Vaksinasi Ketuk Pintu

PROKES dan vaksin ialah dua sisi mata uang dalam perang covid-19. Prokes 5M mutlak untuk mencegah penularan, sedangkan vaksin mutlak untuk mencegah kolapsnya faskes.

Namun, keduanya berbeda. Prokes bisa dijalankan tiap orang secara mandiri, tidak demikian dengan vaksin. Akses vaksin bukan hanya bergantung pada ketersediaan dosis dari pemerintah, melainkan juga soal harga untuk vaksin gotong royong.

Soal penyaluran program vaksin gratis pemerintah, apresiasi kita berikan. Capaian vaksinasi naik turun padahal target harian dari Presiden Joko Widodo kian melambung.

Program vaksinasi gratis terus digelar di berbagai tempat dengan kerja sama berbagai institusi. Satgas Penanganan Covid-19, pada Selasa (13/7), melaporkan jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis pertama, yakni sebanyak 36.395.019 orang. Sementara itu, penerima vaksin covid-19 dosis kedua menjadi 15.0316.468 orang.

Meski kian menggembirakan, adanya fluktuasi vaksinasi harian tidak bisa dianggap sepele. Pemerintah harus segera merespons segala kendala di lapangan. Ini bukan hanya demi wajah pemerintah yang menargetkan 2 juta vaksin per hari pada Agustus, melainkan juga demi kecepatan menghindari kolapsnya faskes.

Terlebih, kendala capaian vaksinasi sudah disuarakan baik oleh petugas maupun masyarakat sendiri. Tingginya kasus dan penerapan PPKM darurat membuat masyarakat takut dan susah untuk vaksinasi walau sangat ingin.

Sebab itu, semestinya pemerintah segera menghadirkan solusi. Langkah Badan Intelijen Negara (BIN) yang menjalankan vaksinasi door to door (ketuk pintu) harus direplikasi. Vaksinasi ketuk pintu BIN menyasar 50 ribu orang di 14 provinsi episentrum covid-19.

Dalam pelaksanaan di Jakarta dan Medan, kemarin, vaksinasi ketuk pintu ini terbukti disambut warga. Mereka tidak saja merasa dimudahkan, tetapi juga terlindungi karena tidak perlu keluar rumah di saat kasus menggila.

Pemerintah mesti segera menggandeng lebih banyak pihak yang tentunya kapabel dalam melaksanakan vaksinasi ketuk pintu. Memang, vaksinasi ketuk pintu membutuhkan lebih banyak SDM dalam pelaksanaannya. Namun, ketika vaksinasi terpusat kerap malah menjadi tempat pelanggaran prokes akibat ketidaksiapan penertiban peserta, vaksinasi ketuk pintu sudah saatnya jadi pilihan.

Jika bicara vaksinasi gotong royong, kemudahan bukan saja soal layanan, melainkan juga lebih pada harga. Faktor ini tidak bisa dimungkiri sebab rangkaian fakta dan pernyataan pemerintah menunjukkan harga menjadi kendala tidak berjalannya vaksinasi berbayar perusahaan.

Dari awalnya 28 ribu perusahaan yang mendaftar untuk program itu, hanya sekitar 238 perusahaan yang telah ambil bagian. Sebagaimana yang diakui banyak perusahaan, tingginya harga membuat mereka mundur. Hal ini jelas menyedihkan karena jika berhasil, sebenarnya ada 10,5 juta karyawan dan keluarganya tercakup di program tersebut.

Sepatutnya pemerintah tetap menekankan komitmen perusahaan untuk melanjutkan program vaksin berbayarnya. Penyesuaian harga harusnya menjadi pilihan ketimbang pada akhirnya vaksin-vaksin menjadi kedaluwarsa.

Seandainya harga menjadi faktor tanpa tawar, pemerintah semestinya bisa memberi imbal lewat instrumen lainnya, contohnya keringanan pajak. Berbagai kemudahan memang kini harus dibuat pemerintah karena banyak perusahaan sudah di titik nadir.

Pemerintah sudah semestinya kini menempatkan perusahaan sebagai agen suksesnya vaksinasi. Pandemi telah menjadi tantangan bersama, perang ini juga harus dihadapi bersama, termasuk melaksanakan vaksinasi ketuk pintu.