Anggaran untuk Keselamatan Rakyat

PEMERINTAH menetapkan anggaran belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 sebesar Rp2.708,7 triliun. Sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial masih menjadi prioritas, begitu juga ekonomi, agar bangsa ini benar-benar bangkit dari hantaman pandemi covid-19.

Besaran anggaran tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam pidato pengantar RAPBN 2022 beserta nota keuangan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Menurut Jokowi, jumlah itu meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,4 triliun.

Dalam menyusun APBN setiap tahun, pemerintah terikat oleh amanah konstitusi bahwa setiap rupiah yang dianggarkan itu diperuntukkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip lainnya ia juga harus disusun dan direalisasikan secara terbuka dan bertanggung jawab. APBN pada hakikatnya ialah mengelola uang rakyat sehingga mutlak diperuntukkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan yang lain.

Jika bicara kepentingan rakyat, jelas tidak akan sama setiap saat, bergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi. Seperti halnya tahun lalu dan tahun ini, kepentingan rakyat tahun depan masih lebih menyentuh pada persoalan bagaimana mereka bisa terbebas dari pandemi korona.

Kita jelas berharap pagebluk secepatnya pergi dari negeri ini. Namun, kita juga harus siap menerima kenyataan bahwa hampir pasti covid-19 masih akan menghadirkan kesulitan tahun depan. Karena itu, segala bentuk antisipasi, termasuk instrumen fiskal dalam bentuk APBN, sudah semestinya kita siapkan.

Pada konteks itulah kita menyambut baik alokasi belanja pemerintah dalam RAPBN 2022. Pemerintah menyadari betul bahwa tahun depan sektor kesehatan masih akan menyedot pembiayaan sehingga mereka menetapkan anggaran sebesar Rp255,3 triliun. 

Jumlah tersebut tidaklah kecil. Dari total anggaran belanja 2022, ia mencapai 9,4%. Jika dibandingkan dengan anggaran kesehatan dalam APBN 2021, yakni Rp168,7 triliun, ia naik signifikan. 

Jumlah sebanyak itu memang perlu karena masih banyak persoalan yang mesti diatasi. Keberlanjutan penanganan pandemi menjadi sesuatu yang pasti, mulai dari antisipasi risiko melalui penguatan testing, tracing, and treatment, vaksinasi, pengembangan sektor farmasi, hingga penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan. 

Belum lagi pekerjaan rumah lainnya yang juga terkait, semisal reformasi sistem kesehatan dan kesinambungan program jaminan kesehatan nasional. Itu semua butuh biaya besar sehingga wajar jika anggaran yang dialokasikan juga besar.

Tak cuma membuat rakyat sakit, pandemi membuat hidup kebanyakan anak bangsa menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, tepat kiranya pemerintah mengalokasi anggaran jumbo untuk perlindungan sosial tahun depan, yakni Rp427,5 triliun. Jumlah itu penting untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang dalam jangka panjang diharapkan mampu memotong rantai kemiskinan. 

Masalah kesehatan dan dampak turunannya amatlah penting, tetapi kita pantang mengesampingkan sektor lain, sektor ekonomi misalnya. Di kala pandemi, ekonomi sama vitalnya dengan kesehatan karena sama-sama berdampak langsung terhadap rakyat. Dengan demikian, wajar, sangat wajar, jika pemerintah juga memberikan porsi cukup tinggi di sektor ekonomi dalam anggaran belanja mereka.

Besaran alokasi anggaran belanja dalam RAPBN 2022 menunjukkan pemerintah ingin masalah kesehatan dan ekonomi imbas pandemi segera bisa diatasi tahun depan. Kita mendukung semua itu, tapi juga mengingatkan agar realisasinya betul-betul akuntabel dan tepat sasaran.

Jangan ada satu rupiah pun uang rakyat yang justru dibajak para pejabat. Jangan ada lagi penyelenggara negara yang malah merampok anggaran demi kepentingan apa pun, apalagi kepentingan politik. Pemerintah harus memastikan itu sehingga politik anggaran yang sudah bagus punya kuasa untuk memerdekakan bangsa ini dari penjajahan korona.