PEMERINTAH memberikan perhatian serius terhadap penanganan covid-19 di luar Jawa dan Bali. Beberapa provinsi di luar Jawa dan Bali memberikan sumbangan angka kematian yang signifikan.
Selama tiga bulan terakhir, pemerintah fokus menangani pandemi di Jawa dan Bali. Dua pulau itu menjadi titik episentrum penularan covid-19.
Pemerintah pun terpaksa menarik rem darurat di Jawa dan Bali dengan menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara bertingkat terhitung mulai 3 Juli hingga 2 Agustus. Menurut Presiden Joko Widodo, langkah ini perlahan mampu menekan lonjakan kasus covid-19 di sejumlah wilayah tersebut.
Indikatornya kemampuan menekan lonjakan covid-19, antara lain terlihat dari tingkat keterisian tempat tidur di RS Wisma Atlet yang kini hanya 38%, dari sebelumnya mencapai 90%. Presiden menekankan jangan berpuas diri sebab beberapa provinsi di luar Jawa dan Bali menyumbang kasus kematian yang signifikan.
Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, jika dilihat dari provinsi yang mengalami kenaikan kematian mingguan per 25 Juli, ternyata 5 dari 10 provinsi berasal dari luar Jawa dan Bali meski Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI masih menjadi penyumbang tertinggi secara nasional. Lima provinsi luar Jawa-Bali ialah Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Selatan.
Data itu tentu tidak bisa dianggap main-main. Virus varian delta yang memicu lonjakan kasus di Jawa-Bali belum lama ini mesti pula diwaspadai di daerah lain. Pemerintah dan masyarakat setempat mesti sigap mengantisipasi dari sekarang.
Karena itu, pemerintah daerah jangan lalai membentuk pos komando (posko) desa/kelurahan yang perannya sangat penting dalam pertolongan pertama bagi masyarakat yang positif covid-19. Penanganan yang baik di tahap awal dan sedini mungkin dapat menyelamatkan nyawa pasien.
Sayangnya, sebagian besar daerah melalaikan kewajiban pembentukan posko di tingkat desa/kelurahan. Hingga 25 Juli, baru sebesar 27% desa/kelurahan di Indonesia yang membentuk posko. Masih terdapat 58.687 atau 72,93% desa/kelurahan yang belum membentuk posko.
Para camat seluruh Indonesia perlu segera membentuk posko tingkat desa/kelurahan. Pembentukan posko itu sudah diinstruksikan Mendagri Muhammad Tito Karnavian. Posko di tingkat terbawah itulah yang mestinya mengingatkan masyarakatan untuk mematuhi protokol kesehatan.
Persoalan lain yang tidak kalah krusial ialah penyerapan anggaran covid-19, terutama dalam hal penyaluran bantuan sosial dan insentif bagi tenaga kesehatan. Belum lama ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kinerja serapan anggaran pemda hingga semester I 2021 cenderung lambat.
Salah satu serapan terendah ialah penyaluran bantuan langsung tunai dana desa. Hingga enam bulan pertama di 2021 realisasinya baru 21,2%, atau Rp6,11 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp28,8 triliun. Ini tentunya mesti diakselerasi tiap pemda.
Jangan biarkan episentrum penularan yang terjadi di Jawa-Bali berpindah ke provinsi lain. Pemerintah daerah hendaknya berkolaborasi dengan tokoh masyarakat setempat, termasuk tokoh agama, untuk bersama-sama menanggulangi covid-19. Bersama-sama mengajak warga untuk mengikuti program vaksinasi sehingga tercipta kekebalan komunal.
Tidak ada yang tahu kapan pandemi covid-19 berakhir. Karena itu, pemerintah perlu menyelaraskan kesimbangan dari sisi kesehatan dan ekonomi.
