GERAK virus penyebab covid-19 begitu cepat. Sudah lebih dari satu setengah tahun mereka menebar teror, tetapi belum ada tampak sedikit pun kelelahan. Kecepatan menyebar, kecepatan bermutasi, hingga kecepatan mereka memakan korban sangat sulit diimbangi kemampuan pemerintah membuat kebijakan untuk meredam wabah tersebut.
Kebijakan dan regulasi semestinya menyesuaikan dengan dinamika situasi pandemi yang amat mudah berubah. Sejak awal pagebluk hingga kini perubahan banyak terjadi dan terus menuntut penyesuaian-penyesuaian dalam meresponsnya. Saking cepatnya perubahan-perubahan itu, regulasi dan birokrasi kerap tertinggal.
Dalam kondisi tidak normal seperti sekarang ini, sesungguhnya ketertinggalan masih bisa dimaklumi. Syaratnya, ada komunikasi publik yang mumpuni dari pemerintah. Dengan komunikasi publik yang baik, pemerintah setidaknya akan mampu meminimalkan kendala terkait dengan regulasi.
Namun sayangnya, sampai sejauh ini pandemi menghantam negeri, kita belum melihat sebuah pola komunikasi pemerintah kepada publik yang bernas dan efektif. Malah, seperti pernah disinggung Presiden Joko Widodo, cara berkomunikasinya bikin frustrasi masyarakat.
Terkadang informasi yang disampaikan satu pejabat dengan pejabat lain berbeda. Tanpa desain, tanpa pola yang komprehensif. Pada isu-isu tertentu, kita bahkan seperti melihat ada ‘perlombaan’ juru bicara. Masing-masing merasa menjadi juru bicara yang pada ujungnya alih-alih menambah variasi informasi, malah menimbulkan kebingungan publik.
Pun, kebanyakan informasi yang diberikan bukan informasi tentang apa yang ingin publik dengar, melainkan informasi yang menurut pemerintah akan didengar publik. Akibatnya, dalam konteks pandemi ini, masyarakat tak memahaminya secara utuh. Sebagian menganggapnya serius, tapi tak sedikit pula yang meresponsnya masa bodoh karena tak mendapat asupan informasi yang memadai.
Sebetulnya pemerintah sudah punya Protokol Komunikasi Publik terkait dengan penanganan covid-19. Intisari dari protokol itu ada dua, komunikasi itu harus mampu menciptakan optimisme dan ketenangan di masyarakat. Salah satunya dengan membangun persepsi bahwa negara hadir dan tanggap dalam mengendalikan situasi krisis yang terjadi.
Tidak ada yang menyangkal negara sudah hadir dalam penanganan covid-19. Akan tetapi, buruknya pola komunikasi pada titik-titik tertentu membuat seolah-olah negara absen. Bahkan, komunikasi sering terhambat antarpemerintah itu sendiri. Antara pusat dan daerah kerap terjadi ketidaksinkronan komunikasi yang berakibat tidak berjalannya berbagai program dengan mulus.
Demi penanganan covid-19 yang lebih mangkus, desain komunikasi publik ini harus cepat diperbaiki. Jika negara ingin menarik partisipasi masyarakat, mengajak mereka bahu-membahu mengatasi pandemi, setidaknya pemerintah mau me-restart yang sudah dilakukan sekarang. Kembalikan ke spirit protokol komunikasi publik yang ada.
Bagaimana pemerintah mau membangkitkan partisipasi publik kalau masyarakat sendiri kerap menemui kegagalan dalam menangkap informasi yang akurat? Bagaimana pemerintah berharap masyarakat tidak frustrasi bila mereka dibiarkan berada di belantara informasi karena tidak adanya kanal tunggal informasi publik?
Jika tak ada pembenahan cepat, hoaks yang akan mengambil untung. Hoaks bakal berpesta di tengah kebingungan publik ini. Karena itu, mulai saat ini narasi pemerintah kepada publik harus jelas, argumentatif, dan tidak intimidatif sehingga tak menimbulkan misinterpretasi dan kebingungan masyarakat.
