Harga Mahal Kudeta

KUDETA yang terjadi pada 1 Februari lalu memang bukan hal baru untuk sejarah Myanmar. Negara berjuluk ‘Seribu Pagoda’ itu bahkan sudah mengalami empat kali pengambilalihan kekuasaan oleh militer sejak merdeka pada 1948.

Kudeta pertama dan kedua terjadi di bawah kepemimpinan Jenderal Ne Win, yang masing-masing berlangsung pada 1958-1960 dan 1962-1988. Kudeta ketiga berada di bawah kepemimpinan Jenderal Saw Maung, Than Shwe, dan Khin Nyunt, yang totalnya berlangsung sepanjang 1988-2011.

Berulangnya kudeta tetap bukan alasan untuk pemakluman. Bahkan, dengan adanya tuduhan kecurangan pemilu yang dilakukan pemerintah, kudeta tetaplah kejahatan bagi bangsa sebab harga mahal kudeta harus dipikul rakyat hingga waktu yang panjang.

Di Myanmar, harga itu sudah diperlihatkan dari tingginya populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Pada 2017, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan mencapai 24,8%. Dalam peringkat GDP (gross domestic product), Myanmar yang sebenarnya kaya akan minyak dan gas bumi teronggok di peringkat 73 pada 2019. GDP per kapita tahun itu pun hanya sekitar US$1.407 (sekitar Rp19 juta).

Kudeta yang kini kembali dilancarkan Tatmadaw, sebutan untuk militer Myanmar, mengancam kebangkitan ekonomi yang diupayakan sejak 2012, ibarat kembali ke titik nol. Alih-alih sebagai tujuan investasi baru di Asia, Myanmar akan kehilangan daya tarik.

Segala catatan itu menegaskan dampak buruk negara terkudeta seperti yang sudah disebutkan berbagai riset dunia. Betul bahwa pada beberapa negara, kudeta mencetuskan pula kebangkitan akan demokrasi. Namun, lebih sering terjadi, kudeta melahirkan rezim autoritarian dan meningkatkan kekerasan oleh negara.

Sebuah studi yang dilakukan tim peneliti dari gabungan tiga universitas di Amerika Serikat pun menepis segala pembelaan dari kudeta. Studi atas berbagai kudeta yang terjadi di dunia sejak 1950 hingga 2014 jelas menunjukkan tidak ada korelasi kudeta dengan demokrasi. Bahkan ketika kudeta dijadikan alasan untuk menumbangkan kediktatoran, kenyataannya kudeta hanya jembatan dari satu diktator ke diktator lain.

Lebih mengerikan, kudeta yang terjadi di era pascaperang dingin maupun di era globalisasi kini tidak lebih beradab. Sekalipun tidak jadi peristiwa berdarah, kudeta selalu mengakibatkan banyak pelanggaran HAM.

Kekejaman sudah ibarat dua sisi mata uang dengan kudeta karena ketika cara konstitusional disingkirkan, ukuran kepatutan menjadi kabur. Sebab itu, memang tepat dikatakan jika kudeta adalah cara primitif dan kejam dalam meraih kekuasaan. Kudeta semestinya haram di level peradaban apa pun.

Namun, seperti juga segala konsep yang ada di dunia ini, cara kudeta hanya akan ditinggalkan jika negara-negara bersatu menentangnya. Dalam konteks kerja sama ASEAN, setinggi apa pun negara-negara anggota menghormati kedaulatan masing-masing, sikap atas kudeta harus ditunjukkan.

Pemerintah Indonesia telah menyatakan keprihatinan mendalam, menyerukan agar semua pihak di Myanmar menahan diri dan berupaya mencapai solusi damai. Lebih jauh, pemerintah Indonesia semestinya juga bisa menggunakan beragam mekanisme yang ada di ASEAN untuk mendorong perundingan yang tetap menjunjung kerahasiaan para negara anggota.

Seperti diungkapkan pakar ASEAN Dinna Wisnu, prinsip tidak mencampuri urusan internal negara bukan pula berarti tidak berbuat apa-apa. Inilah saatnya Indonesia memanfaatkan momentum untuk mengajak ASEAN agar saling mendengar dan bukannya saling menutup telinga sebab semangat itu pula yang telah melahirkan ASEAN pada awalnya.