Babak Baru Vaksinasi Korona

INDONESIA memasuki babak baru program vaksinasi covid-19. Kemarin, vaksinasi mandiri dengan skema gotong royong yang melibatkan perusahaan telah dimulai.

Diperkirakan lebih dari 10 juta pekerja bakal mendapatkan suntikan vaksin korona yang didanai perusahaan tempat mereka bekerja. Sebagian perusahaan bahkan komit membiayai vaksinasi hingga mencakup keluarga para pekerja.

Program mandiri dimaksudkan untuk turut mengakselerasi vaksinasi terhadap 181,5 juta penduduk yang menjadi sasaran. Semakin cepat vaksinasi terealisasi, diharapkan semakin cepat pula terbentuk kekebalan komunal terhadap covid-19 di Tanah Air.

Hasil akhirnya tentu masyarakat bisa berangsur kembali bebas beraktivitas seperti sebelum korona mewabah. Namun, tidak sekarang. Terlebih di saat pelaksanaan vaksinasi masih begitu jauh dari target.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, vaksinasi terhadap kelompok prioritas yang mencakup 40 juta sasaran, baru tereali­sasi sepertiganya. Itu pun untuk dosis pertama, dosis kedua baru disuntikkan kepada satu dari tiap lima sasaran.

Banyak hal yang menjadi hambatan vaksinasi, mulai kondisi kesehatan sasaran hingga keengganan untuk menerima vaksin. Sayangnya, Kementerian Kesehatan tidak membuat studi tentang hambatan-hambatan program vaksinasi kelompok prioritas yang bisa diakses publik.

Misalnya, apakah hambatan itu dari sisi suplai vaksin, kesiapan tenaga kesehatan, atau terkait sasaran. Di sisi sasaran, seberapa banyak yang betul-betul tidak bisa mendapatkan suntikan vaksin covid-19 karena tidak memenuhi syarat kesehatan, berapa yang harus menunda, kemudian berapa banyak yang enggan divaksin.

Data-data semacam itu sebetulnya dapat menjadi masukan untuk kelancaran vaksinasi gotong royong ataupun program vaksinasi bagi masyarakat umum. Bila hambatan-hambatan secara spesifik bisa didentifikasi, pemecahannya pun dapat lebih terarah.

Contohnya, jika salah satu hambatan yang menonjol ialah keengganan mendapatkan vaksin, sosialisasi dan edukasi harus digencarkan. Begitu pula bila banyak sasaran yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Artinya, perlu ada tambahan sasaran baru sebagai pengganti.

Program vaksinasi gotong royong cukup krusial untuk mendo­rong percepatan meraih kekebalan komunal. Meski begitu, satu hambatan sudah menghadang. Suplai vaksin yang siap dipakai baru setengah juta dosis, jauh dari kebutuhan yang mencapai sedikitnya 20 juta dosis.

Oleh karena itu, pemerintah mesti memacu sisi suplai. Hal ini memang tidak mudah. Vaksin covid-19 tengah menjadi bahan rebutan di seluruh dunia. Pemerintah perlu menggiatkan lobi ke negara-negara produsen vaksin. Bukan saja demi mendapatkan vaksin siap pakai, melainkan juga bahan baku untuk kemudian diproduksi lebih lanjut di dalam negeri.

Pemerintah dapat pula memberi izin pengusaha untuk mengimpor langsung vaksin. Meski begitu, kebijakan ini harus benar-benar dipertimbangkan karena sangat rawan penyalahgunaan hingga memicu peredaran vaksin palsu.

Hal lain yang perlu dicermati, program vaksinasi gotong royong baru menyasar sekitar 10 juta pekerja. Padahal, jumlah pekerja formal di Tanah Air tidak kurang dari 50 juta. Masih lebih banyak perusahaan yang keberatan membiayai vaksinasi bagi para pekerja mereka.

Dalam hal ini, pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian subsidi dengan besaran yang disesuaikan kemampuan perusaha­an. Demikian pula untuk vaksinasi mandiri nonperusahaan. Besaran subsidi bisa disesuaikan dengan, misalnya, tagihan listrik rumah tangga.

Segala upaya untuk mempercepat vaksinasi mesti dilakukan. Dengan begitu, target 70 juta orang tervaksin per Juli mendatang benar-benar terwujud dan Indonesia segera bebas dari pandemi.