POSISI Indonesia terus mendapatkan perhatian komunitas internasional. Keterlibatan bangsa ini dalam percaturan dunia makin diakui untuk terus berperan dalam membangun keharmonisan global. Begitu juga pamor Indonesia sebagai negara penting di kawasan yang masih kuat.
Kunjungan Yoshihide Suga ke Indonesia sebagai lawatan luar negeri perdananya setelah dilantik sebagai Perdana Menteri Jepang pada 16 September 2020 lalu menegaskan pentingnya posisi Indonesia di mata negara-negara lain.
Kunjungan PM Suga merupakan lawatan pertama seorang kepala pemerintahan ke Indonesia di masa pandemi covid-19. Kunjungannya menjadi simbol bahwa Jepang ingin menegaskan bahwa keberadaan Indonesia sangat penting di mata mereka.
Sejumlah kemitraan strategis dibangun. Tidak hanya dalam hal penanggulangan pandemi covid-19, kedua negara juga sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam bidang ekonomi, termasuk investasi relokasi sejumlah perusahaan Jepang ke Indonesia.
Begitu juga dengan lawatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo ke Indonesia untuk bertemu dengan mitranya, Menlu Retno Marsudi, dan beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo, baru-baru ini. Ia menegaskan bahwa Indonesia penting di mata negara adidaya tersebut.
Pompeo bertandang ke Indonesia sebagai rangkaian la watannya ke sejumlah negara di Asia. Kunjungan yang juga patut diapresiasi sebagai bentuk penghargaan dan kepercayaan kepada Indonesia. Kunjungan yang sekaligus menjadi bukti nyata akan posisi strategis Indonesia dalam kancah geopolitik dunia.
Tentu bangsa ini patut menyambut positif, juga bangga, atas kepercayaan dunia internasional yang kian menebal. Tidak mungkin para pemimpin dunia itu berkunjung jika mereka tak percaya kepada Indonesia.
Mustahil mereka datang untuk terus membangun kemitraan strategis jika tak menganggap Indonesia penting untuk diajak kerja sama.
Namun, semua sisi positif itu pantang membuat kita besar kepala, lalu lupa diri akan jati diri. Tak boleh pula bangsa ini lengah oleh puja-puji karena bisa melunturkan keteguhan politik luar negeri yang bebas aktif.
Sulit disangkal, ada pemaknaan politis atas kehadiran Mi ke Pompeo dan kunjungan PM Jepang di tengah ketegangan antara AS dan Tiongkok.
Kedua negara ini mencoba mengimbangi hegemoni Tiongkok di kawasan ASEAN, utamanya terkait dengan polemik Laut China Selatan.
Persaingan perebutan pengaruh di Laut China Selatan antara Tiongkok dan AS yang membawa sekutunya memang sangat mengkhawatirkan. Ini tidak sesuai dengan semangat membangun perdamaian dunia.
Upaya membangun kecurigaan yang dilakukan para pihak yang berseteru untuk kemudian ditularkan ke negara lain seperti Indonesia mesti diwaspadai.
Indonesia harus terus meneguhkan posisi bahwa dalam konflik Laut China Selatan semua negara wajib menghormati UNCLOS alias Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
Sebagai wujud telah menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia pantang berpihak kepada Tiongkok ataupun AS. Kita hanya patuh dan berpijak pada hukum internasional, khususnya UNCLOS.
Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang tidak dapat dipengaruhi apalagi didikte oleh negara mana pun.
Politik bebas aktif sudah lama, sangat lama, menjadi pan - duan kita dalam pergaulan internasional, dan politik itu pula yang akan terus menjadi haluan.
Sejak dulu kita tidak berpihak kepada satu kekuatan di dunia. Sejak dulu kita juga aktif dalam upaya menciptakan perdamaian dan keharmonisan dunia. Itulah prinsip yang kita pegang sekarang, juga di masa mendatang.
Kita memang harus menyambut baik tawaran kerja sama yang diajukan Jepang ataupun AS, tetapi bukan berarti lantas menegasikan negara sahabat yang lain. Kita berhubungan baik dengan mereka. Kita tak ingin hubungan itu dibajak untuk kepentingan pihak tertentu.
