VAKSIN merupakan bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Pemberian vaksin atau vaksinasi dilakukan untuk menghadirkan kekebalan tubuh dan menekan pengaruh infeksi penyebab penyakit tertentu.
Persoalannya ialah belum ada satu pun vaksin yang terbukti ampuh melawan covid-19 dan berhasil melewati seluruh uji klinis serta mendapatkan pengakuan dan izin edar dari Badan Kesehatan Dunia (WHO). Pusat-pusat penelitian berlomba untuk menemukan vaksin covid-19 yang mujarab sekaligus diakui WHO.
Beberapa kandidat vaksin produksi sejumlah negara dilaporkan berada di garis depan dan tidak lama lagi disebut bakal menyelesaikan tahapan terakhir uji klinis sebelum diberikan massal kepada masyarakat.
Di antara sejumlah kandidat vaksin yang hampir paripurna dalam uji klinis tersebut merupakan hasil kolaborasi Indonesia dengan pihak luar negeri, di antaranya Bio Farma dengan Sinovac dari Tiongkok, Kimia Farma dengan G42 dari Uni Emirat Arab, dan Kalbe Farma dengan Genexine dari Korea Selatan.
Namun, di ambang penyelesaian uji klinis kandidat- kandidat vaksin tersebut, pro-kontra penggunaan vaksin di negeri ini belakangan mengemuka. Di antara isu-isu yang mencuat terkait dengan hal itu antara lain, pertama, benarkah vaksin covid- 19 yang akan diberikan kepada masyarakat itu aman?
Kedua, apakah bahan dan proses dari pembuatan vaksin tersebut dapat dijamin kehalalannya? Ketiga, mengingat jumlah vaksin yang sangat terbatas, siapa sajakah yang berhak mendapat prioritas untuk diberikan vaksinasi covid-19?
Kita tentu memahami dengan baik munculnya pro-kontra tersebut. Apalagi, harus dicatat bahwa hingga saat ini belum ada satu negara pun di dunia yang telah berhasil memproduksi vaksin covid- 19 yang terbukti ampuh untuk diberikan secara massal.
Sudah tepat jika pemerintah menanggapi isu-isu terkait dengan vaksinasi ini dengan sikap cermat, teliti, dan hati-hati.
Jika kelak sejumlah kandidat vaksin lolos uji klinis tahap terakhir dan mendapatkan izin edar WHO, proses pengadaannya pun harus melalui ta hapan yang kompleks.
Karena itu, pemerintah harus benar-benar menata langkah agar tidak salah dan tidak terlambat dalam melewati tahapan-tahapan penting ini.
Pertama, terkait dengan keamanan vaksin dan kandidat vaksin, pemerintah tidak boleh mengambil langkah short cut atau potong kompas dalam memastikan keamanan vaksin.
Seluruh uji ilmiah yang dipersyaratkan harus dilalui. Sebelum diinjeksi kepada masyarakat luas, harus dipastikan vaksin telah menjalani uji klinis dan mendapatkan izin WHO.
Kedua, terkait dengan kehalalan vaksin, harus dicamkan bahwa isu halal dan haram atas vaksinasi merupakan isu sensitif di negeri ini.
Karena itu, pemerintah harus melibatkan Majelis Ulama Indonesia dan lembaga keagamaan terkait lainnya untuk memastikan bahan dan proses yang dilalui vaksin juga lolos uji kehalalan.
Ketiga, dalam konteks siapa saja yang berhak mendapatkan vaksinasi, mengingat keterbatasan jumlah vaksin, pemerintah harus membuat daftar prioritas yang ketat berdasarkan pertimbangan etis dan kegunaan sosial.
Dengan skala prioritas yang ketat, chaos akibat terjadinya perebutan jatah vaksin di kalangan masyarakat tidak perlu terjadi.
Keempat, seluruh tahapan dan proses terkait dengan vaksin, pengadaan vaksin, dan vaksinasi tersebut hendaknya dikomunikasikan dengan baik kepada publik sehingga tidak menimbulkan kegaduhan.
Program yang baik harus pula dibarengi dengan pola komunikasi yang baik agar diterima seluruh kalangan.
