Pastikan Bansos Tepat Sasaran

PERCEPATAN dan perluasan bantuan sosial (bansos) mengiringi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali yang dimulai hari ini hingga 20 Juli.

Bansos sangat penting karena PPKM darurat membatasi ruang gerak masyarakat. Pembatasan yang dituangkan dalam Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 antara lain kegiatan pada pusat perbelanjaan ditutup sementara. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20.00 waktu setempat.

Pembatasan ruang gerak warga semata-mata bertujuan mengendalikan penyebaran covid-19. Kemarin, kasus harian mencatat rekor ganda. Kasus positif mencapai 25.830 dan kematian bertambah 539 orang.

Ketika ruang gerak warga dibatasi, tugas pemerintah ialah menyalurkan bansos tepat sasaran. Pemerintah sudah menyiapkan skema bantuan untuk Program Keluarga Harapan menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Program Sembako 18,8 juta KPM, dan perpanjangan Bantuan Sosial Tunai pada Mei-Juni 10 juta KPM.

Bansos yang disalurkan paling lambat pekan depan itu mesti tepat sasaran karena masih ada persoalan data ganda penerima bansos yang harus diselesaikan secepat-cepatnya.

Data ganda itu pernah diungkapkan Menteri Sosial Tri Rismaharini di DPR. Jumlahnya sangat banyak. Sebanyak 21 juta data ganda penerima bansos yang selama ini tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah dicoret.

Penerima bansos mestinya masyarakat yang terdampak langsung PPKM darurat. Karena itu, penerima bansos wajib memiliki identitas tunggal berupa nomor identitas kependudukan (NIK) yang sesuai dengan data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Isu data ganda hingga sejumlah masalah akurasi data penerima bansos harus segera dicarikan solusinya agar kebijakan ini tidak menciptakan gejolak sosial baru di tengah masyarakat. Jangan pula bansos dikorupsi untuk kepentingan kelompok maupun pribadi.

Pastikan bansos ini tepat sasaran sehingga kehidupan masyarakat yang terdampak kebijakan ini tidak semakin terbebani. Percepatan penyaluran bansos ini juga merupakan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan kembali di bawah dua digit seperti sebelum pandemi covid-19.

PPKM darurat hendaknya dijadikan momentum untuk terus-menerus menggelorakan semangat gotong royong di tingkat komunitas. Masyarakat berpunya turun tangan membantu sesama yang membutuhkan, terutama mereka yang sedang menjalani isolasi mendiri. Kesetiakawanan sosial harus dibangkitkan agar kita sebagai bangsa dapat segera memenangi pertempuran melawan pandemi ini.

Harus tegas dikatakan bahwa bansos hanyalah instrumen untuk mengendalikan dampak PPKM darurat. Tugas pemerintah yang tidak kalah pentingnya ialah memastikan penerapan PPKM darurat secara konsisten, tegas, dan terukur.

Konsistensi, ketegasan, dan keterukuran itulah yang menjadi kendala pelaksanaan PPKM berbasis mikro selama ini. Masyarakat tidak konsisten mematuhi protokol kesehatan, kepala daerah tidak konsisten menegakkan aturan secara tegas dan terukur.

Ketidakkonsistenan itu mesti dibayar mahal; penularan virus korona tidak terkendali padahal sempat melandai. Semakin banyak orang yang terpapar, korban jiwa terus berjatuhan, para tenaga kesehatan dan rumah sakit kewalahan. Jangan mengulangi kebodohan yang sama. Cukuplah keledai yang terperosok di lubang yang sama.