Jalan Tengah Kemandirian Vaksin

PERJUANGAN melawan covid-19 tidak bisa dilepaskan dari vaksin. Namun, bicara vaksin jelas tidak sesederhana membeli apa saja yang tersedia dan menggunakannya.

Vaksin covid-19 ibarat emas baru dunia dan negara-negara saling mengamankan stok. Maka seperti juga negara yang kaya minyak atau komoditas mahapenting lainnya, mereka yang digdaya atas vaksin bukan hanya bisa menjadi penentu perang pandemi, melainkan penentu percaturan global lainnya.

Tidak heran dalam perbincangan vaksin ada dua kata yang selalu diserukan, yakni pemerataan dan kemandirian. Negara-negara produsen vaksin didorong untuk mementingkan pemerataan, bukan semata cuan. Sementara negara-negara lainnya diingatkan untuk tidak terlena menjadi konsumen. Meski bukan raksasa riset medis, bagaimanapun semua negara harus berusaha mengembangkan vaksin sendiri.

Karena itu, kita patut bangga saat di Tanah Air riset vaksin covid-19 mandiri sudah berjalan begitu pandemi merebak. Hingga saat ini dua vaksin covid-19 mandiri yang tengah diriset dan dikenal dengan nama Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara.

Vaksin Merah Putih dikembangkan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, LIPI, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Airlangga. Vaksin ini diharapkan dapat memasuki tahap uji klinik akhir tahun ini dan diedarkan tahun depan, sementara Vaksin Nusantara diprakarsai mantan Menkes Terawan Agus Putranto.

Adanya dua riset vaksin mandiri bukanlah sebuah persaingan, apalagi bahan politisasi. Justru kita perlu mendukung semakin banyak riset vaksin mandiri. Pembuatan vaksin bukanlah kerja mudah dan sebabnya butuh upaya bersama sebanyak mungkin.

Di sisi lain, kita sepakat bahwa keamanan ialah hal yang tidak dapat ditawar. Dalam soal vaksin, ukuran keamanan pun telah terang-benderang dengan adanya aturan baku dunia.

Pertanyaan yang muncul belakangan ini di Tanah Air ialah ketika riset Vaksin Nusantara tidak memenuhi aturan-aturan baku tersebut, termasuk soal proof of concept. Maka semangat kemandirian dan keamanan pun seperti terbenturkan.

Padahal, semestinya tidaklah demikian. Para peneliti vaksin ataupun yang bertanggung jawab terhadap pengawasan keamanan vaksin, haruslah sama-sama diperjuangkan. Sejatinya mereka berjuang untuk kepentingan yang sama, yakni keselamatan bangsa.

Jalan tengah itulah yang ada lewat nota ke­sepahaman yang ditandatangani Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Penny K Lukito pada Senin (19/4).

Lewat MoU itu, riset Vaksin Nusantara hanya bersifat autologus. Dengan kata lain, riset hanya dipergunakan untuk diri pasien sendiri sehingga tidak dapat dikomersialkan dan tidak diperlukan persetujuan izin edar. Riset Vaksin Nusantara juga akan dipindah dari RSUP Kariadi, Semarang, ke RSPAD Gatot Soebroto dan dijalankan sesuai kaidah dan perundang-undangan yang berlaku.

Kita patut mengapresiasi jalan tengah ini sebab menunjukkan kesepahaman lembaga garda depan kita soal pentingnya dukungan riset dan ketegasan menjalankan perundang-undangan. Kesepakatan ini sepatutnya pula menjadi anutan akan riset lain yang mungkin muncul di masa mendatang.

Tidak kalah penting ialah respons tanggap dari lembaga-lembaga berwenang. Kecepatan dan ketepatan memberikan jalan bagi riset vaksin sebenarnya yang paling dibutuhkan untuk mempercepat kerja dan menghindari kegaduhan di masyarakat.