Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
HIDUP dan tumbuh kembang di Tanah Air tidak lepas dari tuntunan ideologi yang telah disepakati bersama sejak bangsa ini berdiri. Pancasila hadir sebagai perekat bangsa Indonesia yang beragam. Ideologi tersebut memberikan pedoman bertingkah laku, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara selaku manusia Indonesia.
Tuntunannya tidak ada kecondongan pada etnik, agama, ataupun kelompok sosial tertentu. Itu sebabnya ideologi Pancasila tetap relevan hingga kini mengiringi perjalanan bangsa.
Sayangnya, cara pandang terhadap Pancasila yang tidak membeda-bedakan latar belakang sosial budaya ini mulai luntur. Dalam survei yang digelar Universitas Gadjah Mada (UGM) Maret lalu, hampir seluruh responden atau tepatnya 90,6% memang menyatakan setuju Pancasila adalah ideologi NKRI untuk menentukan identitas bangsa Indonesia.
Namun, dalam pernyataan bahwa Pancasila adalah ideologi untuk mewujudkan negara bangsa Indonesia yang religius berdasarkan agama mayoritas/Islam, ada sebanyak 63,5% responden yang setuju dan sangat setuju. Jumlah responden yang tegas menyatakan tidak setuju/sangat tidak setuju dengan pernyataan itu hanya 26,8%.
Sebelumnya, dalam survei CSIS, ada sekitar 10% responden milenial yang setuju Pancasila diganti. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada 2018 juga mencatat penurunan 10% masyarakat pro-Pancasila jika dibandingkan dengan pada 2005 hingga tinggal 75,3%.
Bahkan, angka pro-Pancasila terus menurun dalam empat survei sepanjang 2005-2018. Sebaliknya, responden yang menyatakan setuju NKRI bersyariah naik 9%.
Tren tersebut menunjukkan adanya pergeseran cara pandang terhadap dasar negara ini yang dapat berujung pada melonggarnya daya rekat Pancasila. Malah bisa dibilang hal itu sudah terjadi, ditandai oleh maraknya kasus-kasus intoleransi antarumat beragama. Pelakunya beragam, mulai dari masyarakat, tokoh, hingga pemerintah.
Fenomena ini tidak lepas dari lemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila yang luhur. Keteladanan perlahan menghilang hingga kaum muda kesulitan mendapatkan anutan. Kabar baiknya, masih lebih banyak generasi muda yang meyakini Pancasila sebagai perekat bangsa.
Untuk bisa menjadi perekat, nilai-nilai yang imparsial alias tidak berpihak atau condong pada kelompok masyarakat tertentu merupakan pilar utama. Yang mesti dilakukan ialah memupuk dan memperkuat keyakinan tersebut, kemudian mewariskannya kepada generasi selanjutnya.
Tantangan terbesar ada pada upaya membumikan nilai-nilai Pancasila agar benar-benar diamalkan, bukan sekadar sebagai hafalan. Dalam hal ini, terkadang perlu 'musuh bersama'.
Kebetulan, Indonesia tengah berjuang melawan wabah covid-19. Perlu komitmen gotong royong yang kuat dalam mengefektifkan pencegahan penularan covid-19 melalui pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro di seluruh daerah.
Contohnya, tetangga sekitar bergerak membantu keluarga yang menjalani isolasi mandiri sehingga mereka benar-benar tidak perlu keluar rumah sampai terbebas dari covid-19. Anggota masyarakat yang terinfeksi juga tidak perlu takut melapor kepada ketua RT/RW setempat.
Pun dalam hal vaksinasi. Perusahaan-perusahaan bergerak membantu pemerintah membiayai vaksinasi bagi karyawan mereka. Pemerintah bisa lebih memfokuskan anggaran untuk vaksinasi kelompok masyarakat lainnya.
Vaksinasi tetap gratis bagi seluruh masyarakat yang menjadi sasaran sehingga sama sekali tidak memberatkan. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pula, masyarakat seyogianya antusias menerima vaksin, bukan malah menolak, apalagi dengan alasan tidak percaya adanya covid-19.
Bila ingin menang, mau tidak mau segenap komponen bangsa mesti menyampingkan perbedaan agar bisa bersatu mengenyahkan pandemi.
PENANGKAPAN Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan satu hal, bahwa praktik korupsi di daerah bukanlah peristiwa tunggal
DUNIA kembali berdiri di tepi pusaran krisis. Ketidakpastian global menjelma menjadi badai yang sulit diprediksi arahnya.
PERANG di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari tiga hari. Dampaknya mulai dirasakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.
SETELAH menjadi polemik, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar ke kas daerah.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
PROGRAM Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia adalah oase bagi jutaan rakyat untuk mengakses layanan kesehatan.
PEMBAHASAN revisi Undang-Undang Pemilu kembali menghadirkan satu isu strategis, yakni ambang batas parlemen.
RUANG digital yang semula digadang-gadang sebagai wahana belajar dan berkreasi bagi generasi muda kini berubah menjadi medan yang semakin berbahaya bagi anak-anak.
FANDI Ramadhan adalah potret dari petaka yang disebabkan oleh narkoba.
Para awardee ini dibiayai miliaran rupiah untuk mendapatkan kemewahan bersekolah ke luar negeri agar mereka pulang sebagai agen perubahan yang ikut membereskan ketidakidealan tersebut.
DUNIA sedang menyaksikan titik balik luar biasa dalam lanskap perdagangan internasional.
Pemerintah perlu memastikan harmonisasi regulasi, mempercepat layanan perizinan, serta memperkuat lembaga pengawas mutu agar tidak terjadi kasus penolakan produk di pelabuhan tujuan.
IRAN menutup sementara Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan dengan negara adidaya Amerika Serikat.
SEPERTI pada 2022 dan 2024, juga pada banyak tahun sebelumnya, perbedaan jatuhnya 1 Ramadan kembali terjadi di Indonesia dan sejumlah negara lain.
KENAIKAN harga bahan pokok menjelang Ramadan kembali terulang. Polanya nyaris seragam dari tahun ke tahun.
SUDAH lebih dari dumedia a dekade, Hari Raya Imlek berdiri tegak sebagai simbol kematangan Republik dalam merawat keberagaman.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved