Reshuffle untuk Rakyat

RESHUFFLE Kabinet Indonesia Maju jilid II tak terhindarkan lagi. Meski baru berumur setahun lebih, mau tidak mau, suka tidak suka, Presiden Joko Widodo harus merombak jajaran pembantunya agar arah pembangunan yang sudah digariskan lurus menuju terminal keberhasilan.

Perombakan kabinet itu diumumkan kemarin di Istana Merdeka, Jakarta. Sebanyak enam pos kementerian berganti pemimpin yang kesemuanya wajah baru. Mereka ialah Tri Rismaharini sebagai menteri sosial, Sandiaga Uno menteri pariwisata dan ekonomi kreatif, Budi Gunadi Sadikin menteri kesehatan, Yaqut
Cholil Qoumas menteri agama, M Luthfi menteri perdagangan, serta Sakti Wahyu Trenggono sebagai menteri kelautan dan perikanan (KKP).

Perombakan kabinet kali ini dilakukan tak sekadar karena keterpaksaan, tetapi juga demi tuntutan perkembangan keadaan. Sulit disangkal, Presiden memang
terpaksa me-reshuffle kabinet lantaran dua pos kementerian kosong setelah menterinya terbelit kasus korupsi.

Pertama ialah KKP yang ditinggalkan Edhy Prabowo pada akhir November lalu. Menteri asal Partai Gerindra itu ditangkap KPK karena diduga terlibat dalam perkara rasuah ekspor benur.

Tak sampai dua pekan kemudian, Kementerian Sosial kehilangan komandan setelah Juliari Batubara ikut-ikutan menguar noda. Menteri dari PDIP ini menjadi pesakitan KPK dalam kasus yang membuat rakyat geram bukan kepalang, yakni korupsi bantuan sosial pandemi covid-19.

Mengangkat atau memberhentikan menteri ialah hak istimewa Presiden, dan Jokowi telah menggunakan hak konstitusional itu. Hak prerogatif itu pun tidak digunakan secara sembarangan, tetapi didasarkan pada pertimbangan yang matang.

Menjadikan momentum penggantian dua menteri yang bermasalah untuk mengganti menteri-menteri yang lain pun sepenuhnya hak Presiden. Yang pasti, Presiden tidak bertindak asal-asalan. Presiden tak mungkin serampangan membuat keputusan karena dia paham betul bahwa dampak yang timbul akan
dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pada konteks itu, kita wajib menghormati keputusan Jokowi. Benar bahwa tidak semua penggantian dan penunjukan menteri itu bisa dipahami publik saat ini. Pergantian pucuk pimpinan di Kementerian Kesehatan, misalnya, langsung mencuatkan pro dan kontra.

Banyak yang menilai Terawan Agus Putranto memang layak diganti karena kinerjanya selama ini di tengah pandemi mengecewakan. Namun, sosok Budi Gunadi Sadikin sebagai pengganti pun dipertanyakan karena dia orang asing di dunia kesehatan. Budi ialah lulusan fisika nuklir yang lebih banyak berkecimpung di jagat perbankan.

Akan tetapi, sekali lagi, Jokowi pasti tidak asal memilih. Lagi pula, menteri kesehatan tidak harus berasal dari dokter atau tenaga kesehatan. Yang penting dia punya kapasitas memimpin kementerian untuk membuat rakyat sehat.

Kepemimpinan itu pula yang dibutuhkan para menteri yang baru saja dipilih. Tidak ada waktu untuk berlama-lama menyesuaikan diri. Gerak cepat dan tepat, bekerja dengan segala daya dan upaya, adalah keniscayaan dalam keadaan seperti sekarang.

Dalam situasi serbakrisis akibat pandemi saat ini, rakyat butuh kebijakan nyata yang meringankan beban mereka. Publik tidak akan mempersoalkan latar belakang para menteri selama mereka bekerja keras dan cerdas demi kepentingan rakyat.

Dipilih sebagai pembantu Presiden untuk memimpin perjuangan melawan krisis multidimensi yang tengah mendera bangsa adalah sebuah kehormatan. Jangan sia-siakan kehormatan itu dengan visi-misi yang menyimpang dari visi-misi Presiden.

Jangan nodai kehormatan itu dengan misi politik, apalagi korupsi. Itulah yang diinginkan Presiden, itu pula yang diinginkan rakyat.