Mewaspadai Hujan Ekstrem

SEJAK Januari sampai saat ini, Indonesia memasuki puncak musim hujan. Perlu diwaspadai terjadinya cuaca ekstrem yang mungkin terjadi hingga Maret.

Cuaca ekstrem tersebut sangat berpotensi menimbulkan dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Hujan ekstrem disertai kilat dan petir serta gelombang tinggi juga dapat membahayakan pelayaran dan penerbangan.

Sejak Agustus 2020, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah memprediksikan terjadinya puncak musim hujan serta potensi bencana yang mengikutinya. Namun, antisipasi selalu datang terlambat, baru huru-hara setelah banjir datang.

Banjir yang merendam sebagian Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu (6/2), sudah diingatkan BMKG sejak 4 Februari. Diingatkan bahwa terdapat potensi dampak hujan lebat untuk dampak banjir/bandang dapat terjadi di wilayah Jawa Tengah dengan kategori waspada, termasuk Kota Semarang.

Peringatan BMKG menjadi kenyataan. Sebanyak 10 dari 16 kecamatan di Kota Semarang dilanda banjir hingga 1 meter. Banjir dipicu hujan sejak Jumat (5/2) malam dan semakin deras pada Sabtu subuh. Satu orang meninggal tersetrum oleh listrik saat banjir. Selain itu, sedikitnya ada 15 titik tanah longsor yang menyebabkan dua orang tewas tertimbun serta banyak warga dievakuasi.

Jangan pernah anggap enteng peringatan BMKG. Bencana hidrometeorologi sangat nyata. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terjadi 263 bencana sepanjang Januari. Dari semua kejadian bencana itu, 98% disebabkan faktor hidrometeorologi.

BNPB juga mencatat bahwa sepanjang 2020 telah terjadi 2.925 kejadian bencana alam. Bencana yang terjadi sepanjang 2020 itu juga didominasi bencana hidrometeorologi.

Terus terang, bencana hidrometeorologi memang tidak bisa dibendung. Manusia tidak bisa melawan kuasa alam, tetapi ia punya kemampuan memprediksi dan menyiasati dampaknya.

Cara menyiasatinya antara lain dengan menata ulang penggunaan ruang dan lahan. Peningkatan pemanfaatan ruang dan lahan yang tidak terkendali dapat mendorong peningkatan kerusakan lingkungan yang selanjutnya dapat berdampak pada kejadian bencana yang lebih besar lagi. Karena itu, perlu dibangun sebanyak-banyaknya ruang terbuka hijau di kota-kota besar.

Sudah saatnya paradigma kebencanaan diubah. Dari responsif ke preventif, dari pendekatan sektoral menjadi multisektoral, dari urusan pemerintah ke urusan bersama, dari sentralisasi menjadi desentralisasi, dari tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana.

Mestinya bangsa ini tidak perlu lagi gagap menghadapi bencana karena Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044, pada 10 September 2020.

Perpres itu menghendaki adanya desain sistem ketahanan bencana yang bersifat menyeluruh, yang didukung kapasitas kelembagaan pemerintah, kemitraan lintas pemangku kepentingan, sistem data, ilmu dan teknologi, skema pembiayaan yang beragam, peran serta masyarakat dan kearifan lokal, dan kolaborasi dengan komunitas global.

Desain sistem ketahanan bencana harus dimulai dengan menata ulang seluruh peraturan perundang-undangan agar adaptif dalam penanggulangan bencana. Harus ada keberanian politik untuk menata kawasan resapan air yang sudah beralih fungsi.

Terlalu banyak kawasan resapan air yang sudah beralih fungsi menjadi kawasan komersial sehingga mengakibatkan banjir di mana-mana. Karena itu, semua pihak harus tetap mewaspadai hujan ekstrem.