Butuh Kearifan Calon Kepala Daerah

PENGUMUMAN pasangan calon peserta pilkada dan pengundian nomor urut berjalan tertib tanpa menimbulkan kerumunan massa. Tidak ada lagi konvoi dan arak-arakan massa yang mengiringi paslon.

Tidak adanya arak-arakan dan kerumunan massa itu sebagai bentuk komitmen paslon dan pendukung mereka untuk tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan ketimbang unjuk kekuatan dukungan. Sikap yang perlu dijaga konsistensinya pada tahapan pilkada selanjutnya.

Pasalnya, tahapan pilkada masih panjang serta belum memasuki masa krusial, yakni kampanye yang akan berlangsung hingga tiga hari menjelang pemungutan suara pada 9 Desember mendatang.

Jangan sampai kedisiplinan paslon memperhatikan protokol kesehatan yang hanya mendapat sorotan, tapi komitmen itu gembos ketika memasuki masa kampanye.

Karena, jika melihat ke belakang, tertibnya massa penetapan paslon dan pengundian nomor urut tidak terlepas dari sorotan publik saat amburadulnya masa pendaftaran.

Ke depan, bangsa ini benar-benar bersandar pada kesadaran paslon untuk tidak mengerahkan massa di tengah kealpaan regulasi yang men jerakan.

Kearifan paslon yang akan menentukan apakah seluruh rangkaian pilkada menjadi kontestasi demokrasi tanpa menjadi episentrum infeksi co vid-19.

Aturan main pilkada masih belum sepenuhnya beradaptasi dengan kondisi pandemi covid-19. Regulasi terbaru, PKPU 13 Tahun 2020 terkait kampanye, memang melarang enam kegiatan, dari pentas seni, panen raya, konser musik, jalan santai, perlombaan, bazar, donor darah, hingga peringatan hari ulang tahun partai politik. Bahkan, PKPU ini juga melarang kampanye akbar atau rapat umum.

Meski demikian, PKPU 13/2020 masih lembek memberi sanksi atas pelanggaran protokol kesehatan. Sanksi disebut lembek karena sekadar peringatan tertulis. Tidak ada sanksi diskualifikasi paslon pelanggar protokol kesehatan.

PKPU yang baru tersebut dianggap masih belum mampu mengakomodasi kebutuhan dan memberikan efek jera bagi pelanggaran protokol kesehatan karena aturan di atasnya, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada, tidak diubah substansinya. Dengan demikian, revisi PKPU tidak mungkin berlawanan dengan beleid di atasnya tersebut.

Presiden Joko Widodo bergeming, enggan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sebagaimana masukan banyak pihak untuk memuat sanksi tegas bagi peserta Pilkada 2020 yang melanggar protokol kesehatan.

Padahal, sanksi tegas sangat dibutuhkan untuk melahirkan efek jera supaya seluruh pasangan calon menjalankan protokol kesehatan. Bila sebatas teguran tertulis, potensi pelanggaran masih cukup besar, pun potensial diremehkan pasangan calon.

Lembeknya beleid hukum ini mesti di kompensasi dengan pengawasan yang masif oleh penyelenggara pemilu bersama aparat keamanan. Dengan begitu, mampu mendorong dan memunculkan kesadaran seluruh pihak untuk menghormati dan menjalankan protokol kesehatan.

Protokol kesehatan dibuat untuk dipatuhi, termasuk oleh peserta pilkada. Apa lagi, setelah lebih dari enam bulan pandemi covid-19 melanda Tanah Air, kemarin angka kematian menembus 10.000 jiwa, tepatnya 10.105 kasus.