Presiden Sentil Penumpukan Vaksin

TARGET vaksinasi setinggi gunung, tapi realisasinya masih sekaki bukit. Penyebabnya bukan kekurangan stok, melainkan stoknya malah menumpuk di gudang.

Sudah 26 kali pemerintah menerima vaksin, baik vaksin jadi maupun dalam bentuk bahan baku (bulk) hingga 16 Juli. Total yang telah diterima sebanyak 141.315.880 dosis vaksin dari berbagai produk.

Namun, jumlah penerima vaksin pertama hingga 17 Juli baru mencapai 41.268.627 orang. Yang sudah menerima vaksinasi kedua sebanyak 16.217.855 orang. Dengan demikian, total penerima vaksin pertama dan kedua sebanyak 57.486.482 orang.

Jumlah penerima vaksin masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebanyak 208.265.720 orang. Penerima vaksin baru 27,6%. Padahal, menurut WHO, ambang batas orang yang harus tervaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas berada di rentang 60%-70% dari total populasi di suatu wilayah.

Data vaksinasi yang kurang menggembirakan itulah yang membuat Presiden Joko Widodo menyentil Kementerian Kesehatan saat rapat terbatas penanganan pandemi covid-19 pada 16 Juli. Disentil karena adanya penumpukan vaksin di gudang.

Adanya ketimpangan antara pasokan vaksin dari luar negeri dan realisasi vaksinasi disimpulkan Presiden disebabkan terlalu besarnya stok yang ada, baik mungkin di Bio Farma maupun di Kementerian Kesehatan atau mungkin di provinsi, di kabupaten, di kota, di rumah sakit, di puskesmas-puskesmas.

Karena itulah, Presiden meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk tidak menstok vaksin. “Artinya, dikirim langsung habiskan, kirim habiskan, kirim habiskan, karena kita ingin mengejar vaksinasi ini secepat-cepatnya,” kata Presiden.

Bila permintaan Presiden itu konsisten dilaksanakan, tentu tidak ada daerah yang gelisah akibat kehabisan jatah stok vaksin covid-19. Vaksinasi di Sumatra Selatan, misalnya, saat ini terkendala oleh ketersediaan vaksin. Sumatra Barat juga kehabisan stok vaksin.

Kehabisan stok vaksin di daerah memperlihatkan begitu tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Fakta itu terkonfirmasi dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis kemarin bahwa mayoritas masyarakat, yakni 84,9%, setuju dengan program vaksinasi covid-19 oleh pemerintah.

Sejauh ini, Bali menjadi provinsi dengan persentase tertinggi vaksinasi dosis pertama sebesar 81,35%, diikuti DKI Jakarta dengan 72%. Presiden sudah menginstruksikan untuk fokus vaksinasi di tiga provinsi yang tingkat vaksinasinya di bawah 15%, yaitu Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Mempercepat vaksinasi di Jawa amat penting untuk mencapai kekebalan komunitas bisa tercapai paling lambat pertengahan September. Mestinya tidak ada kendala untuk mempercepat vaksinasi asalkan ada kemauan. Ketika kemauan itu ada, buktinya pernah dalam sehari bisa 2,3 juta orang menerima vaksin.

Pemerintah daerah mestinya lebih proaktif lagi melakukan vaksinasi, jangan hanya menunggu vaksinasi yang diinisiasi TNI dan Polri. Kesehatan itu menjadi tanggung jawab daerah.

Eloknya, pemerintah mulai melakukan vaksinasi door to door. Vaksinasi ketuk pintu sangat mendesak dilakukan karena saat ini penularan covid-19 lebih banyak di klaster keluarga.

Mempercepat vaksinasi hendaknya menjadi ikhtiar bangsa. Jangan sekali-kali kasih kendur ikhtiar itu agar pencapaian vaksinasi benar-benar sesuai dengan target setinggi gunung. Karena itu, jangan menumpukkan vaksin di gudang, tapi segera gunakan.