Kolaborasi dan Transparansi

PANDEMI covid-19 sesungguhnya tidak hanya menguji kerja pemerintahan tiap negara, tetapi juga kemampuan kolaborasinya. Kolaborasi, baik dengan mitra global maupun tingkat wilayah terkecil, sama dibutuhkan karena pandemi menekan kemampuan pemerintah sampai ke batasnya.

Maka kita bisa saksikan, keberhasilan penanganan yang signifikan ialah buah kolaborasi. Gambaran lengkap itu salah satunya ada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Tiga minggu paskalebaran, Kudus menjadi kabupaten/kota dengan peningkatan kasus tertinggi se-Indonesia. Akibatnya, tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di sana langsung mencapai 90,2%.

Namun, kini atau sekitar dua bulan dari ancaman kolapsnya RS di sana, BOR isolasi di Kudus turun jauh menjadi 15%. Seluruh desa di Kudus pun tidak ada lagi yang berstatus zona merah sehingga kabupaten itu kini menyandang status zona oranye.

Keberhasilan Kudus ialah kerja pemerintah, baik pusat dan daerah, swasta, TNI/Polri, dan juga warga di tingkat RT. Saat RS kewalahan menampung pasien, Pemkab Kudus membuka sejumlah tempat isolasi terpusat.

Sejumlah perusahaan di Kudus juga ambil bagian membantu pemerintah. Sebuah perusahaan keretek raksasa di sana, misalnya menyumbang 300 unit tempat tidur medis, seperangkat alat tes PCR, dan juga peralatan terapi oksigen.

Keberhasilan penanganan covid-19 di Kudus pantas menjadi contoh bagi daerah lainnya. Perbedaan tingkat kemampuan pemerintah daerah, sektor swasta, maupun warga, bukanlah menjadi halangan untuk replikasi konsep.

Penyesuaian dengan kondisi lapangan, bukan hanya lumrah, melainkan memang penting. Sebab, penyesuaian itulah yang menjadi kunci munculnya dukungan berbagai sektor yang akhirnya memastikan sistem dapat berjalan.

Di sisi lain, berjalannya kolaborasi itu juga muncul dari transparansi data seluruh daerah, baik jumlah kasus, kemampuan RS, maupun kesiapan tempat isoman terpusat. Dengan transparansi data, pemerintah dapat membuat pemetaan penanggulangan yang lengkap dan tepat sasaran. Sebaliknya, ketidakakuratan data akan menghambat seluruh proses pokok penanganan pandemi, yakni tracing, testing, dan treatment.

Karena itu, kita juga mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang menjunjung transparansi kasus covid-19. Meski masih menjadi provinsi dengan jumlah kasus tertinggi, keakuratan data menunjukkan komitmen pemprov dalam menjaga kepercayaan publik.

Tingginya kasus juga bukan lantas mencoreng nama pemda sebab hal itu hasil banyak faktor. Kredibilitas pemda yang paling dipertaruhkan ialah kembali lewat 3T tadi.

Dalam soal testing, Pemprov DKI masih memenuhi target WHO untuk Ibu Kota, yakni minimal 10.645 tes PCR per pekan. Sementara dalam sepekan terakhir jumlah tes PCR di DKI Jakarta mencakup 201.294 orang.

Sudah sepatutnya seluruh pemda juga menjunjung transparansi dan keakuratan data. Setiap pemda semestinya menyadari bahwa transparansi data juga menjadi pangkal dari kewaspadaan masyarakat. Terlebih, jika data tersebut bukan sekadar angka kasus, kesembuhan, dan kematian, melainkan breakdown data, hingga tingkat RW berikut data-data kegotong-royongan penanganan pandemi.

Sudah saatnya kepala daerah tampil sebagai sosok sentral dalam penanganan covid di wilayah masing-masing. Kreativitas dan inovasi kepala daerah di tengah kemampuan fiskal yang terbatas menentukan cepat tidaknya wabah itu mampu diatasi. Kata kuncinya kolaborasi dan transparansi.