Konglomerat Bantu Rakyat

KEBIJAKAN pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali sudah berjalan 14 hari sejak 3 Juli. Namun, belum seluruh masyarakat terdampak menerima bantuan sosial.

Warga Tangerang belum menerima bansos. Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah berharap agar Kementerian Sosial segera mencairkan bansos kepada masyarakat. "Kami sudah berkoordinasi dengan Kemensos, katanya bantuan itu akan segera cair pada minggu-minggu ini,” kata Arief, kemarin.

Kepala daerah memang harus bertanggung jawab atas pencairan bansos. Tanggung jawab itu tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 16 Tahun 2021. Disebutkan bahwa tanggung jawab pemda untuk memastikan bantuan-bantuan sosial terkoordinasi dengan baik, sinkron, serta ada titik temu antara bantuan yang berasal dari pusat dan daerah.

Membantu masyarakat yang terdampak oleh covid-19 jangan dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Setiap orang, dengan caranya sendiri, bisa memberikan bantuan. Bukankah orang yang paling baik ialah orang yang bermanfaat bagi orang lain?

Kebijakan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, patut direplikasi daerah lain. Semua aparatur sipil negara di daerah itu diwajibkan menyisihkan 2,5% gaji mereka untuk membantu warga yang terdampak oleh covid-19.

Jika ASN saja bisa membantu orang lain dari kekurangannya, mestinya mereka yang berkelebihan ikut membantu sesama. Apalagi, terungkap fakta bahwa orang kaya di Indonesia pada 2020 justru semakin bertambah.

Berdasarkan laporan Credit Suisse, jumlah orang dengan kekayaan di atas US$1 juta atau setara dengan Rp14,49 miliar di Indonesia ada sebanyak 172 ribu orang, atau bertambah 62,3% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut laporan tersebut, jumlah orang kaya bertambah karena kenaikan harga aset.

Harus jujur dikatakan bahwa jumlah jari tangan masih terlalu banyak untuk menghitung konglomerat yang berbagi untuk sesama. Karena itu, kiranya tepat ajakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Nyalla Mattalitti agar para konglomerat membantu ekonomi masyarakat yang kesulitan akibat PPKM darurat.

Kita yakin orang-orang kaya ingin berbagi, hanya caranya mereka tidak tahu. Karena itu, pemerintah perlu mengajak para konglomerat memberikan pertolongan dan dukungan pada orang-orang yang berkesusahan akibat pandemi covid-19.

Harus diakui, pandemi ini tidak hanya menggerogoti kesehatan masyarakat, tetapi juga ekonomi. Patut diapresiasi para pengusaha yang ikut membantu menyediakan fasilitas kesehatan, menyelenggarakan program vaksinasi gratis, hingga memberikan bantuan tabung oksigen.

Alangkah eloknya jika para konglomerat lainnya, yang kekayaannya justru meningkat berkali-kali lipat di tengah wabah ini, mau merogoh kocek lebih dalam lagi untuk membantu bangsa yang sedang porak-poranda dihantam pandemi ini.

Selain kekompakan untuk berbagi, dalam perang melawan pandemi ini tentunya juga dibutuhkan kedisiplinan. Berbagai kebijakan dan perjuangan para petugas kesehatan di garda terdepan bakal sia-sia jika masyarakat tidak disiplin.

Baik pejabat maupun masyarakat harus mematuhi semua protokol kesehatan, taati kebijakan PPKM, dan ikuti program vaksinasi. Semua kebijakan itu demi kemaslahatan dan keselamatan bersama.

Aparat dan petugas di lapangan pun mesti sigap dan tegas. Jangan ada lagi oknum-oknum yang memanfaatkan kebijakan ini untuk kepentingan pribadi, dengan membuat surat antigen atau PCR palsu, misalnya. Begitu pula mereka yang menimbun obat serta tabung oksigen mesti ditindak agar memberikan efek jera.

Bertahan hidup di tengah pandemi covid-19 tidak bisa dilakukan sendiri. Kepedulian kepada sesama harus berjalan seiring dengan upaya menekan laju penularan covid-19. Kekompakan dan rasa kemanusiaan menjadi keutamaan.