Demi Keselamatan Jemaah

KESELAMATAN jemaah adalah yang utama. De­mikian seyogianya kita memaknai keputusan peme­rintah yang tidak membe­rangkatkan jemaah haji Indonesia pada musim haji tahun ini. Persis seperti tahun lalu, langkah pe­me­rintah itu mendahului otoritas Arab Saudi yang hingga kini belum membe­ri kepastian tentang penyelenggaraan haji 1442 Hijriah.

Sebuah keputusan yang tentu saja berat jika mengingat banyaknya calon jemaah haji yang sudah menunggu hingga belasan tahun, bahkan ada yang lebih dari 20 tahun untuk pergi menunaikan ibadah haji. Apalagi ini tahun kedua Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji. Bagi psikologis calon jemaah, boleh jadi ini keputusan yang menyesakkan dan menguji kesabaran.

Namun, bila menilik amuk pandemi covid-19 yang belum meredup, ini merupakan keputusan yang tepat. Kita tahu amuk covid-19 itu masih meng­­gila tidak hanya di Indonesia, tapi juga di be­­lahan bumi lain. Adakah yang bisa menjamin kegiatan dengan mengumpulkan ribuan jemaah seperti pelaksanaan ibadah haji bakal terbebas dari penyebaran virus?

Tanpa ada kepastian, namanya pertaruhan. Padahal keselamatan tak boleh jadi taruhan. Negara dengan seluruh alat dan aparatnya punya kewajiban menjaga keselamatan warga. Dengan alasan itu, kita mengapresiasi keputusan cepat pemerintah di saat pemerintah Arab Saudi sendiri masih gamang dan belum memutuskan apakah akan membuka pelaksanaan haji atau tidak.

Indonesia telah melakukan lobi dan meminta kepastian dari pihak Saudi sejak lama. Persiapan untuk memberangkatkan haji juga sudah dilakukan pemerintah sejak akhir tahun lalu. Namun, covid-19 memang masih terlalu lincah menghantui masyarakat global, kegamangan pemerintah Arab Saudi pun bisa dimaklumi.

Di dalam negeri, keputusan mesti cepat diambil. Kepastian harus segera diwujudkan mengingat waktu persiapan yang semakin mepet. Apa pun pilihannya pasti ada konsekuensi atau dampaknya. Akhirnya, pemerintah memilih untuk mengutamakan keselamatan dengan tidak memberangkatkan calon jemaah haji. Meskipun berat, pilihan ini pantas kita dukung.

PR berat untuk pemerintah saat ini ialah menyampaikan informasi itu dengan narasi-narasi yang jelas, gamblang, sekaligus menyejukkan. Tentu tidak mudah bagi masyarakat, terutama calon jemaah haji yang seharusnya berangkat tahun ini, menerima kenyataan pembatalan itu. Itulah tantangannya, bagaimana membuat publik yakin pemerintah telah membuat keputusan tepat dan menerimanya dengan lapang dada.

Jangan lupa pula, di sisi lain beredar pula banyak berita bohong alias hoaks terkait isu tersebut. Jika pemerintah tidak cepat menyosialisasikan seluruh hal terkait penyelenggaraan haji ini secara tepat, gencar, dan meyakinkan, boleh jadi publik akan lebih banyak dijejali hoaks. Ini sangat berbahaya karena sesuatu yang salah pun kalau terus-menerus mendominasi ruang publik, lama-lama akan dianggap sebagai kebenaran.

Yakinkan pula masyarakat bahwa sekalipun tidak ada pemberangkatan ibadah haji selama dua tahun ini, dana jemaah haji reguler maupun khusus yang telah melunasi BPIH untuk 2020 dan 2021 tetap aman.

Pemerintah wajib menghilangkan keraguan para calon jemaah atas kemampuan pemerintah menjaga amanah pengelolaan dana haji. Ini penting karena produsen hoaks paling suka bermain kebohongan di area berbau uang. Rumusnya, lawan hoaks dengan data dan narasi yang meyakinkan.

Sekali lagi, seperti agama mengajarkan, menjaga jiwa merupakan kewajiban yang harus diutamakan. Membatalkan pemberangkatan jemaah haji merupakan pilihan berat yang mesti diambil. Akan tetapi, bila pilihan itu didasari pertimbangan menomorsatukan kesehatan dan keselamatan jemaah (warga), apakah ada alasan untuk tidak mendukungnya?