Panggilan Sosial untuk Dunia Usaha

PANDEMI covid-19 yang berkepanjangan membuat banyak pihak kewalahan. Di saat warga dibuat kalang kabut karena arus kas rumah tangga tersendat bahkan sampai macet, pemerintah pun tidak kalah bingung.

Sejumlah pemerintahan daerah mulai mengeluhkan kekurangan anggaran untuk menanggulangi dampak wabah. Mereka waswas kecukupan dana tidak bisa bertahan sampai tutup tahun anggaran karena tingginya kebutuhan penanganan pandemi. Di sisi lain, pendapatan asli daerah anjlok.

Situasi itu mendorong beberapa pemda memutar otak untuk mencari sumber dana lainnya. Salah satunya dengan menggandeng badan-badan usaha hingga menggerakkan warga untuk berkolaborasi memberi sumbangan dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.

Kolaborasi semacam itu sudah beberapa kali digalang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak awal pandemi. Hanya kolaborasinya masih perlu lebih dimasifkan agar segenap pengusaha dan warga yang mampu ikut terpanggil dan bergerak membantu.

Belakangan beberapa pemda mengikuti jejak DKI Jakarta. Panggilan kepada dunia usaha diperkuat oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang meminta badan-badan usaha mengalokasikan dana tanggung jawab sosial mereka untuk kolaborasi penanggulangan pandemi.

Memang, pandemi telah memukul dunia usaha. Akan tetapi, tidak semuanya tersungkur. Masih banyak perusahaan yang mampu meraup keuntungan di masa pandemi dengan nilai ratusan miliaran sampai puluhan triliun rupiah.

Malah, tidak sedikit pula badan-badan usaha dan pengusaha justru beroleh laba berlipat. Mereka itu yang diharapkan bersedia tampil terdepan mengulurkan tangan untuk meringankan beban masyarakat yang terimpit dampak pandemi.

Contohlah keluarga almarhum Akidi Tio, pengusaha sukses asal Langsa, Aceh, yang menetap di Sumatra Selatan (Sumsel). Mereka dengan inisiatif sendiri dilandasi kepekaan sosial yang tinggi menyumbangkan Rp2 triliun kepada Pemerintah Provinsi Sumsel. Sumbangan Rp2 triliun itu setara empat kali lipat anggaran covid-19 yang dialokasikan Pemprov Sumsel tahun ini.

Pilihan untuk menyumbang lewat pemprov sekaligus menunjukkan kepercayaan yang besar kepada pemerintah daerah dalam memanfaatkan dana tersebut dengan baik tanpa penyelewengan. Pun, pemerintah daerah sudah seharusnya mampu menjadi motor dalam kolaborasi penanggulangan wabah.

Dengan bermodal data yang lengkap terkait penanganan pandemi, pemda seharusnya dapat mengoordinasikan pemanfaatan bantuan agar tidak tumpang-tindih. Untuk bansos, misalnya, jangan sampai ada warga yang tengah terpuruk sama sekali tidak mendapat bantuan, sedangkan warga lain memperoleh bantuan bertubi-tubi dari berbagai pendonor.

Tidak ada salahnya bila pengusaha ingin menyalurkan bantuan langsung kepada masyarakat. Bisa dengan membuka dapur-dapur umum, memberikan paket sembako, obatan-obatan, sampai yang berbentuk tabung oksigen. Kendati begitu, alangkah lebih baiknya jika pemberian bantuan terkoordinasi agar merata mencapai seluruh warga yang memerlukan.

Badan-badan usaha yang 'makmur' dapat pula memperluas cakupan program vaksinasi gotong royong ke konsumen mereka atau masyarakat luas. Mereka bisa menggandeng mitra-mitra usaha yang tidak memiliki kemampuan untuk mengadakan vaksinasi bagi karyawan. Hasil akhirnya ialah vaksin harus diberikan secara gratis kepada sasaran vaksinasi.

Kompak, bergerak bersama, berkolaborasi dengan semangat gotong royong, dan saling peduli akan memperkuat upaya menuntaskan wabah covid-19. Yang kita inginkan bukan sekadar imbauan atau slogan, melainkan benar-benar menjelma sebagai aksi nyata memenuhi panggilan sosial.