dengan bermewah-mewah. Apresiasi pun patut diberikan kepada rakyat di daerah yang mampu merawat akal sehat. Kendati terus berjuang melawan pandemi covid-19, rakyat jangan pernah lelah menolak kebijakan yang melawan akal sehat.

Pemimpin mestinya membangun semangat kolaborasi dengan masyarakat yang menaruh rasa empati dan solidaritas terhadap sesama warga yang terpapar virus korona. Di tingkat akar rumput, misalnya, kita telah melihat warga bergotong-royong saling membantu jika ada salah satu tetangga mereka menjalani isolasi mandiri di rumah.

Di media sosial, sejumlah anak muda berinisiatif menginfokan seputar tempat vaksinasi, penyediaan tabung oksigen, donor konvalesen, dan sebagainya. Tidak sedikit pula dari mereka aktif menggalang dana untuk membantu sesama. Rakyat membutuhkan pemimpin humanis, bukan oportunis.