Headline
Faktor penyebab anak mengakhiri hidup bukan tunggal.
Kumpulan Berita DPR RI
SPEKULASI perihal nama-nama calon Kapolri yang mengemuka akhir-akhir ini akhirnya mendapatkan jawaban. Dia ialah Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kabareskrim Polri yang oleh Presiden Joko Widodo diajukan sebagai kandidat tunggal ke DPR untuk menggantikan Jenderal Idham Azis.
Nama Komjen Listyo diserahkan oleh Presiden ke DPR melalui Mensesneg Pratikno, kemarin. Sesuai undang-undang, calon Kapolri pilihan Presiden memang harus mendapatkan persetujuan dewan setelah dilakukan fit and proper test yang kemungkinan digelar pekan depan.
Meski masih harus menjalani uji kepatutan dan kelayakan, sebenarnya Komjen Listyo sudah bisa dipastikan bakal mengepalai Korps Bhayangkara. Belum ada dalam sejarah, calon Kapolri gagal dalam fit and proper test di DPR sejak UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri diberlakukan. Oleh karena itu, bukan berarti hendak mendahului takdir, kita mengucapkan selamat kepada Komjen Listyo.
Pergantian Kapolri ialah hal yang jamak. Regenerasi kepemimpinan di tubuh Polri merupakan keniscayaan. Bahkan, sejak 1959 hingga sekarang tercatat sudah 25 kali tampuk kepemimpinan Polri berganti. Namun, sulit dimungkiri bahwa ada sesuatu yang agak berbeda dalam pencalonan Komjen Listyo.
Pertama, lulusan Akademi Kepolisian 1991 itu dipilih oleh Presiden mengalahkan empat kandidat lainnya yang sama-sama jenderal bintang tiga, tetapi lebih senior. Ini pun sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar baru karena Tito Karnavian pernah melakukan itu.
Kedua, Komjen Listyo yang lahir di Ambon pada 5 Mei 1969 ialah penganut Kristen. Sangat jarang Kapolri beragama Nasrani. Bahkan, selama Republik ini berdiri, baru ada satu orang Kristen yang memimpin Polri, yakni Widodo Budidarmo pada 1974-1978.
Saking jarangnya penganut Kristen menjadi Kapolri, faktor identitas itu pula yang sebelumnya diyakini akan menghalangi langkah Komjen Listyo menuju kursi Tribrata 1. Namun, dia telah membuktikan agama bukanlah kendala.
Agama memang bukan pembeda dalam hidup berbangsa dan bernegara. Agama, seperti juga identitas lain seperti suku, etnik, golongan, atau gender tak boleh dijadikan ukuran untuk menilai seseorang. Siapa pun anak bangsa, selama memenuhi persyaratan, punya kesempatan yang sama dan setara di setiap bidang kehidupan.
Identitas agama bukanlah syarat dalam berkarier, termasuk untuk menjadi Kapolri. Oleh karena itu, sah-sah saja Komjen Listyo dipilih menjadi calon tunggal pengganti Jenderal Idham. Tidak ada pelanggaran apa pun di situ sehingga tidak ada secuil pun alasan bagi siapa saja untuk mempersoalkannya.
Kita yakin, sangat yakin, Presiden Jokowi memilih Komjen Listyo bukan karena agamanya melainkan lantaran kemampuannya. Kita percaya, sangat percaya, Presiden Jokowi tidak memilih empat kandidat lain juga bukan karena keyakinan mereka.
Bangsa ini tak akan mampu melakukan lompatan kemajuan jika terus berkubang dalam perdebatan keyakinan. Bangsa ini akan mampu mengukuhkan diri menjadi bangsa yang besar jika tak lagi terjebak dalam silang sengketa identitas. Itulah yang terus dikampanyekan Presiden Jokowi.
Dipilihnya Komjen Listyo sebagai calon Kapolri ialah penegasan bahwa bangsa ini dibangun berpilarkan keberagaman. Ditunjuknya Komjen Listyo ialah penekanan bahwa setiap anak bangsa punya hak yang sama dalam urusan bangsa meski berbeda latar belakang.
Kepada Komjen Listyo, jangan sia-siakan kepercayaan yang diberikan Presiden. Masih banyak tantangan yang menghadang, tidak sedikit pekerjaan rumah yang belum terselesaikan untuk membuat Polri betul-betul profesional.
Menjadi tugas Anda untuk menjadikan Polri menjadi lebih baik dalam melayani rakyat. Menjadi kewajiban Anda pula agar rasa aman lebih dirasakan oleh masyarakat.
SEJAK Olimpiade dihidupkan lagi pada 1859, dunia sudah melihat bahwa menang di pertandingan olahraga antarnegara punya arti amat besar.
KUALITAS demokrasi suatu bangsa selalu berbanding lurus dengan kesehatan partai politik.
DI saat gonjang-ganjing yang terjadi di pasar modal Indonesia belum tertangani secara tuntas, kita kembali disuguhi berita buruk lain di sektor ekonomi.
KEPUTUSAN mengundurkan diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman, Jumat (30/1), pantas diapresiasi.
DALAM beberapa hari terakhir, ruang publik kembali diharubirukan oleh dua kasus yang melibatkan aparat penegak hukum.
PEMERINTAHAN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mulai menyentuh bola panas, yakni mengutak-atik bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
BEA cukai dan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Dari sanalah roda pemerintahan dan negara mendapatkan bahan bakar untuk bergerak.
Jika dihitung secara sederhana, gaji bupati Rp5,7 juta per bulan selama lima tahun masa jabatan hanya menghasilkan sekitar Rp342 juta.
NEGERI ini agaknya sudah berada pada kondisi normalisasi bencana. Banjir setinggi perut orang dewasa? Normal. Tanah longsor menimbun satu kampung? Normal.
BANJIR lagi-lagi merendam Jakarta dan daerah penyangganya, Bekasi dan Tangerang.
PENCABUTAN izin 28 perusahaan membuka peluang bagi pemulihan lingkungan pascabencana Aceh dan Sumatra.
PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.
Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.
PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.
PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.
PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved